Dilansir dari Cointelegraph, Menteri Pendidikan Brasil, Abraham Weintraub secara langsung mengangkat wacana tersebut.
“Penerapan itu kelak memungkinkan perpaduan yang lebih dengan sistem lain yang terkait. Namun, akan ada pengaturan secara khusus,” katanya.
Sayangnya, negara belum bisa membiayai proyek itu, melainkan pihak pengelola perguruan tinggi sendiri. Alasan pemerintah adalah, karena merekalah yang kelak secara lanngsung bertanggung jawab mengeluarkan ijazah digital itu.
BERITA TERKAIT PoS Lebih Baik Daripada PoW? Baca Ini Dulu!
Sedangkan di Malaysia yang sudah berjalan sejak tahun lalu, teknologinya dibuat oleh perusahaan swasta di Malaysia dan platformnya diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan.
Untuk langkah pertama, Kementerian Pendidikan Brazil akan meminta pihak kampus untuk membuat departemen independen yang bertanggung jawab untuk mengelola platform berbasis blockchain itu.
Media lokal juga melaporkan bahwa setidaknya 14 universitas swasta telah menyatakan minatnya terhadap wacana itu.
Gilberto Garcia, Mantan Presiden Dewan Pendidikan Nasional Brazil, mengatakan bahwa proposal ini juga menyiratkan penyebaran semua data historis lembaga-lembaga pendidikan, yang akan menjadi bagian dari blockchain.
Universitas Nasional Kolombia (UNAL) telah menerapkan itu sejak tahun 2019. Namun, menurut lembaga pendidikan Kolombia, kurang dari setengah lulusan telah mengunduh izajah digital mereka.
BERITA TERKAIT Roobee, Platform Investasi Properti, Lakukan IEO Ketiga di Liquid
Mengingat data digital di blockchain tersimpan secara permanen, tak dapat dihapus, aman dan transparan, informasi yang terkandung di dalamnya lebih dapat dipercaya. [Cointelegraph/red]