Kemendag: Transaksi Aset Kripto Capai Rp 290 Triliun di Tahun 2022

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan laporan bahwa nilai transaksi aset kripto hingga Desember 2022 telah capai Rp 290 triliun. Laporan tersebut diungkap dalam konferensi pers Catatan Awal Tahun 2023 Kemendag pada Senin (2/1).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas, optimis sektor perdagangan Indonesia akan tumbuh positif di tahun baru 2023. Meski penuh tantangan dan dinamika ekonomi global, capaian sektor perdagangan sepanjang tahun 2022 telah memberi optimisme untuk menyambut tahun 2023. Hal

Sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan adalah aset kripto. Total nilai transaksi kripto sudah mencapai lebih dari Rp 290 triliun sampai Desember 2022. Sementara, Zulhas mengungkapkan jumlah investor mencapai lebih dari 16 juta pelanggan. Kenaikan pelanggan bahkan lebih dari 700 ribu orang setiap bulan.

Perlindungan Konsumen

Baca juga: Sam Bankman-Fried Mengaku Tidak Bersalah dalam Kasus Penipuan FTX

Zulhas menegaskan Kementerian Perdagangan juga memberikan perlindungan konsumen untuk perdagangan komoditas termasuk aset kripto. Mulai 2022, setiap konsumen sudah dapat mengecek profil dan legalitas usaha para pialang atau pedagang secara daring melalui situs www.ceklegalitas.bappebti.go.id.

“Mulai 2022, setiap konsumen sudah dapat mengecek profil dan legalitas usaha para pialang atau pedagang secara online melalui situs www.ceklegalitas.bappebti.go.id,” ujar Zulhas dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut ia memastikan Kementerian Perdagangan selalu berupaya membuat terobosan untuk menjamin keamanan perdagangan aset kripto yang tumbuh sangat besar di Indonesia.

Dorong Kerja Sama

Baca juga: 3 Aset Kripto Teratas Layak Dipantau pada Januari 2023

Bappebti Kemendag juga terus melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan perdagangan aset kripto. Untuk mewujudkan hal itu Bappebti melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Plt Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko, mengatakan kerja sama dengan Dukcapil ini terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas Bappebti.

Tujuan kerja sama nantinya untuk penerapan Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) yang berbasis Regulatory Technology (Regtech), sesuai dengan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta pengembangan senjata pemusnah masal.