Blockchain
Forum Kripto Uni Emirat Arab: Peraturan untuk Tekan Risiko

Federasi Bank Uni Emirat Arab (UBF) dan Pasar Global Abu Dhabi (ADGM) menggelar forum bersama yang membahas aset kripto dan teknologi keuangan (fintech). Menurut kanal berita Emirates News Agency, forum tersebut diselenggarakan oleh ADGM berkolaborasi dengan Komite Ketaatan Hukum UBF untuk menghadirkan pakar industri dan mendiskusikan tantangan serta peluang dalam industri kripto dan fintech.
ADGM menyatakan tujuan regulasi yang dibuatnya serta sejumlah poin utama kebijakan aset kripto dan perangkat pengawasan yang diterapkannya. Selain itu, forum tersebut membahas regulasi aset kripto oleh ADGM dan pendekatan yang bisa dilakukan oleh bank dan regulator keuangan untuk menciptakan proses dan prosedur yang mengurangi risiko regulasi aset kripto.
Ketua UBF Abdul Aziz Al-Ghurair mengatakan UBF adalah pendukung inovasi yang sedang mendisrupsi industri jasa keuangan Uni Emirat Arab. UBF meyakini pentingnya kolaborasi untuk menghadapi perubahan tersebut dan memastikan semua berjalan secara damai dan sukses.
Mengingat pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan baru seperti uang kripto dan aset kripto lainnya, Al-Ghurair berpendapat Uni Emirat Arab harus mengembangkan kerangka regulasi yang mengatur teknologi dan perkembangan tersebut.
Agar menjadi pusat keuangan internasional, Al-Ghurair menghimbau Uni Emirat Arab agar terus memperbarui diri sesuai perkembangan teknologi yang terjadi di sektor keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, melindungi hak konsumen dan menjaga integritas pasar sangat penting agar memastikan diterapkannya kebijakan moneter dan lingkungan pasar keuangan yang kuat, tambah Al-Ghurair.
“Forum ini sangat penting sebagai batu loncatan agar Uni Emirat Arab menjadi pusat keuangan dunia. Kami akan terus bekerjasama dengan ADGM untuk membahas isu-isu penting ini yang berdampak secara meluas terhadap sektor keuangan,” kata Al-Ghurair.
“Kami sangat senang bermitra dengan UBF dalam forum ini untuk membahas pandangan dan tantangan yang terjadi di dinamika industri perbankan,” ujar CEO Otoritas Jasa Keuangan (FSRA) ADGM, Richard Teng.
Forum tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara badan regulasi dan lembaga keuangan untuk membangun kepercayaan dan komitmen yang dibutuhkan demi memadukan aktivitas fintech secara aman ke sektor jasa keuangan, tambah Teng.
UBF merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari 50 anggota bank yang beroperasi di Uni Emirat Arab, sedangkan ADGM adalah pusat keuangan internasional yang terletak di ibukota UEA.
Sebelumnya, Cointelegraph melaporkan pada Februari 2019, Menteri Keuangan UEA mengumumkan rencana untuk membahas perkembangan blockchain dan aset digital bagi ekonomi UEA pada acara World Government Summit ke-7. Pada bulan yang sama, enam bank komersial dari Saudi Arabia dan UEA mendirikan proyek uang digital setelah otoritas kedua negara tersebut setuju untuk bekerjasama menciptakan uang digital pada bulan Januari. [cointelegraph.com/albawaba.com/ed]
Blockchain
BPS Pakai Teknologi Blockchain Olah Data Penduduk Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan teknologi blockchain dalam pengolahan data penduduk Indonesia. BPS akan menerapkan blockchain pada platform digital data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai bagian dari reformasi birokrasi BPS pada 2023.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan penggunaan blockchain akan menjaga akurasi dan akuntabilitas data. BPS juga berupaya membangun Regsosek yang mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem reformasi perlindungan sosial. Setiap gugus data yang saling terintegrasi dapat dibagi-pakai oleh kementerian/lembaga (k/l) hingga pemerintah daerah (pemda).
“Kami akan gunakan teknologi blockchain supaya akurasi data, akuntabilitas data, dan sejarah data tercatat dengan baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah sekaligus merupakan tugas BPS dalam perpres 132 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional,” kata Margo dikutip Antara, Rabu (1/2).
Integrasi Data

Baca juga: BI Pastikan Rupiah Digital Pakai Teknologi Blockchain, Kapan Dirilis?
Margo berharap Regsosek tidak hanya menjadi gugus data yang baru, tanpa ada integrasi dengan sistem data yang lain. Untuk melakukan integrasi, setiap gugus data harus terkoneksi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Harapannya, sistem data yang menggunakan teknologi blockchain itu terhubung pula dengan gugus data lainnya seperti data perkawinan dan perceraian, serta data lain sebagainya.
Dengan Regsosek, BPS tengah berupaya mendapatkan data terkait kondisi infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat, dan terakhir menyangkut kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Jika dapat diketahui bisa memberikan treatment dan kebijakan sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Jadi melihat si miskin ini spektrumnya 360 derajat, bisa dari kapabilitas individu dan keluarga, kondisi infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan penyangga masyarakat, dan bisa menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dari kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Dengan melihat data statistik 360 derajat (statistical dataverse 360°), maka kita bisa melihat program yang cocok di setiap wilayah itu apa (mengingat antar daerah memiliki karakteristik yang berbeda),” jelas Kepala BPS.
Pemerintah Indonesia dan Blockchain

Baca juga: Elon Musk Ungkap Fitur Pembayaran Kripto di Twitter, Harga DOGE Naik?
BPS bukan menjadi lembaga pemerintahan yang mulai mengadopsi teknologi blockchain. Sebelumnya yang ramai diberitakan adalah Bank Indonesia yang tengah merancang Rupiah Digital dengan blockchain atau distributed ledger technology (DLT).
Bank Indonesia semakin dekat dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang bakal dikenal sebagai Rupiah Digital. Salah satu kabar terbaru adalah BI akan menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya.
Dikutip Antara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan pihaknya kini sedang dalam proses seleksi pemain terbesar di perbankan atau perusahaan sistem pembayaran, yang akan ditunjuk atau diamanatkan untuk mendistribusikan rupiah digital.
“Platform distribusinya nanti akan menggunakan Distributed Ledger Technology (DLT) blockchain dan perbankan yang ditunjuk akan memiliki dua akun, akun digital dan akun standar. Hanya bank yang bisa menggunakan DLT,” kata Perry.
Blockchain
Mastercard & Polygon Kolaborasi Bikin Program Bantu Artis Eksis di Web3

Mastercard telah bermitra dengan Polygon MATIC untuk memperkenalkan artis atau konten kreator baru ke dalam teknologi Web3. Program akselerator ini, akan mengajari lima artis pendatang baru yang berbeda, termasuk penyanyi, musisi, DJ, dan produser, untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mengembangkan brand dan keterlibatan penggemar mereka.
Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan para artis tersebut dengan memanfaatkan blokchain, seperti efisiensi biaya, mencetak koleksi NFT sendiri untuk menumbuhkan keterlibatan penggemar online mereka, dan hadir dalam konser berbasis metaverse dan lainnya.
“Web3 memiliki potensi untuk memberdayakan artis pendatang baru yang dapat menumbuhkan basis penggemar, mendapatkan penghasilan, dan memperkenalkan media baru untuk ekspresi diri dan koneksi dengan cara mereka sendiri,” kata Ryan Watts, CEO Polygon Studios dikutip TechCrunch.

Baca juga: Solana dan Cardano Naik 21% Raih Kenaikan Tertinggi Bulanan
Web3 dan Musik
Tidak hanya dengan Polygon, hubungan antara Mastercard dan musik telah berjalan lama, karena perusahaan saat ini menjadi sponsor resmi Grammy dan bahkan mencoba-coba produksi musik, meluncurkan rekamannya sendiri pada tahun 2022. Pentingnya teknologi terdesentralisasi untuk Mastercard sudah jelas, karena berusaha untuk memberdayakan artis baru dalam ekosistem untuk mencapai relevansinya sendiri.
“Musik adalah hasrat universal, menginspirasi kita, menggerakkan kita, dan menyatukan kita; Namun, rasanya mustahil bagi seniman pemula untuk menerobos masuk,” kata Raja Rajamannar, CMO Mastercard, memperkuat relevansi teknologi ini untuk perkembangan artis masa kini.
Lima artis yang akan mengikuti program ini masih belum terpilih, mereka masih dapat mendaftar dan menunjukan karyanya. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada musim semi 2023, dan penggemar juga akan dapat bergabung dengan para penampil ini, bekerja sama untuk mempelajari cara kerja teknologi blockchain dan web3.
Baca juga: Lido DAO Naik 57% Dalam Seminggu, Bagaimana Prospek ke Depan?
Metaverse
McKinsey: Metaverse Ciptakan Potensi Ekonomi US$ 5 T di Tahun 2030

Metaverse menjadi topik yang paling dibahas pada tahun 2022 lalu, karena memiliki potensi ekonomi besar di masa depan. Namun ternyata, seiring dengan lesunya pasar kripto, perkembangan metaverse juga mengalami pelambatan bahkan kerugian.
Banyak orang, termasuk CEO Meta Inc., Mark Zuckerberg, tetap percaya metaverse masih berada di posisi yang baik untuk jangka panjang. Mempertimbangkan banyak sekali kasus penggunaan yang berpusat pada konsumen dan bisnis yang dapat dipenuhi oleh metaverse, laporan McKinsey & Company menyoroti potensi teknologi untuk menghasilkan nilai hingga US$ 5 triliun pada tahun 2030.
Agar metaverse dapat mencapai potensi penuhnya, laporan tersebut menyoroti kebutuhan akan empat pendukung teknologi — perangkat (AR/VR, sensors, haptics, dan peripherals, interoperabilitas dan standar terbuka, memfasilitasi platform dan alat pengembangan.
Fokus pada Manusia

Baca juga: Kenal Aset Kripto DODO, Fundamental Protokol Blockchain DeFi Optimal
Kesuksesan metaverse ditimbang dengan fokus yang lebih besar untuk memaksimalkan pengalaman manusia yang bertujuan memberikan pengalaman positif bagi konsumen, pengguna akhir, dan masyarakat.
Sampai saat ini, inisiatif metaverse masih seputar pemasaran, pembelajaran, dan pertemuan virtual dan telah melihat tingkat adopsi yang tinggi di berbagai industri. Namun, mayoritas inisiatif di sekitar metaverse telah melihat adopsi rendah-menengah, menurut survei April 2022 terhadap eksekutif senior yang dilakukan oleh McKinsey.
“Metaverse terlalu besar untuk diabaikan,” tulis laporan tersebut dikutip Cointelegraph.
McKinsey memperkirakan bahwa lebih dari 50 persen kegiatan dapat diadakan di metaverse pada tahun 2030, berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga US$ 5 triliun. Hal tersebut berkaitan dengan sorotan dampaknya terhadap kehidupan komersial dan pribadi.
Kesenjangan Gender

Baca juga: WEF Percaya Kripto dan Blockchain Jadi Bagian Integral Ekonomi Modern
Laporan McKinsey juga menemukan kesenjangan gender dalam metaverse mirip dengan yang ada di perusahaan Fortune 500, di mana kurang dari 10% CEO adalah perempuan. Ini terlepas dari lebih banyak perempuan daripada pria yang mengunjungi metaverse, dan perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di dunia virtual.
McKinsey mengatakan bahwa 35% wanita yang disurvei adalah “pengguna kuat” metaverse – artinya mereka menghabiskan lebih dari tiga jam seminggu di sana – dibandingkan dengan 29% pria.
Selain itu, perempuan memimpin lebih banyak inisiatif terkait metaverse di perusahaan tempat mereka bekerja, dengan 60% dari 450 eksekutif wanita yang disurvei telah mendorong rencana ke depan, dibandingkan dengan 50% pria.
-
Policy & Regulations2 weeks ago
Bappebti: Bursa Kripto Indonesia Hadir Paling Lambat Juni 2023
-
Bitcoin News1 week ago
ChatGPT Prediksi Bagaimana Bitcoin Akan Akhiri Dominasi Uang Fiat
-
Altcoin News8 hours ago
Harga Shiba Inu Naik 16% saat Peluncuran Shibarium Semakin Dekat
-
Press Release6 days ago
Tokocrypto Hadirkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68
-
Altcoin News2 weeks ago
Token Kripto Aptos (APT) Capai Harga Tertinggi Sepanjang Masa
-
Business5 days ago
Misterius Harga Bitcoin 60% Lebih Tinggi di Nigeria, Kenapa?
-
Policy & Regulations2 weeks ago
Mendag: Sebagian Tugas Bappebti Soal Kripto Dialihkan ke OJK
-
Market6 days ago
Proyeksi Market Kripto Bulan Februari Selepas Rapat FOMC The Fed