Connect with us

Policy & Regulations

JPMorgan: Kasus FTX Buka Potensi Regulasi Aset Kripto Dipercepat

Published

on

JPMorgan: Kasus FTX Buka Regulasi Aset Kripto Dipercepat.

Raksasa perbankan, JPMorgan memberikan pandangan tentang keseluruhan drama seputar kejatuhan crypto exchange, FTX. Sam Bankman-Fried dan FTX adalah salah satu pemain kunci di bagian terpusat atau centralized protocol dari industri kripto.

Fried juga bertindak sebagai penyedia likuiditas pilihan terakhir untuk proyek-proyek bermasalah finansial yang serupa dengan Terra. Namun, setelah menghadapi krisis likuiditas dan masalah lainnya, kerajaan FTX kini telah runtuh.

Jatuhnya raksasa itu telah membuat waspada dan mengkhawatirkan regulator global dan investor di seluruh dunia. Analis ekuitas JPMorgan, Steven Alexopoulos, membagikan pemikirannya tentang kejatuhan FTX dan efeknya yang mengalir di seluruh industri.

Penyebab Goncangan Industri

Sam Bankman-Fried, CEO FTX. Foto: FTX.
Sam Bankman-Fried, CEO FTX. Foto: FTX.

Baca juga: Vitalik Buterin Berbagi Pikiran Tentang Sam Bankman-Fried dan FTX

Alexopoulos menyebutkan bahwa jatuhnya FTX akan terbukti menjadi katalisator yang akan menggerakkan industri aset kripto dua langkah ke depan. JPMorgan juga mengidentifikasi pemain terpusat sebagai akar penyebab keruntuhan baru-baru ini.

Ia menegaskan dari fakta yang ada menemukan bahwa keruntuhan industri kripto baru-baru ini bukan berasal dari protokol terdesentralisasi tetapi dari pemain terpusat.

“Selain itu, sementara berita runtuhnya FTX memberdayakan para skeptis kripto, kami akan menunjukkan bahwa semua keruntuhan baru-baru ini dalam ekosistem kripto berasal dari pemain terpusat dan bukan dari protokol terdesentralisasi,” ungkapnya

Regulasi Kripto

Ilustrasi regulasi aset kripto.
Ilustrasi regulasi aset kripto.

Baca juga: Tokocrypto Prioritaskan Keamanan Nasabah dan Sinergi Strategi Bisnis

JPMorgan menyebutkan dalam sebuah catatan bahwa jatuhnya FTX mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar kripto. Raksasa perbankan itu percaya bahwa ini berpotensi membuka jalan bagi regulasi aset kripto yang dipercepat.

Pelaku industri perbankan juga percaya bahwa peristiwa baru-baru ini dapat membangkitkan dan mempercepat peraturan dengan membantu adopsi aset kripto secara institusional.

Sebelumnya, JP Morgan melalui posting di LinkedIn menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ingin memasuki peluang pembayaran kripto, Web3, dan Metaverse. Mereka sedang mencari untuk menunjuk pemimpin yang “ingin tahu dan dinamis” yang dapat membimbing perusahaan dengan pengetahuan teknis tentang blockchain.

Policy & Regulations

Indonesia Bisa Jadi Salah Satu Pemimpin Pasar Aset Kripto di Dunia

Published

on

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan optimis dengan berkembangan pasar aset kripto di Indonesia. Menurutnya pasar aset kripto di dalam negeri semakin meningkat setiap tahunnya dan hal tersebut membuat Indonesia bisa menjadi salah satu market leader di dunia.

“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Zulkifli dalam keterangan resminya dikutip Senin (6/2).

Sepanjang 2022, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 16,7 juta orang. Jumlah itu meningkat 44,64% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 11,2 juta orang. Jumlah tersebut didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.

Secara kumulatif, transaksi asest kripto di Indonesia telah mencapai sebesar Rp 306,4 triliun sepanjang 2022. Angkanya menurun 64,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 858,76 triliun. Tren transaksi kripto yang menurun bersamaan dengan anjloknya nilai market secara global, terutama menjelang akhir tahun 2022. Meski begitu, pemerintah masih yakin dengan potensi berkembangnya aset kripto di masa depan.

Optimis Kehadiran Bursa Kripto

“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham melemah (bearish), tapi di sisi lain semakin banyaknya perusahaan seperti Meta, Google, dan Twitter yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain dalam kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” tutur Mendag Zulkifli Hasan.

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Data Ungkap Alasan kripto Litecoin (LTC) Reli 80% ke Harga US$ 100

Kementerian Perdagangan juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa
aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Bursa kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan yang pesat, jika dilihat dari sudut pandang teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya adalah aset kripto terus mengalami
perkembangan. Namun demikian, Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut
dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil, serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.

Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti. Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK diharapkan dapat saling mengoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.

Bulan Literasi Kripto

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: BPS Pakai Teknologi Blockchain Olah Data Penduduk Indonesia

Bappebti dan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (ASPAKRINDO) menggelar program “Bulan Literasi Kripto” yang diselenggarakan sepanjang Februari 2023. Program BLK 2023 dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan mpemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,” tutur Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda.

Bulan Aset Kripto 2023 akan diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport, dan turnamen eSport dan lainnya. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau
hibrida.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti Kemendag dan ASPAKRINDO Gelar Bulan Literasi Kripto 2023

Published

on

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (ASPAKRINDO) menggelar program “Bulan Literasi Kripto.” Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan perdagangan ataupun investasi aset kripto memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengapresiasi kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 yang memiliki program meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan
aset kripto.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan aset kripto,” jelas Zulkifli dalam sambutannya saat membuka Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2).

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Tokocrypto Hadirkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68

Pasar Kripto Meningkat

Lebih lanjut, Zulkifli mengungkapkan, pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat.
Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta pelanggan. Angka ini meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta pelanggan.

Jumlah investor kripto di Indonesia didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun. Berdasarkan data dari Coinfolks, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Mendag.

Sementara itu, Perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada 2022 mencatat nilai transaksi yang sebesar Rp 296,66 triliun. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 859,4 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp 64,9 triliun.

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Bappebti: Bursa Kripto Indonesia Hadir Paling Lambat Juni 2023

Literasi Aset Kripto

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan melalui Bulan Literasi Kripto (BLK), selain membangun pemahaman yang benar terhadap literasi aset kripto, diharapkan masyarakat dapat semakin berhati-hati dan selalu memastikan platform dan token terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko,
manfaat, dan potensi dari perdagangan aset kripto. Selain itu, dapat menciptakan awareness terkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,” tutur Didid.

Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda, menambahkan program BLK 2023 menggandeng seluruh anggota ASPAKRINDO yang berjumlah 25 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang terdaftar resmi di Bappebti. Menurutnya edukasi merupakan fokus utama dari perkembangan industri aset kripto.

“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,” jelas pria yang akrab disapa Manda.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun roadshow ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport, dan turnamen eSport dan lainnya. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.

Continue Reading

Policy & Regulations

Mendag: Sebagian Tugas Bappebti Soal Kripto Dialihkan ke OJK

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membuka Rapat Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan tema “Penguatan Peran Bappebti: Menyongsong Perdagangan 2023 yang Lebih Tangguh” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (19 Jan). Sumber: Bappebti.

Tugas pengawasan aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) nantinya sebagian besar akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berkaitan dengan adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Industri perdagangan aset kripto di Indonesia akan memasuki babak baru. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan, salah satu tugas utama Bappebti pada 2023 adalah melaksanakan UU PPSK yang ditandatangani Presiden pada Kamis, 12 Januari 2023 lalu. Dengan adanya UU tersebut, sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Bappebti terkait pengawasan di industri keuangan telah dialihkan ke OJK.

“Pengalihan ini sebagai upaya pemerintah dan DPR dalam memfokuskan dan memperkuat fungsi pengawasan industri keuangan di Indonesia untuk melindungi konsumen atau nasabah dari pesatnya perkembangan. Sekali lagi, saya tekankan bahwa ini merupakan upaya dari Pemerintah dan DPR yang berpandangan ke depan,” kata Zulkifli dikutip dari siaran pers, Selasa (24/1).

UU PPSK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca juga: Bappebti dan Aspakrindo Sinergi Pengembangan Perdagangan Kripto

UU PPSK sendiri terdiri dari 27 bab dan 341 pasal mengamanahkan pergeseran dua kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu terkait pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif. Perpindahan kewenangan merupakan keputusan pemerintah dan DPR agar pengelolaan dan pengawasan terhadap aset kripto dan perdagangan derivatif dapat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan.

Tujuan dari peralihan ini untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam stabilisasi sektor keuangan di masa depan. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bappebti bersama Kementerian Keuangan akan menyusun Peraturan Pemerintah terkait masa transisi.

“Bappebti harus mengoptimalkan peran dan bekerja lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta perbaikan ekosistem usaha. Selain itu, perlu juga untuk disusun langkah strategis dan tepat agar mekanisme pengalihan kewenangan nantinya tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi industri dan masyarakat,” jelas Mendag.

Masa Peralihan

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

Baca juga: Siap-siap! Bappebti akan Umumkan 5 Aset Kripto Lokal Baru Awal 2023

Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan.

Semantara itu, Zulkifli berpesan agar Bappebti senantiasa secara terus-menerus menelurkan strategi kebijakan yang proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian. Peran Bappebti harus diperkuat, khususnya dalam menyongsong tantangan perdagangan 2023.

“Kemendag akan semakin proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran. Kuncinya adalah kolaborasi serta sinergi antarkementerian lembaga dan unit yang ada di Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Continue Reading

Popular