Connect with us

Blockchain

Departemen Kehakiman Amerika Serikat Membentuk Tim Penegakan Kripto Nasional

Published

on

Departemen Kehakiman Amerika Serikat Membentuk Tim Penegakan Kripto Nasional

Pada tanggal 6 Oktober 2021 Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice USA) mengumumkan peluncuran National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) atau dalam bahasa Indonesia berarti Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional. Tim ini dibentuk untuk untuk menangani penyelidikan atas penyalahgunaan cryptocurrency dan kejahatan yang dilakukan dalam mata uang virtual. 

Aksi kejahatan yang terjadi di dalam pertukaran mata uang kripto seperti pencucian uang, pencampuran Bitcoin berbasis Darknet Helix agar tidak terlacak dan mengaburkan sumber dana yang sering digunakan dalam transaksi pasar gelap, obat-obatan terlarang, jual beli senjata, malware dan transaksi lainnya yang bersifat kriminal. 

Baca Juga: Sri Lanka Membentuk Komite Untuk Merancang Kebijakan Mata Uang Kripto

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) juga mengatakan bahwa NCET (National Cryptocurrency Enforcement Team) akan fokus menangani kasus seperti transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan, pencucian uang, pencurian yang secara langsung berimplikasi di platform cryptocurrency. 

NCET sendiri dibentuk untuk memanfaatkan keahlian cyber dan departemen pencucian uang dalam memperkuat kapasitas NCET untuk membongkar entitas keuangan yang mungkin merupakan pelaku kriminal yang menyalahgunakan platform cryptocurrency. Wakil Jaksa Agung Amarika Serikat Lisa Monako juga mengatakan bahwa seiring kemajuan teknologi, Depertemen Kehakiman (DOJ) juga harus berevolusi sehingga kami siap untuk membasmi penyalahgunaan pada platform cryptocurrency dan memastikan kepercayaan pengguna pada sistem cryptocurrency. Langkah Departemen Kehakiman AS ini juga dapat dilihat sebagai indikasi pengakuannya terhadap legitimasi yang lebih luas dari industri kripto secara keseluruhan. 

Tujuan Dibentuknya Tim Penegakan Kripto Nasional AS

Departemen Kehakiman AS juga menjelaskan bahwa Tim Penegakan Kripto akan bekerja sama dengan lembaga federal lainnya, seperti Komisi Sekuritas dan Bursa, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dan Departemen Keuangan, agar mencapai tujuan sebagai berikut:

  • Menyelidiki dan menuntut kasus terkait cryptocurrency yang mana merupakan bagian utama dari penegakan nasional dalam memerangi penggunaan kripto sebagai alat terlarang. 
  • Mengenmbangkan prioritas strategis untuk investigasi dan penuntutan yang melibatkan cryptocurrency, dengan berkonsultasi bersama USAO (United States Attorneys), komponen Departemen, dan Lembaga Investigasi yang terlibat dalam investigasi cryptocurrency.
  • Mengidentifikasi area untuk meningkatkan fokus investigasi termasuk pencucian uang, skema ransomware, perdagangan manusia, perdagangan narkotika dan lembaga keungan yang bekerja dengan cryptocurrency
  • Membangun dan meningkatkan hubungan dengan AUSA (Association of United States Army) atau Asosiasi Tentara Amerika Serikat yang berfokus pada cryptocurrency dan jaksa, kantor litigasi departemen lain untuk mengejar penyelidikan terkait cryptocurrency. 
  • Mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan lembaga penegak hukum federal, negara bagian, lokal, dan internasional yang menyelidiki dan menuntut kasus cryptocurrency.
  • Melatih dan memberikan saran kepada jaksa federal dan lembaga penegak hukum dalam mengembangkan strategi investigasi dan penuntutan. Pelatihan dan saran tersebut akan mencakup pemberian panduan mengenai surat perintah penggeledahan dan penyitaan, perintah penahanan, tuduhan penyitaan pidana dan perdata, dakwaan, dan pembelaan lainnya.
  • Berkoordinasi dan berbagi informasi dan bukti di antara kantor penegak hukum untuk memaksimalkan efektivitas penyelidikan, penuntutan, dan penyitaan departemen yang melibatkan cryptocurrency.
  • Berkolaborasi dan membangun hubungan dengan sektor swasta yang memiliki keahlian dalam masalah cryptocurrency untuk memajukan misi penegakan hukum.

 

Pengumuman pembentukan NCET (National Cryptocurrency Enforcement Team) merupakan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan mata uang kripto. Pada bulan juni 2021 kemarin Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyita Bitcoin dengan nilai sekitar 2,3 Juta US Dollar setelah terjadi serangan Cyber Crime Ransomware. Pada bulan September 2021 kemarin Departemen Keuangan Amerika Seriakt juga mengeluarkan sanksi pertama kalinya terhadap pertukaran mata uang kripto dikarenakan memberikan fasilitas transaksi keuangan bagi pelaku Cyber Crime Ransomware. 

Pengaruh Terhadap Perusahaan Industri Kripto

Dibentuknya tim NCET ini juga merupakan sebuah pengingat untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri kripto untuk membenahi berbagai kebutuhan seperti berikut ini:

  • Meninjau dan mempertimbangkan pembaruan program dan protokol
  • Melatih personil dan menerapkan alat pelacakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan
  • Menerapkan langkah-langkah pemantauan untuk KYC, AML dan Sanksi
  • Memastikan pengajuan pajak dan informasi yang akurat
  • Membuat rencana tindakan dengan membentuk tim triase untuk menangani berbagai pertanyaan dari DOJ (Departemen Kehakiman) dan penegak hukum yang lainnya. 

Lembaga keuangan dapat mengurangi kekhawatiran regulator dengan memperbarui dan meningkatkan program kepatuhan anti pencucian uang (Anti Money Laundering) berbasis risiko yang ada dan program kepatuhan kejahatan keuangan untuk memasukkan pemantauan dan pelaporan cryptocurrency. Namun, perusahaan baru harus mempertimbangkan untuk menerapkan program protokol kepatuhan AML dan kejahatan keuangan, termasuk pemantauan transaksi.

Baca Juga: Cara Mudah Memulai Trading Kripto Untuk Pemula

Perusahaan fintech yang bermitra dengan bank dapat mengandalkan program kepatuhan mitra bank mereka, tetapi perlu bekerja sama dengan bank untuk memastikan infrastruktur kepatuhan yang ada cukup mengatasi risiko yang berkaitan dengan produk dan layanan cryptocurrency yang ditawarkan perusahaan fintech.

Dengan adanya pembentukan Tim Penegakan Kripto Nasional Amerika Serikat diharapkan dapat membasmi tindakan kejahatan yang sering terjadi didalam pertukaran mata uang kripto, seperti pencucian uang yang kerap terjadi sehingga membuat harga Bitcoin mengalami fluktuasi yang signifikan dan juga transaksi bersifat kriminal lainnya yang merugikan banyak orang. Selain itu diharapkan dapat memberikan citra yang positif terhadap mata uang kripto. 

 

Blockchain

Jepang Bakal Uji Coba CBDC Yen Digital di Tahun 2023, Indonesia?

Published

on

Jepang Bakal Uji Coba CBDC Yen Digital di Tahun 2023.

Bank sentral Jepang telah merencanakan uji coba central bank digital currency (CBDC) dengan tiga bank besar pada tahun 2023. Peluncuran percontohan akan sejalan dengan eksperimen awal CBDC sebelumnya selama satu tahun yang akan berakhir pada April 2023.

Uji coba ini akan memeriksa apakah infrastruktur beroperasi dengan baik untuk mengantisipasi bencana alam dan gangguan tanpa koneksi internet. Eksperimen ini juga akan mengeksplorasi bagaimana setoran dan penarikan dapat bekerja dengan Yen Digital.

Jika semua berjalan lancar sesuai rencana, Bank sentral Jepang dapat melanjutkan dan merilis CBDC Yen Digital pada tahun 2026.

Ekplorasi CBDC

Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).
Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).

Baca juga: Penerbitan CBDC Semakin Dekat, Australia Luncurkan Proyek Pilot

Sebelumnya, Gubernur Bank of Japan mengatakan pada Mei 2022 bahwa, meskipun Bank of Japan belum memutuskan apakah akan meluncurkan CBDC, namun pihaknya akan terus mengembangkan infrastruktur mata uang digital yang aman dan mulus di negara tersebut.

CBDC adalah versi digital mata uang fiat suatu negara—seperti dolar AS atau euro yang didukung oleh bank sentral. CBDC adalah aset digital, tetapi berbeda dari Bitcoin, Ethereum, atau Dogecoin.

China jauh di depan permainan — beberapa warganya saat ini sudah dapat berbelanja dengan Yuan Digital. Sementara itu, Bahama meluncurkan CBDC sendiri pada tahun 2020.

CBDC di Indonesia

Bank Indonesia terus mengembangkan CBDC atau yang akan dikenal sebagai Rupiah Digital. BI juga bersiap mengeluarkan Whitepaper pengembangan CBDC di akhir tahun 2022.

Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).
Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).

Baca juga: CBDC dan Aset Kripto Bisa Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Whitepaper pengembangan digital rupiah berisi laporan mengenai latar belakang dan rencana pengembangan CBDC. Penerbitan Whitepaper ini merupakan sebuah bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan Rupiah Digital serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

BI melihat pertumbuhan aset kripto dan CBDC memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi dalam sistem keuangan walaupun dengan berbagai risiko yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perekonomian.

Sebagian besar bank sentral di dunia terdorong untuk mengembangkan CBDC yang bertujuan mendukung mandat penguatan kebijakan moneter, tidak serta merta hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran.

Continue Reading

Blockchain

Binus University Jadi Kampus Indonesia Pertama yang Hadir di Metaverse

Published

on

Binus University jadi kampus Indonesia pertama yang hadir di metaverse. Foto: Binus University.

Binus University bakal menjadi kampus pertama Indonesia yang hadir di metaverse. Konsep teknologi dunia virtual kini sangat menarik untuk dikembangkan pada sektor pendidikan.

Dilansir dari situs resminya, Binus University mengambil langkah besar dalam mendukung metaverse, dibuktikan dengan terjalinnya kolaborasi strategis dengan PT WIR Asia Tbk (WIR Group) yang merupakan perusahaan pengembang teknologi berbasis AR/VR karya anak bangsa, untuk menjadi salah satu bagian dalam pembangunan Nusameta.

“Dalam waktu dekat, prototype kita melalui BINUSMAYA versi 9 akan berbentuk Metaverse dan akan kita jalankan bersama dengan Nusameta. Artinya memang proses pembelajaran berbasis gamification tadi ke depan menjadi hal yang wajib dan itu menjadi tuntutan zamannya generasi muda sekarang,” kata Prof. Meyliana.

Teknologi Metaverse

Binus University jadi kampus Indonesia pertama yang hadir di metaverse. Foto: Binus University.
Binus University jadi kampus Indonesia pertama yang hadir di metaverse. Foto: Binus University.

Baca juga: Hong Kong Kembangkan Kampus Metaverse Pertama, Ijazah NFT

Prof. Meyliana menjelaskan pihaknya akan terus mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemajuan teknologi metaverse untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Binus University memiliki visi untuk menjadi Perguruan Tinggi Indonesia berkelas dunia yang dapat membina dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan.

Binus University bersama WIR Group membangun Nusameta, yang merupakan ekosistem metaverse yang menampilkan teknologi AR, VR dan AI di Indonesia diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk merasakan pengalaman unik yang imersif, menggali potensi dan berbagai benefit.

Stephen Ng, Chief Executive Officer Nusameta, anak perusahaan WIR Group, menyatakan apreasiasinya terhadap Binus yang telah memilih WIR Group sebagai mitra dalam mengembangkan Eduverse.

“Masuknya BINUS dalam dunia web3 dan metaverse menambah daftar panjang sektor pendidikan, riset, dan penelitian yang memanfaatkan teknologi web3 dan metaverse untuk pengembangan berbagai lini dalam sistem pendidikan di kampus, serta kemampuan sumber daya manusia,” ujar Stephen.

Majukan Dunia Pendidikan

Kolaborasi Binus University dan WIR Group hadirkan kampus kelas dunia. Foto: Binus University.
Kolaborasi Binus University dan WIR Group hadirkan kampus kelas dunia. Foto: Binus University.

Baca juga: Kenal Jagat Nusantara Metaverse IKN yang Diresmikan Presiden Jokowi

Binus merupakan kampus pertama di Indonesia yang telah hadir di dunia virtual Nusameta yang telah di launching pada acara G20 kemarin. Harapannya dengan hadirnya Binus di Nusameta dapat memajukan dunia pendidikan ke depannya.

Kehadiran Binus University di Nusameta ini menampilkan kehidupan mahasiswa di kampus Binus. Avatar-avatar yang diciptakan bisa berinteraksi. Binus metaverse ini dirancang oleh tim Binus terdiri dari 10 dosen dan 15 mahasiswa. Adapun target utama Binus di ruang virtual ini adalah para mahasiswa Binus, alumni, dosen dan diperluas ke masyarakat.

Pengembang teknologi digital berbasis AR/VR memiliki kapabilitas yang kuat, selain karena rekam jejaknya dalam menghadirkan teknologi metaverse di berbagai negara di dunia telah terbukti, juga telah mendapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan Metaverse Indonesia.

Continue Reading

Blockchain

JP Morgan Resmi Daftarkan Merek Dagang untuk Layanan Wallet Kripto

Published

on

JPMorgan: Kasus FTX Buka Regulasi Aset Kripto Dipercepat.

JP Morgan telah mendaftarkan merek dagang untuk wallet atau dompet digital dan layanan pemrosesan aset kripto terkait. Merek dagang tidak secara eksklusif berlaku untuk kripto, tetapi juga dapat diterapkan pada layanan keuangan lainnya.

Menurut pengajuan ke U.S. Patent and Trademark Office, JP Morgan mengajukan merek dagang untuk “JP Morgan Wallet” pada Juli 2020. Kemudian, pengajuan akhirnya disetujui pada 15 November 2022.

Dokumen merek dagang menunjukkan bahwa itu dapat diterapkan pada layanan online, termasuk pemrosesan pembayaran aset kripto, transfer elektronik dan pertukaran mata uang virtual.

Merek dagang tidak secara eksklusif berlaku untuk layanan kripto. Ini juga dapat diterapkan untuk layanan keuangan lainnya, termasuk rekening giro virtual, pembayaran Automated Clearing House (ACH), pemrosesan cek elektronik, dan pembayaran tagihan.

Terobosan JP Morgan

menyimpan aset kripto di wallet kripto
lustrasi crypto wallet.

Baca juga: Genesis Terancam Bangkrut Potensi Kirim Bitcoin ke Titik Rendah Baru

Meskipun JP Morgan belum menerapkan merek dagang ke crypto wallet yang lengkap, ia telah membuat beberapa terobosan ke dalam industri blockchain selama beberapa bulan terakhir.

Pada tanggal 2 November, perusahaan melakukan pertukaran mata uang internasional menggunakan blockchain Polygon. Transaksi tersebut dilakukan dengan dua bank asal Singapura, DBS Bank dan SBI Digital Asset Holdings.

Selain itu, JP Morgan bermitra dengan Visa pada 11 Oktober lalu. Kemitraan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan produk blockchain JP Morgans Liink dengan jaringan B2B Connect Visa.

Kuat di Industri Kripto

JP Morgan juga diketahui telah melakukan transaksi on-chain yang melibatkan penyelesaian aset BlackRock, membuka ruang di dunia virtual Decentraland berbasis blockchain, dan mengomentari The Merge Ethereum baru-baru ini.

Raksasa perbankan terus mengoperasikan berbagai lini produk terkait aset kripto, termasuk jaringan blockchain Onyx dan stablecoin pribadinya, JPM Coin.

Perkembangan tersebut, meski tidak terkait langsung dengan berita hari ini, akan menempatkan bank pada posisi yang kuat untuk memperluas layanan kripto di bawah merek dompet barunya.

Baca juga: Bappebti Tinjau Ulang Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia

Continue Reading

Popular