Mengenal Anti Pencucian Uang (APU)?

Regulasi Anti Pencucian Uang (APU) bertujuan untuk mengatasi praktik pencucian dana ilegal. Pemerintah dan organisasi multinasional, seperti Financial Action Task Force (FATF/Gugus Tugas Tindakan Finansial), telah merumuskan undang-undang dan peraturan guna melawan aktivitas pencucian uang.

Pencucian uang adalah proses mengubah dana “kotor” yang berasal dari aktivitas ilegal menjadi dana yang terlihat sah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan asal-usul dana, mencampurkannya dengan transaksi legal, atau menginvestasikannya dalam aset yang sah.

Dunia kripto merupakan salah satu metode menarik untuk melakukan pencucian uang, karena tingkat privasi yang tinggi, kesulitan dalam melacak transaksi, dan kurangnya regulasi yang matang. Kasus-kasus penyitaan kripto dalam skala besar menunjukkan bahwa para pelaku kriminal sering memanfaatkannya untuk mencuci dana dalam jumlah besar.

Bursa kripto seperti Tokocrypto dan banyak lainnya aktif dalam melacak aktivitas yang mencurigakan sebagai bagian dari kepatuhan APU, dan mereka melaporkannya kepada pihak berwenang.

Pendahuluan

Peraturan Anti Pencucian Uang (APU) berperan penting dalam melawan praktik pencucian dana ilegal. Regulasi ini merupakan persyaratan yang diterapkan pada bursa kripto terpusat, dengan tujuan untuk menjaga keamanan pelanggan serta melawan aktivitas keuangan yang melanggar hukum. Karena kripto cenderung anonim, pelaksanaan regulasi APU sangat bergantung pada pemantauan perilaku dan identitas pelanggan.

Apa Itu Anti Pencucian Uang (APU)?

APU terdiri dari seperangkat peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pergerakan dan pencucian dana ilegal. APU bekerja berdampingan dengan Financial Action Task Force (FATF/Gugus Tugas Tindakan Finansial) yang didirikan pada tahun 1989 untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam melawan kejahatan finansial. APU mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan pendanaan terorisme, pengungkapan penipuan pajak, dan mengatasi perdagangan ilegal. Meskipun peraturan APU bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, upaya global telah dilakukan untuk menyelaraskan standar APU di seluruh dunia.

Dalam perkembangan teknologi, metode pencucian uang juga terus berkembang. Oleh karena itu, tindakan APU seringkali menandai perilaku yang mencurigakan. Tanda-tanda ini mencakup transaksi dalam jumlah besar, aliran dana yang sering kali memasuki satu akun, dan pemeriksaan terhadap pengguna yang terdaftar dalam daftar pemantauan. Penting untuk dicatat bahwa APU tidak hanya berlaku untuk kripto, tetapi juga mencakup segala bentuk aset dan mata uang fiat yang dapat diawasi dan disesuaikan dengan regulasi APU.

Mengingat kompleksitas teknologi blockchain dan kripto, waktu dibutuhkan agar peraturan dapat mengikuti perkembangan ini. Sementara beberapa pihak menilai peraturan ini sebagai positif dan diperlukan untuk meningkatkan keamanan, banyak penggemar kripto mengutamakan anonimitas dan desentralisasi aset mereka, sehingga menganggap meningkatnya peraturan dan identifikasi pelanggan sebagai perlawanan terhadap prinsip dasar kripto.

Apa Perbedaan Antara APU dan KYC?

Pemeriksaan “Know Your Customer” (KYC/Kenali Pelanggan Anda) merupakan bagian dari kewajiban yang diterapkan pada lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan sebagai bagian dari peraturan APU. KYC mengharuskan pengguna untuk menyediakan informasi pribadi yang memverifikasi identitas mereka. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna dan memastikan akuntabilitas atas setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. KYC merupakan pendekatan proaktif dalam rangka pemantauan pelanggan, berbeda dengan pendekatan reaktif dalam mengidentifikasi perilaku mencurigakan yang diambil oleh sebagian besar aspek APU lainnya.

Apa Itu Pencucian Uang?

Pencucian uang adalah praktik di mana dana yang berasal dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, terorisme, atau penipuan, dimasukkan ke dalam sistem keuangan agar tampak sebagai dana yang sah, investasi, atau aset keuangan yang legal. Undang-undang dan regulasi yang mengatur pencucian uang dapat bervariasi antar negara. Namun, semakin meningkatnya upaya harmonisasi regulasi merupakan tujuan utama banyak yurisdiksi dan juga organisasi seperti FATF.

Proses pencucian uang biasanya melibatkan tiga tahap:

1. Penempatan (Placement): Uang “kotor” dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui berbagai cara, misalnya dengan melakukan transaksi tunai di bisnis-bisnis yang menerima uang tunai.

2. Pelapisan (Layering): Dana ilegal tersebut kemudian dipindahkan dan dicampurkan berkali-kali, sehingga sulit dilacak. Penggunaan kripto merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana.

3. Integrasi (Integration): Dana yang telah “dibersihkan” kembali dimasukkan ke dalam perekonomian melalui investasi ilegal atau saluran keuangan lainnya.

Bagaimana Orang Melakukan Pencucian Uang?

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mencapai tiga tahap pencucian uang yang telah disebutkan. Metode tradisional mencakup penciptaan tanda terima palsu untuk bisnis berbasis tunai, seperti restoran atau toko, di mana individu atau organisasi menggunakan bisnis tersebut sebagai alat untuk mencuci uang. Tanda terima palsu tersebut kemudian dibayar dengan uang tunai hasil kegiatan ilegal, sehingga dana tersebut menjadi pendapatan yang sah dan sulit dilacak karena telah bercampur dengan transaksi legal.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, uang kotor yang lebih sering berbentuk digital daripada uang tunai. Ini mengubah cara pencucian uang dilakukan. Saat ini, terdapat lebih banyak pilihan untuk menyembunyikan dan mencuci dana ilegal, misalnya dengan melakukan transfer uang langsung tanpa melibatkan bank. Jaringan pembayaran elektronik seperti Paypal atau Venmo memberikan lapisan tambahan bagi para pelaku pencucian uang, yang juga menjadi fokus pengawasan oleh pihak berwenang.

Teknologi yang menyediakan anonimitas, seperti VPN dan kripto, semakin memperumit upaya penegakan hukum. Mengaitkan individu tertentu dengan aktivitas pencucian uang dalam dunia kripto bisa sangat sulit. Salah satu metode untuk melacak transaksi kripto adalah dengan mengikuti “jejak dokumentasi” blockchain hingga mencapai bursa kripto, yang kemudian dapat mengidentifikasi pemilik akun atau rekening bank terkait. Namun, pembelian kripto secara tunai atau melalui layanan peer-to-peer membuat pelacakan dana ilegal menjadi lebih sulit.

Salah satu metode yang kerap digunakan adalah dengan memanfaatkan situs judi online. Para pelaku pencucian uang akan menyetor dana ilegal ke dalam akun judi online, lalu memasang taruhan agar dana tersebut tampak sah. Setelah itu, mereka akan menarik dana mereka, yang telah menjadi “bersih.” Umumnya, tindakan ini dilakukan melalui beberapa akun agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebuah akun dengan volume transaksi yang besar dapat menarik perhatian dan menjadi sasaran pemeriksaan APU.

Bagaimana APU Bekerja?

Dalam konteks APU, aktivitas dasar biasanya dapat dibagi menjadi tiga tahap:

1. Identifikasi aktivitas mencurigakan, seperti aliran masuk atau penarikan dana dalam jumlah besar, biasanya akan ditandai atau dilaporkan secara otomatis. Perilaku yang tidak konsisten, seperti peningkatan signifikan dalam jumlah penarikan dari akun dengan aktivitas yang biasanya rendah, adalah contoh lainnya.

2. Setelah atau selama proses investigasi, kemampuan pengguna untuk melakukan transaksi dapat diblokir atau dihentikan. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan potensi aktivitas pencucian uang. Selanjutnya, laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Report/SAR) dapat dibuat oleh penyidik.

3. Apabila terdapat bukti kegiatan yang mencurigakan dan melanggar hukum, instansi yang berwenang akan segera diberitahu, serta bukti-bukti yang relevan akan diserahkan kepada mereka. Jika ditemukan dana yang berasal dari kegiatan ilegal, upaya akan dilakukan untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya, jika memungkinkan.

Bursa kripto umumnya menerapkan pendekatan proaktif dalam menghadapi Anti Pencucian Uang (APU). Mengingat tekanan tinggi terhadap kepatuhan di industri kripto, sikap yang lebih cermat dan hati-hati daripada yang seharusnya menjadi standar di kalangan bursa-bursa seperti Binance. Dalam upaya melawan skema pencucian uang, pengawasan transaksi dan pemeriksaan yang lebih ketat merupakan dua alat utama yang digunakan.

Apa Itu FATF?

FATF merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara anggota G7 dengan tujuan utama melawan pendanaan terorisme dan pencucian uang. Dengan mengembangkan serangkaian standar yang harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah di seluruh dunia, upaya tersebut semakin mempersulit para pelaku pencucian uang dalam mencari yurisdiksi yang dapat digunakan untuk operasi mereka.

Kerja sama antar pemerintah juga telah memperkuat pertukaran informasi dan pelacakan terhadap para pelaku pencucian uang. Lebih dari 200 yurisdiksi telah bersedia mengikuti Standar FATF, dan organisasi ini secara berkala melakukan peer review (tinjauan sejawat) terhadap seluruh peserta untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan.

Mengapa APU Penting Dalam Dunia Kripto?

Keberadaan kripto yang pseudonim membuatnya menjadi pilihan utama bagi para penjahat yang ingin mencuci dana secara ilegal dan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Regulasi kripto dapat meningkatkan reputasinya secara keseluruhan serta memastikan bahwa pajak yang sesuai dipungut. Meskipun implementasi APU memerlukan upaya tambahan dan investasi waktu dari berbagai pihak, hal ini bermanfaat bagi pengguna kripto yang sah.

Menurut Reuters, pada tahun 2020, diperkirakan sekitar $1,3 miliar dolar AS uang hasil kejahatan dicuci melalui kripto. Ada beberapa alasan mengapa kripto cocok untuk pencucian uang:

• Transaksi yang tidak dapat dibatalkan: Setelah transaksi dikirim melalui blockchain, tidak ada cara untuk mengembalikan dana kecuali jika penerima yang sama mengirimkannya kembali. Otoritas penegak hukum tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan transaksi.
• Anonimitas: Sejumlah kripto, seperti Monero, menekankan privasi transaksi. Selain itu, layanan “tumbler” dapat digunakan untuk menyamaratakan kripto dengan berbagai dompet, sehingga jejaknya sulit dilacak.
• Regulasi dan perpajakan yang belum jelas: Di seluruh dunia, otoritas pajak masih berjuang untuk memberlakukan perpajakan terhadap kripto dengan efisien, dan ini menjadi peluang bagi para penjahat.

Contoh Pencucian Uang Melalui Kripto

Tidak dapat dipungkiri bahwa otoritas telah mencapai beberapa keberhasilan dalam melacak dan menangkap pelaku pencucian uang yang menggunakan kripto. Contohnya adalah tindakan penyitaan oleh polisi Inggris pada Juli 2021, di mana sekitar $250 juta dolar AS dalam bentuk kripto disita karena digunakan untuk pencucian uang. Tindakan ini merupakan penyitaan terbesar yang pernah dilakukan oleh Inggris dalam kasus kripto, mengalahkan rekor sebelumnya sebesar $158 juta yang disita beberapa minggu sebelumnya.

Pada bulan yang sama, otoritas Brasil juga berhasil menyita $33 juta dolar AS dalam sebuah operasi pencucian uang yang melibatkan dua individu dan 17 perusahaan. Mereka menggunakan ripto untuk menyembunyikan dana yang berasal dari sumber ilegal, dengan cara mendirikan perusahaan semu untuk tujuan tersebut. Di samping itu, beberapa bursa kripto juga terlibat dalam kerja sama yang tidak sah dengan organisasi kejahatan dan tidak mengikuti prosedur APU dengan benar.

Kesimpulan

Walaupun pencucian uang sepenuhnya tidak dapat dihapuskan, penerapan peraturan APU di dalam dunia kripto memiliki peran yang sangat penting. Meskipun hal ini mungkin memakan waktu lebih lama dalam proses perdagangan kripto, keamanan bagi semua pihak adalah hal yang sangat krusial.

Perkembangan teknologi terus berlanjut dalam upaya mengidentifikasi potensi tindakan pencucian uang, dan bursa kripto memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya keras melawan kejahatan tersebut.

---

Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam mengenai aset kripto atau cryptocurrency, bisa baca artikel “Belajar Crypto untuk Pemula Mulai Dari Sini.”

Sumber: Binance Academy Indonesia