Connect with us

Policy & Regulations

Potensi Pertumbuhan Adopsi Kripto di Asia Tenggara

Published

on

Potensi Pertumbuhan Adopsi Crypto di Asia Tenggara.

Sejak tahun 2020, pasar kripto telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan Bitcoin yang naik hingga lebih dari 1.000% dari Maret 2020 hingga November 2021. 

Menurut laporan dari Crypto.com, adopsi kripto di seluruh dunia meningkat sekitar 178% di tahun 2021 mencapai 300 Juta pengguna dan investor kripto. 

Sebagian besar pertumbuhan ini terlihat di Asia Tenggara dimana adopsi kripto meningkat sebesar 3,5% di 2021 menurut laporan dari perusahaan modal ventura bernama Star Capital.

Potensi Pertumbuhan Kripto di Asia Tenggara

Menurut laporan tersebut, lebih dari 600 perusahaan berbasis kripto dan blockchain memilih Asia Tenggara sebagai kantor pusatnya. 

Perusahaan-perusahaan ini berhasil mendapatkan lebih dari US$ 1 Miliar dalam pendanaan hanya di 2021 dan diprediksi melebihi US$ 1,45 Miliar di 2022. 

Pertumbuhan ini juga didukung oleh populasi Asia Tenggara yang terus bertumbuh pesat dimana 68,6% populasinya adalah pengguna internet secara aktif. 

Selain itu beberapa masyarakat menengah ke bawah Asia Tenggara juga memiliki akses terbatas untuk menggunakan jasa perbankan. 

Menurut laporan dari Bain & Company, sekitar 70% populasi Asia Tenggara masih berada di kondisi kesulitan untuk mendapatkan jasa perbankan dengan 27% hidup tanpa memiliki rekening bank. 

Potensi Pertumbuhan Adopsi Crypto di Asia Tenggara 
Data Populasi Asia Tenggara Kesulitan Jasa Perbankan dan Memilih Jasa Alternatif Perbankan

Baca juga: Tokocrypto Setor Pajak Transaksi Kripto Pengguna Puluhan Miliar Rupiah

Kurangnya akses ini dapat membuka jalan untuk adopsi kripto terutama jasa di sektor Decentralized Finance atau DeFi yang merupakan alternatif lain dari sistem perbankan. 

Kedua alasan ini dapat membawa potensi signifikan untuk adopsi kripto di Asia Tenggara dan hal tersebut telah terbukti bersama peningkatan adopsi sebesar 3,56% di 2021. 

Singapura adalah pemimpin dari adopsi ini dengan 10% populasinya yang memiliki kripto, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang berada di 8,3%. 

Adopsi DeFi dipimpin oleh Vietnam dan Thailand yang memiliki adopsi terbesar kedua dan ketiga setelah Amerika di 2021 menurut data dari Chainalysis.

Indonesia juga terlihat memiliki potensi tinggi akibat ekosistem perusahaan berbasis kripto yang terlihat terus menarik perhatian dunia dari sisi tenaga kerja dan potensi keuntungannya. 

Salah satu contohnya adalah PINTU yang merupakan salah satu platform investasi kripto terbesar di Indonesia yang menarik perhatian global sehingga berhasil mendapatkan pendanaan sebesar  US$ 113 Juta dari beberapa investor ternama. 

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga membawa potensi signifikan untuk adopsi kripto. 

Diperkirakan bahwa valuasi ekonomi digital Indonesia telah mencapai US$ 40 Miliar di 2019, naik empat kali lipat sejak 2015. Angka ini telah mencapai US$ 70 Miliar di 2021 dan saat ini merupakan perekonomian digital terbesar di Asia Tenggara. 

Ilustrasi market kripto di Indonesia.
Ilustrasi market kripto di Indonesia.

Baca juga: Potensi Bisnis Kripto di Indonesia saat Bear Market

Potensi Pertumbuhan Kripto di Indonesia

World Bank juga memberikan data perkiraan bahwa akan terjadi peningkatan sebesar 5,1% di 2022 dari 2021 karena transisi ke ekonomi digital.

Menurut laporan tersebut, saat ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasa lebih nyaman dalam menggunakan uang digital mulai dari dompet digital hingga kripto. 

Kenyamanan ini datang dari sulitnya mendapat akses perbankan bagi beberapa golongan masyarakat, dimana 51% dari populasi Indonesia masih tidak memiliki akses ke jasa perbankan dan 26% memiliki rekening bank tapi lebih sering menggunakan jasa keuangan di luar perbankan. 

Dilaporkan juga bahwa 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia lebih memilih menggunakan e-wallet atau dompet digital untuk belanja dan transaksi. 

Kondisi ini menunjukkan data di mana total transaksi Rupiah melalui dompet digital telah naik signifikan terutama di 2022 mencapai sekitar US$ 30,8 Miliar dan diprediksi naik hingga US$ 70,1 Miliar di 2025. 

Besarnya penggunaan dompet digital ini juga mempermudah transisi ke adopsi kripto.

Coinvestasi melaporkan bahwa pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia telah naik signifikan dari 2020 hingga 2021 yaitu lebih dari 100%. 

Pada 2020, investor kripto hanya berada di angka 4 Juta investor, namun di 2021, angka tersebut telah naik menjadi 11,4 Juta investor. 

Potensi Pertumbuhan Adopsi Crypto di Asia Tenggara 
Data Investor Kripto Indonesia Januari 2020 – Mei 2022

Baca juga: Wamendag: Indonesia Berpotensi Jadi Pasar Kripto yang Menjanjikan

Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan transaksi kripto telah meningkat dengan rata-rata 16,2% per bulan di 2021 dengan rata-rata transaksi harian mencapai US$ 156,9 Juta. 

Hingga Mei 2022, angka ini terus meningkat bahkan telah mencapai sekitar 14,1 Juta investor menurut data yang diambil dari Bappebti

Pertumbuhan ini tidak hanya ditunjukkan oleh investor ritel namun juga institusional yang mulai investasi pada proyek terkait kripto dan blockchain di Indonesia. 

Contohnya adalah Sinar Mas, salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia yang membuka platform perdagangan kripto baru bernama Nanovest dan kripto baru bernama NanoByte (NBT). 

BRI Ventures, perusahaan modal ventura di bawah bank milik negara Indonesia juga meluncurkan kerja sama dengan Tokocrypto, salah satu platform kripto terbesar di Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia. 

Regulator juga terlihat terus mendukung dengan adanya regulasi baru terkait pajak dan keamanan perdagangan kripto di Indonesia.  

Untuk saat ini regulator juga telah mempermudah transaksi kripto dengan melegalkan lebih banyak platform investasi kripto di Indonesia. 

Saat ini terdapat 25 platform perdagangan kripto legal yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi kripto. 

Diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan mencapai valuasi sebesar US$ 146 Miliar di 2025, dan kemungkinan besar kripto akan menjadi bagian besar dari pertumbuhan ini. 

Artikel ini telah tayang di Coinvestasi dengan judul Potensi Pertumbuhan Adopsi Crypto di Asia Tenggara

Policy & Regulations

Alasan Tingkat Adopsi Kripto Vietnam Tinggi, Kalahkan Indonesia

Published

on

Alasan tingkat adopsi kripto Vietnam tinggi, kalahkan Indonesia. Foto: Getty images.

Vietnam telah dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia berdasarkan laporan Chainalysis. Negeri Naga Biru itu mampu mengalahkan Indonesia yang berada diperingkat 20 besar.

Sebuah riset terbaru dari Chainalysis merilis indeks yang mengukur adopsi kripto global di tahun 2022, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-20.

Chainalysis menyebutkan dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki pertumbuhan adopsi kripto yang tinggi. Meskipun, Indonesia kalah dengan Vietnam yang menduduki nomor satu.

Tingkat adopsi kripto yang tinggi Vietnam adalah fenomena yang membingungkan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini beberapa faktor penyebabnya.

Tidak Ada Pajak Kripto

Dikutip Cointelegraph, ada banyak alasan mengapa tingkat adopsi kripto di Vietnam sangat tinggi dan salah satunya adalah, tak seperti di Indonesia, di mana transaksi aset kripto dikenai pajak. Tidak ada pajak kripto di Vietnam.

Saat ini, pemerintah Vietnam bahkan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara otoritas pajak negara telah menunjukkan minat untuk mengenakan pajak pada aset digital tersebut, mereka tidak memiliki mandat untuk menetapkannya sebagai aset kena pajak. Dengan demikian, hukum Vietnam sebagian besar diam dalam hal perpajakan kripto.

Ilustrasi pajak aset kripto.
Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Riset: Adopsi Kripto Tumbuh Subur di Indonesia

Akibatnya, lembaga keuangan di dalam negeri dilarang menanganinya. Namun, warga negara Vietnam diizinkan untuk memiliki dan memperdagangkan kripto.

Kurangnya pajak kripto membuatnya menjadi instrumen investasi yang ideal, sehingga adopsi meningkat. Imbalannya adalah bahwa hukum Vietnam tidak melindungi pengguna kripto, jika terjadi penipuan atau kerugian.

Banyak Penduduk Tidak Punya Rekening Bank

Banyak orang Vietnam memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Statista, negara ini menempati urutan kedua di antara 10 negara teratas yang tidak memiliki rekening bank. Laporan tersebut menyoroti bahwa sekitar 69% warga tidak memiliki akses ke layanan perbankan.

Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 61% penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan, di mana akses ke layanan perbankan modern terbatas. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh jaringan blockchain dan aset kripto.

Konsep blockchain yang revolusioner seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) juga mendapatkan daya tarik di antara investor kripto Vietnam yang ingin mendapatkan kredit untuk tujuan investasi kripto.

Vietnam juga berada di peringkat kedua di antara negara-negara dengan penggunaan DeFi tertinggi di dunia, menurut laporan Chainalysis Global DeFi Adoption Index 2021.

Biaya Transfer Uang

Pada tahun 2021, warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri mengirim uang ke negaranya lebih dari US$ 18 miliar dalam bentuk remitansi, dan itu membuat rekor baru, menjadikan negara itu penerima remitansi terbesar kedelapan di dunia. Ini adalah peningkatan 3% dari US$ 17,2 miliar yang tercatat pada tahun 2020.

Ilustrasi transfer uang dan kripto.
Ilustrasi transfer uang dan kripto.

Baca juga: Analisa: Kripto Mulai Bersemi Kembali, Imbas Dolar AS Turun

Bagi orang Vietnam yang secara teratur mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halaman, biaya transfer seringkali terlalu tinggi. Biaya tambahan biasanya termasuk biaya administrasi dan nilai tukar. Menurut statistik Bank Dunia, biaya pengiriman uang ke Vietnam rata-rata sekitar 7% pada 2020.

Biaya selangit, di samping kurangnya akses ke layanan pengiriman uang oleh penduduk yang tidak memiliki rekening bank, telah membuat transfer aset kripto menjadi pilihan yang menarik bagi orang Vietnam yang tinggal di luar negeri untuk membantu mendukung keluarga mereka di rumah.

Sementara, blockchain memang memiliki biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan jaringan pengiriman uang konvensional, dan lebih jauh lagi adalah P2P dan tidak bergantung pada perantara untuk menyelesaikan transaksi.

Meningkatnya Popularitas GameFi

Game blockchain dengan insentif finansial, sering disebut sebagai GameFi, menggunakan model ekonomi inovatif yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah saat bermain. Hadiah biasanya dalam bentuk NFT dan aset kripto.

Karena kripto berada di jantung lingkungan GameFi, banyak gamer belajar bagaimana mereka bekerja sebagai bagian dari gameplay, memberikan jalan lain untuk diadopsi.

Menurut survei State of GameFi 2022 Chainplay pada bulan Agustus, 75% investor kripto GameFi mengatakan bahwa mereka mulai berinvestasi dalam aset digital setelah bergabung dengan platform GameFi.

GameFi, terutama game play-to-earn (P2E), sangat populer di Vietnam dan telah berkontribusi besar pada adopsi kripto di negara tersebut. Menurut laporan penelitian tahun 2021 yang diterbitkan oleh layanan agregasi data Finder, Vietnam menempati urutan keenam dalam daftar negara dengan persentase gamer P2E tertinggi.

Game Berbasis NFT, Axie Infinity Indonesia
Ilustrasi Axie Infinity.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Kripto Lindung Nilai Terhadap Inflasi

Warga Vietnam, sepanjang sejarah, lebih suka menggunakan mata uang nasional lainnya seperti dolar Amerika Serikat selama masa gejolak ekonomi dan hiperinflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Vietnam juga telah mengumpulkan aset, seperti emas untuk lindung nilai terhadap inflasi.

Kemunculan aset kripto juga menyebabkan lebih banyak warga Vietnam menggunakannya untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi daripada aset berwujud seperti emas.

Sementara, bank sentral Vietnam telah memperingatkan individu dan institusi agar tidak berurusan dengan mata uang virtual karena sifatnya yang lincah, berkurangnya kepercayaan pada dong Vietnam telah menyebabkan lebih banyak investor Vietnam beralih ke mata uang digital.

Menurut data yang berasal dari Statista, Bitcoin (BTC), yang banyak digunakan oleh investor sebagai lindung nilai terhadap inflasi, saat ini merupakan aset kripto paling populer di negara tersebut.

Adopsi kripto di Vietnam akan bertahan, karena semakin banyak orang yang menemukan kenyamanan dan peluang pada aset digital. Namun, peraturan yang ekstensif tampaknya masih jauh. Bank Negara Vietnam memiliki waktu hingga 2023 untuk mempelajari pro dan kontra dari aset kripto dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Continue Reading

Policy & Regulations

Ketua The Fed Jerome Powell: Serukan Peraturan Kripto yang Tepat

Published

on

Ketua The Fed, Jerome Powell. Foto: Getty Images.

Pertumbuhan aset kripto kini sudah menjadi perhatian banyak petinggi negara, salah satunya Jerome Powell, yang merupakan Ketua The Fed. Powell menyakini aset kripto adalah teknologi baru yang membutuhkan regulasi yang tepat.

Bank-bank sentral secara global telah diuji tahun ini, dengan dampak pasca pandemi COVID-19, geopolitik yang dinamis, dan perang Ukraina-Rusia. Saat berbicara kepada peserta konferensi Paris, Powell mengatakan bahwa normalisasi kebijakan moneter telah mengungkapkan masalah struktural utama dalam sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Ketua Fed itu menambahkan bahwa pemerintah di seluruh dunia perlu hati-hati dan serius mendekati regulasi sistem DeFi. Dengan kata lain, peraturan yang tepat harus diterapkan untuk mengatasi teknologi baru.

“Harusnya risiko yang sama, regulasi yang sama untuk aset kripto,” kata Powell dalam pidatonya di konferensi On Opportunities and Challenges of The Tokenization of Finance di Museum Louvre, Paris, Prancis.

Ilustrasi Bank Sentral AS, The Fed. Foto: Shutterstock.
Ilustrasi Bank Sentral AS, The Fed. Foto: Shutterstock.

Baca juga: The Fed Genjot Suku Bunga, Market Kripto Terus Turun

Regulasi DeFi yang Tepat

Menurut Powell, regulasi yang tepat adalah salah satu cara untuk menyamakan kedudukan dan menghindari bahaya penghindaran dan pelanggaran oleh para pelaku usaha.

Ia menganggap bahwa banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada aset tradisional dan digital – terutama mengenai stablecoin. Penerbit stablecoin telah menunjukkan minat untuk menjangkau publik yang lebih luas. Namun, ini menimbulkan pertanyaan apakah ada pengawasan peraturan yang cukup untuk penggunaan yang lebih luas.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto.

Baca juga: Kemendag Bakal Perketat Regulasi Exchange Kripto di Indonesia

Oleh karenanya dibutuhkan peraturan keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan mengingat dampaknya yang terbatas pada ekonomi riil.

“Musim dingin DeFi … tidak memiliki efek signifikan pada sistem perbankan dan stabilitas keuangan yang lebih luas karena kurangnya hubungan di antara mereka,” ungkap Powell dalam sebuah panel dikutip Coindesk.

Powell juga menyarankan tidak terburu-buru untuk memperkenalkan central bank digital currency (CBDC), bentuk digital dari uang fiat yang sedang dipertimbangkan di banyak negara di seluruh dunia.

Continue Reading

Policy & Regulations

Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Published

on

Ilustrasi pajak aset kripto.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah berhasil mengantongi penerimaan negari dari pajak kripto sebesar Rp 126,7 miliar per Agustus 2022. Kebijakan pajak kripto sendiri mulai diterapkan sejak 1 Mei lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan kementeriannya telah menerapkan kebijakan pajak kripto sejak empat bulan lalu atau Mei 2022. Kebijakan tersebut diharapkan bisa memberi efek positif terhadap penerimaan negara dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pajak atas komoditas kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022,” Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022, Senin (27/9) dikutip Antara.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto

Baca juga: Riset: Pajak Kripto di Indonesia Salah Satu yang Terendah di Dunia

Rincian Pajak Kripto

Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, pajak kripto tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp 60,76 miliar.

Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp 65,99 miliar. Angka tersebut alami kenaikan sejak pelaporan bulan Juni lalu, nilai PPh 22 atas transaksi aset kripto sebesar Rp 23,08 miliar. Sementara itu, untuk PPN mencapai Rp 25,11 miliar.

Ketentuan pungutan pajak atas transaksi aset kripto, baik PPh maupun PPN, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Ilustrasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi aset kripto di Indonesia.

Baca juga: Tokocrypto Setor Pajak Transaksi Kripto Pengguna Puluhan Miliar Rupiah

Tarif Pajak Kripto

Ketentuan PPh yang dipungut atas transaksi aset kripto adalah PPh Pasal 22 yang bersifat final. Bila perdagangan aset kripto dilakukan melalui platform yang terdaftar Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan sebesar 0,1%.

Sementara, apabila perdagangan dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku atas transaksi tersebut adalah sebesar 0,2%.

Sedangkan untuk pengenaan PPN, penyerahan aset kripto melalui platform yang terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 1% dari tarif umum atau sebesar 0,11%.

Continue Reading

Popular