Wacana Pemilu Berbasis Blockchain Kembali Dibahas di Indonesia

Teknologi blockchain kini sudah jauh lebih berkembang dan maju pertumbuhannya dibanding lima tahun lalu. Saat ini di Indonesia, blockchain sedang menjadi topik perbincangan karena memiliki berbagai manfaat, salah satunya yaitu pemilu berbasis blockchain.

CEO Decentralized Bio Network (DAOGenics, Ltd), Pandu Sastrowardoyo, mengungkap blockchain saat ini sedang naik daun karena perbincangan banyak pihak, terutama setelah pembahasan tentang NFT sebagai salah satu produk dari teknologi baru tersebut.

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan secara umum, blockchain adalah buku besar digital yang memungkinkan orang untuk mentransfer data peer-to-peer, dengan mendistribusikan database ke beberapa titik tanpa memerlukan satu server.

“Blockchain dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memungkinkan pertukaran data terjadi tanpa menggunakan pihak ketiga dalam proses transaksi,” katanya dalam siaran pers yang diterima TokoNews.

Baca juga: Apa Itu Web3: Konsep Baru Internet di Masa Depan

Pemilu Berbasis Blockchain

Pertukaran data yang transparan, aman dan cepat membuat teknologi blockchain dianggap cocok untuk membantu proses pemilu di Indonesia. Ide pemilu berbasis blockchain belum lama ini muncul ke publik, namun kembali ramai diperbincangkan di Indonesia.

Dr. Andry Alamsyah, S.Si, M.Sc selaku anggota kehormatan Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) mengatakan digitalisasi proses pemilu ini secara khusus akan dibuat dalam bentuk e-Voting. Nantinya, jika sistem e-Voting resmi diterapkan pada pemilu nasional, maka akan menghilangkan kebutuhan akan tempat pemungutan suara (TPS) dan peran tim khusus pemilu. Skema e-voting berbasis blockchain juga diklaim memiliki banyak keuntungan.

“Ide pemilu berbasis blockchain ini cukup bagus karena dapat memangkas biaya, di mana tidak perlu mencetak kertas untuk melakukan pemilu, apalagi di masyarakat saat ini sudah sangat familiar dengan smartphone. Sehingga pemilu berbasis blockchain ini bisa membuatnya lebih mudah bagi masyarakat,” kata Andry.

“Sistem e-Voting ini juga bisa langsung diterapkan, apalagi sudah banyak yang mengetahui dan melihat ke arahnya, namun yang perlu diperhatikan adalah kesiapan teknik dan pengembangan berbasis blockchain. sistem pemilihan itu sendiri.”

Baca juga: Persija Rilis Fan Token Kripto untuk Penggemarnya

Kesenjangan Digital Jadi Hambatan

Senada dengan Andy, Ir. Budi Rahardjo Msc., PhD sebagai praktisi IT dan anggota kehormatan A-B-I juga menyampaikan saat ini kebanyakan orang fokus pada aset kripto, sementara e-Voting adalah implementasi Blockchain yang sempurna di Indonesia.

“Sayangnya, kesenjangan digital masih menjadi masalah di Indonesia, sehingga akan ada implementasi hybrid, berbasis online dan offline. Pemilihan berbasis blockchain ini sangat aman, karena blockchain menggunakan pencatatan multi server dan terdesentralisasi, sehingga semua pencatatan tidak hanya dilakukan pada satu server saja, tetapi semua server dalam jaringan blockchain. Jadi kalau salah satu server down, tidak akan mempengaruhi server lain atau data di dalamnya,” tutur Budi.

Soal keamanan, menurut Budi, perekaman di blockchain itu dilakukan di semua server, bukan hanya satu server. Jika mau diretas, hacker harus meretas setidaknya 50% plus satu dari total jumlah server. Jadi, jika ada satu juta komputer di blockchain, peretas harus meretas setidaknya 500 ribu plus satu komputer untuk memanipulasi data.

Baca juga: Potensi Aset Kripto dan NFT di Rumah Tangga hingga Industri Olahraga

Bisakan Pemilu 2024 Pakai Sistem Blockchain?

Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Asih Karnengsih, mengatakan belum memungkinkan untuk menerapkan sistem e-Voting dengan teknologi blockchain pada tahun 2024 mendatang. Menurutnya, Indonesia perlu menyiapkan pengamanan partisipasi pemilu jarak jauh yang baik, hingga kecepatan perekaman voting.

“Untuk tahap awal, infrastruktur basis ‘pemilu blockchain’ ini tentunya akan memakan biaya. Kita harus kembali melihat kesiapan dari pihak penyelenggara dan juga kita sebagai pemilih, dari segi infrastruktur, diperlukan personel yang kompeten dalam membangun infrastruktur blockchain yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, kemudian biaya juga harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya. Pembentukan infrastruktur ini, yang pasti tidak murah,” jelas Asih.

Lebih lanjut, Asih menjelaskan bahwa teknologi blockchain tidak hanya berfungsi dalam menciptakan sistem e-Voting, NFT, atau kripto yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat umum, namun blockchain memiliki banyak manfaat lain yang bisa dimaksimalkan di bidang dan berbagai sektor lainnya.