Connect with us

Policy & Regulations

Kemendag: Aset Kripto Bagian dari Ekonomi Digital

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatatkan transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini cukup menjanjikan. Meski begitu, jika dibanding tahun lalu memang ada penurunan.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, kembali menyampaikan perdagangan aset kripto merupakan bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang di Indonesia. Konsep kripto dan blockchain nantinya akan memberikan dampak positif, serta pengaruh luas dan intensif dalam berbagai sektor.

“Aset kripto akan mengubah pola-pola pengaturan ekonomi perdagangan lama dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan komunitas. Maka dari itu, aset kripto harus teratur dan terlembaga, serta harus di bawah pengaturan negara,” kata Wamendag dalam keterangan resminya.

Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

Baca juga: Para Peneliti Cari Rumus Terbaik Kebijakan Blockchain di Indonesia

Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Kemendag mencatat pertumbuhan nilai transaksi perdagangan maupun jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sangat luar biasa. Pada 2021, keseluruhan nilai transaksi aset kripto telah menyentuh Rp859,4 triliun atau tumbuh sebesar 1,223 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk periode Januari—Juli 2022, nilai transaksi yang terjadi sebesar Rp232,45. Sementara, jumlah pelanggan terdaftar hingga Juli 2022 mencapai 15,6 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 693 ribu pelanggan per bulan.

Jerry menjelaskan, meskipun harga aset kripto sedang mengalami penurunan, namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen ini. Fenomena penurunan harga ini juga merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari suatu mekanisme pasar pada industri aset kripto.

Kuatkan Regulasi Aset Kripto

Bappebti terus memperkuat regulasi dan mengatur industri aset kripto dalam sejumlah peraturan agar menciptakan ekosistem perdagangan fisik aset kripto yang transparan, efisien, dan efektif dalam suasana persaingan yang sehat.

Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.
Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Ketua MPR: Bursa Kripto Bantu Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

Seperti diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini merupakan pembaruan sekaligus mencabut Perba Nomor 7 Tahun 2020.

Pada Perba Nomor 7 Tahun 2020, terdapat 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kemudian, dengan diterbitkannya Perba Nomor 11 Tahun 2022, maka jumlah tersebut meningkat menjadi 383 jenis.

“Perkembangan nilai transaksi maupun pelanggan aset kripto yang luar biasa ini perlu untuk terus dikawal bersama agar perdagangan fisik aset kripto di Indonesia tetap berada di koridor yang benar,” pungkas Wamendag.

Policy & Regulations

Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 16,1 Juta Pelanggan

Published

on

Ilustrasi aset kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis data terbaru terkait jumlah investor aset kripto di Indonesia. Dari data tersebut, investor kripto telah tembus 16,1 juta pelanggan per Agustus 2022.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan dalam periode Januari-Agustus 2022, rata-rata kenaikan jumlah investor kripto terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.

“Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus meningkat. Sehingga, Beppebti menilai perlu adanya pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset kripto di Indonesia tetap kondusif,” kata Didid dalam siaran persnya dikutip Rabu (5/10).

Transaksi Turun

Pertumbuhan industri kripto saat ini sedang mengalami pelambatan. Didid mengungkap kondisi pasar yang berubah-ubah adalah sesuatu yang wajar.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.
Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

Baca juga: Riset: 88% Pekerja di Indonesia Siap Rapat di Metaverse

Pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 859,5 triliun. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Meski begitu, Didid menambahkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi pengaturan kripto tercepat. Bappebti memandang bahwa pengaturan perdagangan aset kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, memberikan kepastian hukum berusaha, dan memandang dinamika perdagangan aset kripto sebagai sesuatu yang baik.

Perketat Aturan

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, menjelaskan sebagai regulator lokal untuk aset kripto, Bappebti turut mengatur aset mana yang diizinkan untuk diperdagangkan dan masuk ke whitelist.

“Dalam menentukan aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia, Bappebti telah menetapkan peraturan bagi suatu jenis aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka pada pasal 3,” ungkap Tirta.

Ilustrasi Bappebti.
Ilustrasi Bappebti.

Baca juga: Diterpa Isu KDRT Rizky Billar, Koin Kripto Leslar Anjlok Tenggelam

Ketentuan yang ditetapkan adalah berbasis distributed ledger technology, berupa aset kripto utilitas (utilty crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto backed asset), dan telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan Bappebti.

Adapun hasil penilaian dengan AHP wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut, nilai kapitalisasi pasar (market cap) aset kripto (CoinMarketCap), masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, dan telah dilakukan penilai risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti: Indonesia Negara Pengadopsi Pengaturan Kripto Tercepat

Published

on

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

Tingkat adopsi aset kripto di Indoneisa menurut sejumlah organisasi diklaim cukup tinggi. Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan kripto di Indonesia pun mengakui, bahwa pengaturan tentang aset digital tersebut salah satu tercepat di dunia.

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi pengaturan kripto tercepat.

Bappebti memandang bahwa pengaturan perdagangan kripto wajib dilakukan terkait perlindungan dana nasabah, kepastian hukum berusaha, dan memandang dinamika transaksi aset kripto sebagai sesuatu yang baik.

“Kementerian Perdagangan melalui Bappebti mengatur perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian berusaha, meningkatkan investasi di dalam negeri atau mencegah capital outflow, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, mencegah kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi,” kata Didid dalam keterangan resminya.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto

Baca juga: Market Awal Pekan: Investor Kripto Berharap ‘Uptober’ Terulang

Dukung Ekonomi Digital

Pemerintah selalu mendukung pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi digital yang sedang berkembang. Hal ini dibuktikan dengan data Gross Merchandise Value (GMV) yang menyebutkan, pada 2021, Indonesia merupakan negara teratas di ASEAN dengan nilai ekonomi digital sebesar US$ 70 miliar.

Di sisi lain, jumlah investor aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. Sedangkan, total nilai transaksi pada Januari—Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 249,3 triliun atau turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.
Ilustrasi aset kripto dan uang rupiah. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Diterpa Isu KDRT Rizky Billar, Koin Kripto Leslar Anjlok Tenggelam

Penurunan transaksi tersebut, menurut Didid merupakan hal yang wajar. Meski, begitu pertumbuhan jumlah investor terus terjadi dan akan diproyeksikan akan meningkat.

“Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus meningkat. Sehingga, Beppebti menilai perlu adanya pengawasan yang baik untuk menjaga agar kondisi perdagangan aset kripto di Indonesia tetap kondusif,” ungkapnya.

Continue Reading

Policy & Regulations

Alasan Tingkat Adopsi Kripto Vietnam Tinggi, Kalahkan Indonesia

Published

on

Alasan tingkat adopsi kripto Vietnam tinggi, kalahkan Indonesia. Foto: Getty images.

Vietnam telah dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia berdasarkan laporan Chainalysis. Negeri Naga Biru itu mampu mengalahkan Indonesia yang berada diperingkat 20 besar.

Sebuah riset terbaru dari Chainalysis merilis indeks yang mengukur adopsi kripto global di tahun 2022, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-20.

Chainalysis menyebutkan dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki pertumbuhan adopsi kripto yang tinggi. Meskipun, Indonesia kalah dengan Vietnam yang menduduki nomor satu.

Tingkat adopsi kripto yang tinggi Vietnam adalah fenomena yang membingungkan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini beberapa faktor penyebabnya.

Tidak Ada Pajak Kripto

Dikutip Cointelegraph, ada banyak alasan mengapa tingkat adopsi kripto di Vietnam sangat tinggi dan salah satunya adalah, tak seperti di Indonesia, di mana transaksi aset kripto dikenai pajak. Tidak ada pajak kripto di Vietnam.

Saat ini, pemerintah Vietnam bahkan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara otoritas pajak negara telah menunjukkan minat untuk mengenakan pajak pada aset digital tersebut, mereka tidak memiliki mandat untuk menetapkannya sebagai aset kena pajak. Dengan demikian, hukum Vietnam sebagian besar diam dalam hal perpajakan kripto.

Ilustrasi pajak aset kripto.
Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Riset: Adopsi Kripto Tumbuh Subur di Indonesia

Akibatnya, lembaga keuangan di dalam negeri dilarang menanganinya. Namun, warga negara Vietnam diizinkan untuk memiliki dan memperdagangkan kripto.

Kurangnya pajak kripto membuatnya menjadi instrumen investasi yang ideal, sehingga adopsi meningkat. Imbalannya adalah bahwa hukum Vietnam tidak melindungi pengguna kripto, jika terjadi penipuan atau kerugian.

Banyak Penduduk Tidak Punya Rekening Bank

Banyak orang Vietnam memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Statista, negara ini menempati urutan kedua di antara 10 negara teratas yang tidak memiliki rekening bank. Laporan tersebut menyoroti bahwa sekitar 69% warga tidak memiliki akses ke layanan perbankan.

Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 61% penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan, di mana akses ke layanan perbankan modern terbatas. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh jaringan blockchain dan aset kripto.

Konsep blockchain yang revolusioner seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) juga mendapatkan daya tarik di antara investor kripto Vietnam yang ingin mendapatkan kredit untuk tujuan investasi kripto.

Vietnam juga berada di peringkat kedua di antara negara-negara dengan penggunaan DeFi tertinggi di dunia, menurut laporan Chainalysis Global DeFi Adoption Index 2021.

Biaya Transfer Uang

Pada tahun 2021, warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri mengirim uang ke negaranya lebih dari US$ 18 miliar dalam bentuk remitansi, dan itu membuat rekor baru, menjadikan negara itu penerima remitansi terbesar kedelapan di dunia. Ini adalah peningkatan 3% dari US$ 17,2 miliar yang tercatat pada tahun 2020.

Ilustrasi transfer uang dan kripto.
Ilustrasi transfer uang dan kripto.

Baca juga: Analisa: Kripto Mulai Bersemi Kembali, Imbas Dolar AS Turun

Bagi orang Vietnam yang secara teratur mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halaman, biaya transfer seringkali terlalu tinggi. Biaya tambahan biasanya termasuk biaya administrasi dan nilai tukar. Menurut statistik Bank Dunia, biaya pengiriman uang ke Vietnam rata-rata sekitar 7% pada 2020.

Biaya selangit, di samping kurangnya akses ke layanan pengiriman uang oleh penduduk yang tidak memiliki rekening bank, telah membuat transfer aset kripto menjadi pilihan yang menarik bagi orang Vietnam yang tinggal di luar negeri untuk membantu mendukung keluarga mereka di rumah.

Sementara, blockchain memang memiliki biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan jaringan pengiriman uang konvensional, dan lebih jauh lagi adalah P2P dan tidak bergantung pada perantara untuk menyelesaikan transaksi.

Meningkatnya Popularitas GameFi

Game blockchain dengan insentif finansial, sering disebut sebagai GameFi, menggunakan model ekonomi inovatif yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah saat bermain. Hadiah biasanya dalam bentuk NFT dan aset kripto.

Karena kripto berada di jantung lingkungan GameFi, banyak gamer belajar bagaimana mereka bekerja sebagai bagian dari gameplay, memberikan jalan lain untuk diadopsi.

Menurut survei State of GameFi 2022 Chainplay pada bulan Agustus, 75% investor kripto GameFi mengatakan bahwa mereka mulai berinvestasi dalam aset digital setelah bergabung dengan platform GameFi.

GameFi, terutama game play-to-earn (P2E), sangat populer di Vietnam dan telah berkontribusi besar pada adopsi kripto di negara tersebut. Menurut laporan penelitian tahun 2021 yang diterbitkan oleh layanan agregasi data Finder, Vietnam menempati urutan keenam dalam daftar negara dengan persentase gamer P2E tertinggi.

Game Berbasis NFT, Axie Infinity Indonesia
Ilustrasi Axie Infinity.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Kripto Lindung Nilai Terhadap Inflasi

Warga Vietnam, sepanjang sejarah, lebih suka menggunakan mata uang nasional lainnya seperti dolar Amerika Serikat selama masa gejolak ekonomi dan hiperinflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Vietnam juga telah mengumpulkan aset, seperti emas untuk lindung nilai terhadap inflasi.

Kemunculan aset kripto juga menyebabkan lebih banyak warga Vietnam menggunakannya untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi daripada aset berwujud seperti emas.

Sementara, bank sentral Vietnam telah memperingatkan individu dan institusi agar tidak berurusan dengan mata uang virtual karena sifatnya yang lincah, berkurangnya kepercayaan pada dong Vietnam telah menyebabkan lebih banyak investor Vietnam beralih ke mata uang digital.

Menurut data yang berasal dari Statista, Bitcoin (BTC), yang banyak digunakan oleh investor sebagai lindung nilai terhadap inflasi, saat ini merupakan aset kripto paling populer di negara tersebut.

Adopsi kripto di Vietnam akan bertahan, karena semakin banyak orang yang menemukan kenyamanan dan peluang pada aset digital. Namun, peraturan yang ekstensif tampaknya masih jauh. Bank Negara Vietnam memiliki waktu hingga 2023 untuk mempelajari pro dan kontra dari aset kripto dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Continue Reading

Popular