Kegunaan Blockchain: Tata Kelola Pemerintahan

Dalam era kemajuan teknologi digital, tidak dapat diabaikan bahwa blockchain telah muncul sebagai kekuatan pendorong yang berpotensi merevolusi berbagai sektor, termasuk dalam konteks tata kelola pemerintahan. Dengan kemampuannya yang unik untuk menciptakan transparansi, keamanan, dan efisiensi, blockchain hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh entitas pemerintah.

Pada kesempatan ini, artikel ini akan mengajak kita menggali potensi besar yang terkandung dalam penerapan teknologi blockchain untuk memajukan tata kelola pemerintahan. Melalui pandangan mendalam, kita akan memperoleh wawasan tentang bagaimana teknologi ini memiliki potensi untuk membentuk masa depan administrasi publik yang lebih efektif dan akuntabel.

Menggali Potensi Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintahan

Walaupun awalnya dikembangkan sebagai bagian dari arsitektur Bitcoin, teknologi blockchain telah menjelma menjadi jauh lebih dari itu. Sekarang, pemanfaatan blockchain telah meluas ke berbagai sektor, termasuk pemerintahan, di mana sistem terdistribusi ini memiliki potensi yang mengubah paradigma dalam sektor publik.

Pentingnya Mengadopsi Blockchain dalam Pemerintahan

Namun demikian, mengapa pemerintah harus membuka pintu lebar-lebar bagi pengadopsian teknologi blockchain? Di balik segala potensi keuntungan yang ditawarkan dalam konteks pemerintahan, ada beberapa alasan mendasar mengapa teknologi ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk peningkatan dalam hal desentralisasi, integritas data, dan transparansi. Tidak hanya itu, penerapan blockchain juga membawa peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional.

Desentralisasi dan Integritas Data dalam Pemerintahan

Sistem blockchain dirancang dalam berbagai bentuk, namun intinya adalah adanya unsur desentralisasi. Dalam konteks ini, jaringan blockchain dioperasikan oleh sejumlah node komputer yang bekerja bersama untuk memverifikasi dan memvalidasi data secara kolektif. Melalui konsensus yang dicapai oleh para node ini, data dapat diverifikasi dan disepakati dalam database, menjaga keaslian dan integritas informasi.

Kelebihan ini memungkinkan sistem blockchain untuk mencapai tingkat keandalan yang tinggi. Selain itu, kerangka kerja blockchain dapat diatur sedemikian rupa sehingga hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses atau hak untuk mengubah informasi. Instansi pemerintah yang berbeda dapat berperan sebagai validator, berkontribusi pada proses verifikasi dan distribusi data. Inilah yang mengurangi risiko manipulasi dan penipuan data.

Tidak hanya itu, penerapan blockchain juga dapat membawa perubahan signifikan dalam proses pemilihan umum. Dalam demokrasi, kejujuran dan transparansi pemilihan merupakan unsur krusial. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, blockchain menawarkan solusi untuk memastikan bahwa suara pemilih tidak dapat dimanipulasi.

Mengubah Masa Depan Pemilihan Umum

Lebih jauh, blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita melihat proses pemilihan umum. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, sistem pemungutan suara online yang aman dapat menjadi kenyataan. Sebagai contoh, negara bagian Virginia Barat di Amerika Serikat telah menguji coba sistem pemungutan suara online berbasis blockchain pada pemilihan umum tahun 2018.

Dalam kesimpulannya, penerapan teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan memiliki potensi besar untuk menghadirkan perubahan positif. Dengan desentralisasi, integritas data, dan transparansi yang menjadi andalannya, blockchain membawa harapan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien.

Transparansi Hal Utama

Basis data dalam teknologi Blockchain memiliki potensi besar dalam menjaga dan merekam riwayat tindakan pemerintah dengan cara yang sulit untuk dimanipulasi dan disembunyikan. Dalam paradigma yang ada saat ini, mayoritas data pemerintahan disimpan dalam basis data sentral yang dikendalikan secara langsung oleh pihak berwenang.

Namun, terdapat beberapa basis data yang dikuasai oleh segelintir individu, sehingga meningkatkan risiko manipulasi data. Situasi semacam ini merupakan tempat yang tepat bagi teknologi blockchain karena ia mampu mendistribusikan proses verifikasi dan penyimpanan data kepada banyak pihak, secara efektif meratakan kekuasaan.

Dengan demikian, blockchain dapat berfungsi sebagai basis data transparan yang dapat meredakan atau bahkan menghilangkan kurangnya kepercayaan antara entitas pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa lembaga berwenang di Eropa sedang mengeksplorasi potensi menggunakan teknologi blockchain untuk pencatatan properti guna mengurangi perselisihan.

Model ini bisa berdasarkan sistem distribusi yang dapat diakses dan diperiksa oleh pihak berwenang dan masyarakat. Setiap pihak dapat memiliki salinan dokumen dan klaim resmi dengan aman. Selanjutnya, sifat terdesentralisasi dari blockchain juga bisa memberikan akses permanen ke catatan penegakan hukum bagi pejabat dan badan pengawas, yang mungkin memerlukan data tersebut untuk mengungkap korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan mengurangi atau menghilangkan perantara dalam pembagian data dan transaksi keuangan, sistem blockchain juga bisa mempersulit pejabat pemerintah dalam upaya menyembunyikan pelanggaran melalui pengalihan dana melalui serangkaian entitas swasta yang tidak jelas.

Peningkatan Efisiensi

Alasan lain untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam ranah pemerintahan adalah pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi lembaga-lembaga nasional. Karena pemerintah bergantung pada pendapatan pajak, pengelolaan dana tersebut dengan bijaksana menjadi sangat penting. Melalui sistem blockchain dan kontrak pintar, tugas-tugas dan alur kerja dapat diotomatisasi, yang berpotensi mengurangi waktu dan biaya yang terlibat dalam proses birokrasi.

Keuntungan praktis berupa pengurangan pengeluaran ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya, pemerintah dapat mengalokasikan dana ke bidang lain seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

Pemungutan pajak juga menjadi aspek penting yang dapat diubah dengan teknologi blockchain. Melalui ledger berbasis blockchain, dana pajak dapat dipindahkan antarpihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan mudah. Ini berpotensi mengurangi biaya administrasi terkait pemungutan dan distribusi dana pajak secara signifikan, sambil juga meningkatkan penegakan hukum perpajakan.

Sebagai contoh, dengan menyimpan catatan dan mengolah data keuangan dalam blockchain pribadi, badan pajak dapat menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk melindungi identitas dan mencegah penipuan bagi wajib pajak individu.

Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun jelas bahwa teknologi blockchain mampu meningkatkan integritas, transparansi, dan efisiensi data, namun terdapat pula beberapa keterbatasan yang harus dihadapi dalam pengaplikasiannya di sektor publik.

Menariknya, karakteristik ketahanan yang menjadi salah satu keunggulan blockchain juga bisa menjadi kelemahan di beberapa skenario. Kekekalan atau ketahanan data ini sangat bergantung pada kebenaran data yang dimasukkan sebelum proses validasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan akurasi data awal sebelum dimasukkan ke dalam blockchain.

Walaupun beberapa implementasi blockchain dirancang lebih fleksibel dan memungkinkan perubahan data, tetap diperlukan konsensus atau persetujuan dari mayoritas node verifikasi. Hal ini dapat mengancam aspek desentralisasi sistem dan berpotensi memicu konflik. Namun, tantangan ini bisa diatasi pada blockchain swasta yang tidak mewajibkan tingkat desentralisasi yang sama tingginya.

Kekhawatiran mengenai privasi juga menjadi pertimbangan serius, karena data yang masuk ke dalam blockchain akan tetap ada secara permanen bagi pihak yang memiliki akses. Hal ini dapat bertentangan dengan prosedur penghapusan data pribadi, misalnya dalam kasus catatan kriminal. Di negara-negara yang mengakui “hak untuk dilupakan” secara digital, catatan yang terus tersimpan ini bisa melanggar hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Solusi potensial untuk masalah-masalah ini mencakup penggunaan fitur “burn” dan teknik kriptografi seperti zk-SNARKs dan jenis proof-of-knowledge nol lainnya. Penting juga untuk dicatat bahwa adopsi blockchain dapat dihalangi oleh pemerintah itu sendiri. Beberapa pihak berwenang mungkin tidak memahami sepenuhnya potensi manfaat teknologi blockchain, sehingga mengabaikan potensi keuntungannya. Dalam situasi yang lebih ekstrem, pemerintahan yang terlibat dalam tindakan korupsi mungkin menolak teknologi blockchain untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Kesimpulan

Meskipun ada potensi keterbatasan, blockchain masih memiliki berbagai aplikasi yang berharga dalam pemerintahan. Dengan meningkatkan transparansi dan menyederhanakan proses pajak, teknologi jaringan terdistribusi dapat membantu pemerintah beroperasi lebih efisien dan membangun kepercayaan masyarakat terhadapnya. Meskipun beberapa implementasi masih dalam tahap hipotesis, banyak negara sudah memulai eksperimen dengan teknologi blockchain.

Perlu dicatat bahwa penerapan sistem digital dalam pemerintahan telah dimulai sejak awal 2000-an, jauh sebelum konsep blockchain muncul. Contohnya adalah Estonia, yang meluncurkan program identitas digital pada tahun 2002 dan menjadi negara pertama yang mengadakan pemilihan umum melalui internet pada tahun 2005. Pada tahun 2014, pemerintah Estonia juga memulai program e-Residency yang mengadopsi teknologi blockchain untuk mengamankan data digital.

Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam mengenai aset kripto atau cryptocurrency, bisa baca artikel “Belajar Crypto untuk Pemula Mulai Dari Sini.”

Sumber: Binance Academy Indonesia