Connect with us

Policy & Regulations

Penerbitan CBDC Semakin Dekat, Australia Luncurkan Proyek Pilot

Published

on

Australia luncurkan proyek pilot CBDC. Sumber: Shutterstock

Sejumlah negara sedang semakin dekat dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC), termasuk Indonesia. Australia tampaknya selangkah lebih cepat untuk menerbitkan CBDC dengan meluncurkan proyek pilot.

Reserve Bank of Australia (RBA) telah meluncurkan rencana untuk memeriksa potensi manfaat ekonomi dari memperkenalkan CBDC. Otoritas mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (9/8) bahwa pihaknya akan melakukan proyek pilot atau percontohan selama setahun untuk mengeksplorasi kasus penggunaan yang inovatif dan model bisnis untuk CBDC.

Selain itu, RBA juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertimbangan teknologi, hukum dan peraturan. Mereka akan bermitra dengan Digital Finance Cooperative Research Center (DFCRC), kelompok industri yang didukung pemerintah, untuk proyek tersebut.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto.

Baca juga: 5 Strategi Untung Investasi Kripto saat Sideways Market 

Uji Kelayakan CBDC di Australia

RBA juga akan mengundang para pelaku industri untuk mengembangkan kasus penggunaan khusus yang menunjukkan bagaimana CBDC dapat menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian yang inovatif untuk rumah tangga dan bisnis.

Hasil uji coba akan menginformasikan penelitian yang sedang berlangsung tentang keinginan dan kelayakan CBDC di Australia, kata RBA.

“Proyek ini merupakan langkah penting berikutnya dalam penelitian kami tentang CBDC,” kata Wakil Gubernur RBA, Michele Bullock dikutip Al Jazeera.

“Kami berharap dapat terlibat dengan berbagai peserta industri untuk lebih memahami potensi manfaat yang dapat dibawa CBDC ke Australia.”

Berlomba Terbitkan CBDC

Menurut International Monetary Fund (IMF), sekitar 100 negara sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan CBDC, dengan sejumlah yurisdiksi termasuk China dan Bahama sudah mendistribusikan mata uang digital mereka di antara publik.

Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).
Ilustrasi Central Bank Digital Currency (CBDC).

Baca juga: Industri Kripto dan Blockchain Tetap Jadi Incaran Venture Capital

Pendukung CBDC mengatakan teknologi yang baru lahir akan memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah, mempromosikan inklusi keuangan, dan memberi bank sentral fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan moneter.

Meskipun, berbagi beberapa kesamaan dengan aset kripto, CBDC berbeda dari token digital seperti Bitcoin karena dikendalikan oleh otoritas pusat.

Sementara, aset kripto beroperasi pada jaringan peer-to-peer yang dikenal sebagai blockchain, yang terdesentralisasi sehingga tidak ada satu orang atau kelompok yang melakukan kontrol.

Indonesia Terbitkan Whitepaper CBDC pada Akhir 2022

Bank Indonesia terus mendalami CBDC dan akhir tahun ini berada pada tahap untuk mengeluarkan whitepaper pengembangan Digital Rupiah. BI mengatakan terdapat perbedaan CBDC alias Rupiah Digital dengan uang elektronik atau e-money. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.

Pengguna uang elektronik harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Sementara, CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara.

Policy & Regulations

Kemendag Bakal Perketat Regulasi Exchange Kripto di Indonesia

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dan Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Foto: Bappebti.

Kementerian Perdagangan berencana untuk mengeluarkan regulasi baru terkait pengelolaan pedagang atau exchange aset kripto di Indonesia. Aturan ini akan diyakini akan menjadikan industri aset kripto lebih sehat, transparan dan efisien ke depannya.

Melansir Deal Street Asia, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan akan ada regulasi yang mewajibkan dua pertiga dari dewan direksi dan komisaris exchange kripto adalah warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di negara tersebut.

Menurutnya, langkah ini diambil menyusul masalah keuangan yang dihadapi oleh pedagang aset kripto, Zipmex. Exchange tersebut sendiri memiliki fokus pada pasar di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia.

“Kami tidak mau sembarangan memberikan izin, jadi hanya yang memenuhi syarat dan kredibel,” kata Jerry kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

Baca juga: Tokocrypto Dukung NXC International Summit 2022, Akselerasi Startup Web3 di Indonesia

Bappebti akan Terbitkan Aturan Baru

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag akan segera menerbitkan aturan baru, meski menurut Jerry, belum ada waktu kepastian hal tersebut akan terjadi.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan dalam rapat dengar pendapat tersebut, bahwa pihak akan memastikan regulasi yang mewajibkan dua pertiga dewan direksi adalah WNI dapat mencegah manajemen puncak melarikan diri ketika ada masalah terhadap perusahaannya.

Bappebti juga memandang perlu untuk penyempurnaan ekosistem kripto di Indonesia dengan fokus perlindungan kepada konsumen. Perihal ini, Bappebti sudah menjalankan syarat seperti beberapa penyempurnaan izin pedagang aset kripto di antaranya: Penyertaan modal minimal yang sebelumnya Rp 50 miliar, menjadi Rp 100 miliar dengan memperhatikan skala bisnis dan net aset.

Baca juga: Potensi Web3 Tingkatkan Ekonomi Digital Indonesia

Continue Reading

Policy & Regulations

Menakar Bisakah Indonesia Jadi Crypto Hub Dunia?

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Pembahasan Indonesia bisa menjadi salah satu negara crypto hub di dunia tengah ramai diperbincangkan, khususnya dalam acara Think-20 (T-20) Indonesia Summit 2022  yang digelar di Bali pada tanggal 4-6 September 2022.

T20 merupakan salah satu engagement groups dari G20 yang menjadi bank ide dan mengumpulkan rekomendasi dari para analis hingga pemikir. Salah satu Keynote Speaker yang hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo.

Bamsoet menjelaskan potensi Indonesia menjadi hub kripto dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Menurutnya, agar perkembangan aset kripto bisa dimaksimalkan perlu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan yang Komprehensif.

“Misalnya dengan menghadirkan Digital Future Exchange sebagai bursa kripto resmi. Langkah ini membutuhkan komitmen dari segenap pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk duduk bersama dan merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif,” kata Bamsoet di Bali, Selasa (6/9).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menghadiri soft launching Tambang Digital Indonesia di Jakarta, Minggu (13/3/22).
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menghadiri soft launching Tambang Digital Indonesia di Jakarta, Minggu (13/3/22).

Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, juga meyakini potensi Indonesia dalam perkembangannya menjadi pusat inovasi kripto dan blockchian di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya Indonesia sendiri punya regulasi dan pasar yang potensial untuk mendukung hal itu.

“Meningkatnya pengguna kripto yang sangat luar biasa dan memiliki potensi bisa mendorong pengelolaan industri yang lebih baik. Maka dari itu, perlu dukungan berbagai stakeholder untuk memajukan industri kripto di Tanah Air. Aset kripto ini memiliki potensi besar di ekosistem digital. Transaksi kripto juga sudah dikenakan pajak. Jika dilihat dari jumlah transaksi bisa diketahui berapa banyak kontribusi yang bisa diberikan kepada negara,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Market Indonesia yang Potensial

Market Indonesia dilihat sebagai pasar yang potensial, terlebih sudah ada lebih dari15,57 juta investor kripto per Juli 2022. Nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia pun tercatat sebesar Rp 232,4 triliun di waktu yang sama. Potensi itu tentu akan dimanfaatkan oleh para perusahaan investor untuk menanamkan modalnya di developer kripto atau blockchain lokal. 

Sementara dari hasil survei Finder Crypto Adoption yang dilakukan di 26 negara pada Agustus 2022 melaporkan bahwa kepemilikan aset kripto orang Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase 16 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 15 persen.

“Secara angka investor kripto dalam negeri masih bisa terus tumbuh, walau diterpa crypto winter. Saat ini angkanya masih sekitar lebih dari 4% dari jumlah populasi sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Penetrasi kripto bisa dioptimalkan mengedepankan inklusivitas,” jelas Manda.

Kemudian dari sisi bisnis industri aset kripto juga masih menjanjikan. Adanya aksi korporasi dari startup decacorn, GoTo yang mengakuisisi Calon Pedagangan Aset Kripto, membuktikan bahwa masih ada ruang untuk perkembang. Di samping itu, banyaknya project aset kripto lokal juga menjadi indikator eskalasi bisnis kripto di Indonesia, dari sisi talenta hingga teknologi.

Ilustrasi aset kripto.
Ilustrasi aset kripto.

Regulasi yang Komprehensif

Manda menjelaskan regulasi yang komperhensif dan tidak mengekang inovasi menjadi landasan bagi pelaku pasar industri kripto untuk mengembangakan bisnisnya, mencakup perdagangan fisik aset kripto, startup blockchain, Web3 dan lainnya. Terlebih potensi bisnis di dalam negeri masih menjanjikan.

“Keterbukaan pemerintah ini sangat baik untuk pertumbuhan industri kripto dan blockchain. Namun, perlu beberapa adjustment untuk memperkuat ketahanan industri menuju ke arah yang lebih transparan, efisien, dan efektif. Ke depannya, tentu memiliki visi menciptakan industri aset kripto yang sehat,” terangnya.

Dalam laporan Forex Suggest, Indonesia disebut terapkan tarif pajak kripto yang terendah, mengambil tempat kedua sebagai negara yang membebankan investor retail hanya 0,1% pajak capital gain atas keuntungan kripto. Transaksi kripto juga dikenakan pajak pertambahan nilai di Indonesia berdasarkan undang-undang baru ini.

Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

Industri aset kripto di Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan, walaupun ada dampak yang signifikan dari situasi bear market yang banyak disebut sebagai crypto winter. Melihat situasi market yang sangat volatil ini, tentu diperlukan keputusan-keputusan yang rasional untuk tetap terus bertahan dalam memperkuat industri.

Dilihat secara global, adanya tren sejumlah exchanger yang mulai terguncang karena terdampak oleh kondisi pasar yang bearish. Saat ini terjadi sejumlah platform exchange kripto dengan skala kecil, rela diakuisisi oleh perusahaan kripto yang lebih besar. Di sisi lain, ada fenomena exchange kripto yang bisnisnya menyiratkan tanda-tanda akan kolaps.

“Maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi yang tepat untuk membuat industri semakin sehat dan mampu bertahan dari situasi saat ini. Kami selalu mendukung semua stakeholder menciptakan iklim ekosistem yang sangat sehat, efisien, efektif,” pungkas Manda.

Continue Reading

Policy & Regulations

Wamendag: Indonesia Bakal Punya Bursa Kripto Pertama di Dunia

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga. Foto: Kemendag.

Bursa kripto atau Bursa Berjangka semakin dekat bakal hadir di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, bahkan menyatakan bursa kripto tersebut juga akan menjadi yang pertama di dunia.

Jerry menyatakan Indonesia akan memiliki bursa kripto yang ditargetkan bisa rampung dan terbentuk pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan perdagangan aset kripto yang tumbuh secara eksponensial.

“Keberadaan bursa ini sangat penting karena ada banyak hal yang bisa diantisipasi, misalnya pencucian uang, pendanaan yang tidak baik seperti untuk narkoba dan terorisme, dan perdagangan akan semakin tertib,” kata Jerry dikutip Antara, Rabu (14/9).

Bursa Kripto Pertama di Dunia

Wamendag menyebutkan jika bursa kripto di Indonesia tersebut bisa diwujudkan, maka akan menjadi bursa kripto pertama di dunia.

“Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut,” katanya.

Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR RI: Aspek Legalitas Kripto Penting untuk Pertumbuhan

Tujuan utama dari pembentukan bursa sendiri salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk mengantisipasi berbagai tindakan perdagangan atau pendanaan yang berimplikasi negatif.

“Yang paling prioritas adalah perlindungan kepada konsumen. Bursa adalah instrumen untuk memberikan proteksi kepada konsumen,” ujar Jerry.

Dibentuk Hati-hati

Proses pembentukan bursa kripto, menurut Jerry, akan dilakukan secara hati-hati, tidak terburu-buru, dan memastikan seluruh tahapan dilalui dengan baik.

“Ada banyak persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk membentuk bursa kripto. Pemerintah memastikan seluruh tahapan itu dijalankan dengan baik sehingga nantinya bursa pun berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Jerry kembali menegaskan bahwa di Indonesia, kripto bukan alat pembayaran tetapi masuk dalam kategori komoditas sehingga kewenangannya berada di bawah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data Bappebti, saat ini terdapat 383 jenis aset kripto yang diperdagangkan dengan 10 jenis aset di antaranya merupakan project aset kripto lokal dari Indonesia.

“Meskipun jumlahnya masih sedikit, tetapi ini berpotensi untuk terus berkembang dan bisa mendukung neraca perdagangan Indonesia dari produk digital,” katanya.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto

Baca juga: Kemendag: Aset Kripto Bagian dari Ekonomi Digital

Produk Digital Indonesia

Jumlah investor kripto terdaftar hingga Juli 2022 mencapai 15,6 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebanyak 690.000 pelanggan per bulan. Jumlah tersebut meningkat pesat dibanding 2020 yang berkisar dua juta investor.

Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan lima produk utama untuk neraca perdagangan yaitu dari CPO, batu bara, nikel, elektronik, dan kayu serta turunannya.

Sepanjang 2021, neraca perdagangan Indonesia mencapai 35,4 miliar dolar AS atau tertinggi sejak 2011, dan hingga pertengahan 2022 sudah mencapai 24,89 miliar dolar AS. Jumlah tersebut diperkirakan tumbuh baik hingga akhir tahun sehingga nilainya bisa melebihi tahun sebelumnya.

Continue Reading

Popular