Tokocrypto, platform Pedagang Aset Kripto yang resmi terdaftar di Bappebti Kementerian Perdagangan senantiasa menjalankan regulasi dan peraturan terkait industri aset digital di Indonesia. Salah satu regulasi yang telah dijalankan adalah mengenai pajak transaksi aset kripto.

Pemerintah telah mengeluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Regulasi tersebut telah berlaku sejak 1 Mei 2022.

Untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna, Tokocrypto menghadirkan fitur yang menyediakan laporan atas transaksi yang pengguna lakukan dan bukti pajak secara berkala sesuai dengan regulasi PMK 68 yang berlaku. Fitur ini juga menjadi bukti transparansi yang dijalankan Tokocrypto kepada seluruh pelanggannya.

Fitur Bukti Pajak

Baca juga: Tokocrypto Raih Penghargaan dari PPATK

VP Corporate Communication Tokocrypto, Rieka Handayani, mengatakan fitur Bukti Pajak ini akan memudahkan pengguna dalam melihat transaksi yang dilakukannya. Ke depan nantinya akan ada peningkatan fitur Bukti Pajak yang bisa menjadi salah satu instrumen pelaporan yang dibutuhkan dalam proses pelaporan SPT, Pedagang Aset Kripto diwajibkan untuk menyediakan bukti potong pajak bagi para pengguna yang sudah mendaftarkan NPWP.

“Sebagai salah satu Pedagang Aset Kripto yang terdaftar resmi di Indonesia, Tokocrypto senantiasa selalu mematuhi regulasi yang ada, salah satunya terkait PMK 68. Seiring berjalan waktu penerapan, Tokocrypto punya fitur Bukti Pajak sebagai bentuk transparansi dan membantu pelanggan dalam melihat transaksi yang dilakukannya,” kata Rieka.

Fitur Bukti Pajak ini menyediakan perincian data seperti kelengkapan transaksi perdagangan yang dilakukan pelanggan Tokocrypto, nama dan NPWP pemungut, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) hingga status pembayaran pajak. Fitur ini bisa diakses oleh pelanggan melalui platform desktop atau situs Tokocrypto.

Rieka menjelaskan pajak PPN dan PPh yang berasal dari transaksi perdagangan aset kripto pelanggan secara otomatis dipungut atau dipotong oleh Tokocrypto dan disetorkan kepada ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pelanggan Tokocrypto tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan atas transaksi pembelian maupun penjualan aset kripto.

Penerapan Regulasi Pajak Kripto

Baca juga: Tokocrypto Tetap Komitmen Transparansi Kunci Kuatkan Industri Kripto

Sesuai dengan peraturan PMK 68, setiap transaksi aset kripto pelanggan akan menanggung pajak masing-masing dengan tarif PPN dan PPh final senilai total 0,21%. Untuk sementara waktu Tokocrypto akan mengintegrasikan pajak transaksi aset kripto sebagai bagian dari trading fee, sehingga akan menyesuaikan menjadi 0,31% (trading fee 0,1% + PPN-PPh sebesar 0,21%). 

“Dipastikan seluruh pelanggan Tokocrypto sudah membayar pajak transaksi kripto sesuai ketentuan yang berlaku. Tokocrypto telah memperkuat sistem yang mewajibkan para pelanggan di platformnya untuk patuh pajak. Adanya aturan pajak ini bisa memberikan efek positif terhadap kepastian bagi investor dan pelaku industri kripto di Indonesia. Kami harap potensi penerimaan yang besar dari aset kripto bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Rieka.

Selama penerapan PMK 68 hingga Desember 2022, Tokocrypto sudah menyetorkan pajak transaksi kripto para penggunanya sebesar lebih dari Rp 120 miliar ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tercatat hingga saat ini pengguna Tokocrypto telah mencapai lebih dari 2,9 juta pengguna dengan volume trading mencapai Rp 138 triliun selama tahun 2022. 

Tokocrypto, salah satu crypto exchange terbesar di Indonesia kembali menggelar kompetisi trading di awal tahun 2023. Kompetisi dengan total hadiah hingga Rp 200 juta ini digelar dengan kolaborasi bersama Binance, crypto exchange terpopuler di dunia.

Perkembangan tren investasi aset kripto semakin meningkat setiap tahunnya, malahan jumlah investor perorangan atau investor ritel tercatat semakin meningkat. Menurut data Bappebti hingga November 2022, jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 16,55 juta. Tren kenaikan ini terus berlanjut, walau market kripto sepanjang 2022 mengalami kelesuan.

“Memasuki awal tahun 2023, market kripto kembali bergerak naik. Hal ini bisa menjadi momen yang tepat, bagi investor maupun trader kembali meramaikan pasar dan menerapkan strategi khusus untuk mendapatkan untung. Namun, tetap memperhatikan riset dan profil risiko,” kata Public Relations Tokocrypto, Bianda Ludwianto.

Kompetisi Trading

Baca juga: Tokocrypto Raih Penghargaan dari PPATK

Seiring dengan market kripto yang tengah berangsur pulih, Tokocrypto bersama Binance menggelar program Trading Competition dalam rangkaian menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2023. Periode kompetisi berlangsung mulai tanggal 10 hingga 30 Januari 2023.

Dalam ajang kompetisi trading kripto ini, baik investor dan trader dapat juga memanfaatkan fitur TKO Trading Fees yang merupakan fitur diskon hingga 20 persen untuk membayar trading fee aset kripto dengan TKO di platform Tokocrypto.

“Dengan fitur TKO Trading Fees, pengguna Tokocrypto tidak akan dipusingkan lagi dengan biaya trading fee, sehingga bisa dapat keuntungan yang maksimal. Diskon trading fee ini bisa digunakan oleh semua pengguna dengan berbagai pilihan aset kripto,” kata Bianda.

Tokocrypto dan Binance

Baca juga: Kisah Trader Kripto Muda Cuan Rp 109 Miliar Masih Tinggal Bersama Ibu

Adapun salah satu syarat untuk mengikuti kompetisi trading ini adalah peserta harus sudah menyelesaikan proses verifikasi know-your-customer (KYC) level 1. Memasangkan koin kripto USDT/BUSD/BIDR dengan semua pairing tidak termasuk BTC. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada 3 Februari 2023. Untuk informasi lengkap bisa buka link berikut ini.

“Ini merupakan kolaborasi pertama Tokocrypto dan Binance setelah pengumuman penambahan kepemilikan saham pada akhir tahun lalu. Meskipun, Binance adalah pemegang saham terbesar sejak tahun 2020, Binance tidak akan terlibat dalam pengelolaan Tokocrypto. Kedua perusahaan akan dioperasikan secara independen, tidak ada rencana pengubahan nama atau brand,” jelas Bianda.

Tercatat hingga saat ini pengguna Tokocrypto telah mencapai lebih dari 2,9 juta pengguna dengan volume trading mencapai Rp 138 triliun selama tahun 2022. Tokocrypto terus berkolaborasi dengan mitra dan seluruh stakeholders untuk menguatkan industri aset kripto di Indonesia.

Tokocrypto meraih penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas partisipasinya dalam pengukuran Financial Integrity Rolling on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2022. Penghitungan FIR bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen penyedia jasa keuangan dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum.

VP Corporate Communication Tokocrypto, Rieka Handayani, mengatakan Tokocrypto menjadi satu-satunya Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia yang menerima penghargaan FIR on ML/TF dari PPATK. Selama proses rangkaian penilaian dan evaluasi yang panjang, Tokocrypto akhirnya berhasil mendapatkan kategori Baik.

“Kami sangat bangga menerima penghargaan dari PPATK dalam partisipasi mengikuti penilaian FIR on ML/TF Tahun 2022. Penghargaan ini akan menjadi pendorong semangat kami untuk meningkatkan atau mempertahankan standar kepatuhan yang tinggi terhadap upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Rieka.

Good Corporate Governance

Baca juga: Bitcoin Naik di Atas Rp 318 Juta, Top Altcoin Raih Keuntungan Dua Digit

Tokocrypto senantiasa lalu menjadi mitra pemerintah dengan menjalankan prinsip Good Corporate Governance. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) telah menjadi komitmen Tokocrypto sejak lama. Sebelumnya, Tokocrypto juga mendapat penghargaan dari PPATK atas Komitmen dan Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF).

“Komitmen untuk patuh pada regulasi yang berlaku sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di antara industri, regulator, dan pelanggan. Kami selalu aktif melakukan pelaporan transaksi dan menerapkan verifikasi know-your-customer (KYC) yang ketat. Untuk tahun 2023, kami tetap akan fokus pada peningkatan pemanfaatan teknologi guna memperkuat sistem keamanan dan kembali melakukan audit ISO 27017 dan 20701,” tutur Rieka.

Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal, sudah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Patuh Regulasi

Baca juga: Market Kripto Kembali Reli Panjang, Adakah Risiko Bull Trap?

Adanya kewajiban penerapan program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) oleh para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sesuai dengan yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Uji Tuntas Pelanggan (Customer Due Diligence Process), kewajiban pemantauan transaksi, adanya kewajiban pelaporan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada PPATK dan Bappebti, dan peran serta direksi dalam penerapan APU-PPT.

“Tokocrypto selalu memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki. Kami juga rutin memonitori setiap transaksi dan melaporkan ke Bappebti dan PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan,” pungkas Rieka.