Connect with us

Blockchain

Alasan Pendiri Cardano, Charles Hoskinson Dekati Pemerintah Burundi

Published

on

Ilustrasi Pendiri Cardano, Charles Hoskinson

Pendiri Cardano, Charles Hoskinson pada bulan Oktober 2021 lalu, telah mengkonfirmasi menandatangani MoU dengan pemerintah Burundi. Kabar ini sontak membuat banyak netizen seluruh dunia terkejut. 

Bagaimana tidak? Perjanjian MoU atau nota kesepahaman ini merupakan sebuah perjanjian besar pertama yang akhirnya didapatkan Hoskinson sejak mulai tur Afrika Cardano. Lalu, apa alasan Hoskinson membuat perjanjian kerja sama dengan pemerintah Burundi.

Pertemuan Hoskinson dengan Pimpinan Zanzibar dan Burundi

Sebelum ke Burundi, Hoskinson telah pergi ke Zanzibar dan mengadakan pertemuan dengan Hussein Ali Mwinyi yang merupakan presiden dari pulau Zanzibar itu. Namun, perginya Hoskinson ke Burundi ternyata membuat Cardano berhasil mencapai kesepakatan besar bersama negara Afrika itu.

Sebelumnya, Cardano juga berhasil menandatangani sebuah kesepakatan lain dengan pemerintah Ethiopia pada April 2021 lalu. Untuk bisa menyampaikan berita hebat ini mengenai interaksinya dengan pemerintah Burundi dan pencapaian terbarunya, Hoskinson membuat sebuah cuitan di Twitter.

Ia membagikan momen penting dari tur Burundinya itu. Dalam tweet tersebut dia mengatakan, jika mereka telah menandatangani sebuah MoU yang hebat di hari tersebut. Tweet ini juga diikuti dengan berubahnya foto profil Hoskinson yang menggunakan foto dirinya sedang bersama presiden Burundi.

Ia juga membuat cuitan lain yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah pertemuan hebat bisa bertemu dengan yang mulia Presiden Variste Ndayishimiye dan membahas masa depan transformasi digital Burundi.

Baca Juga Daftar 10 Perusahaan Tambang Kripto yang Wajib Kamu Tahu

Perjanjian Burundi Jadi Pertanyaan

Di balik banyaknya pendukung Cardano yang memberikan pujian pada Hoskinson atas pencapaiannya, tetap saja ada yang kurang begitu senang dengan berita besar tersebut. Beberapa penentang presiden Burundi, bahkan menyatakan keberatan atas kesepakatan yang telah dilakukan tersebut.

Salah satunya ialah, Diatery yang merupakan pengguna Reddit. Ia mempertanyakan keputusan Cardano mengapa memberikan blockchain pada orang yang tidak tepat. Ia juga menambahkan, mereka sudah tahu jika Cardano ingin membantu reformasi Afrika dan dapat melihat dengan lebih jelas dengan siapa Hoskinson berbicara.

Dalam ungkapannya itu dia menuturkan, jika tidak butuh waktu yang lama untuk melihat, bahwa Hoskinson menyerahkan teknologi pada orang yang salah. Bahkan ia mengecam, jika pemerintah Burundi ini pemerintahan yang kejam dan punya mitra yang salah tak memihak kepada rakyat.

Untuk memperkuat asumsinya, Diatery bahkan sampai membagikan beberapa tautan yang mendukung pendapatnya tersebut. Di antara tautan tersebut bahkan salah satunya terdapat laporan pemerintah AS mengenai Burundi.

Baca Juga Strategi Jitu agar Selalu Cuan di Investasi Aset Kripto

Ilustrasi Cardano dan Ethereum, mana yang lebih untuk smart contract?

Ilustrasi Cardano.

Dukungan Kerja Sama Cardano dan Burundi

Meskipun demikian, user Reddit yang lainnya tetap mendukung Hoskinson. Mereka berpendapat, jika langkah yang dilakukan Hoskinson ini sudah benar dan memang tidak ada pilihan lain selain menjalin kerja sama dengan pejabat pemerintah. 

Ia bahkan mengatakan jika infrastruktur tidak dapat dibangun, jika tidak memiliki kerja sama dengan pemerintah atau pejabat publik. “Kalaupun mereka melanggar hak asasi manusia, mereka adalah sampah”. 

Banyak pengguna Reddit juga menambahkan, jika kripto bisa berjalan sesuai dengan keinginan mereka, para oktorat itu akan menyegel kematian mereka sendiri dan mempercepat proses adopsi. Dengan begitu, persoalan MoU ini masih tetap menghadirkan pro dan kontra dengan masing-masing alasan.

Dari berita yang sudah tertulis di atas, kita bisa tahu jika perjanjian MoU ini masih menjadi pertanyaan bagi beberapa user. Mereka beranggapan, jika ini merupakan langkah yang tepat, sedangkan user lainnya berpendapat jika ini merupakan hal yang gagal. 

Kamu termasuk golongan yang mana? Dan apakah pendapat mengenai perjanjian MoU Cardano dengan Burundi ini?

Blockchain

BPS Pakai Teknologi Blockchain Olah Data Penduduk Indonesia

Published

on

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan teknologi blockchain dalam pengolahan data penduduk Indonesia. BPS akan menerapkan blockchain pada platform digital data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai bagian dari reformasi birokrasi BPS pada 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan penggunaan blockchain akan menjaga akurasi dan akuntabilitas data. BPS juga berupaya membangun Regsosek yang mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem reformasi perlindungan sosial. Setiap gugus data yang saling terintegrasi dapat dibagi-pakai oleh kementerian/lembaga (k/l) hingga pemerintah daerah (pemda).

“Kami akan gunakan teknologi blockchain supaya akurasi data, akuntabilitas data, dan sejarah data tercatat dengan baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah sekaligus merupakan tugas BPS dalam perpres 132 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional,” kata Margo dikutip Antara, Rabu (1/2).

Integrasi Data

Ilustrasi blockchain.
Ilustrasi blockchain.

Baca juga: BI Pastikan Rupiah Digital Pakai Teknologi Blockchain, Kapan Dirilis?

Margo berharap Regsosek tidak hanya menjadi gugus data yang baru, tanpa ada integrasi dengan sistem data yang lain. Untuk melakukan integrasi, setiap gugus data harus terkoneksi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Harapannya, sistem data yang menggunakan teknologi blockchain itu terhubung pula dengan gugus data lainnya seperti data perkawinan dan perceraian, serta data lain sebagainya.

Dengan Regsosek, BPS tengah berupaya mendapatkan data terkait kondisi infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat, dan terakhir menyangkut kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Jika dapat diketahui bisa memberikan treatment dan kebijakan sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Jadi melihat si miskin ini spektrumnya 360 derajat, bisa dari kapabilitas individu dan keluarga, kondisi infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan penyangga masyarakat, dan bisa menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dari kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Dengan melihat data statistik 360 derajat (statistical dataverse 360°), maka kita bisa melihat program yang cocok di setiap wilayah itu apa (mengingat antar daerah memiliki karakteristik yang berbeda),” jelas Kepala BPS.

Pemerintah Indonesia dan Blockchain

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Elon Musk Ungkap Fitur Pembayaran Kripto di Twitter, Harga DOGE Naik?

BPS bukan menjadi lembaga pemerintahan yang mulai mengadopsi teknologi blockchain. Sebelumnya yang ramai diberitakan adalah Bank Indonesia yang tengah merancang Rupiah Digital dengan blockchain atau distributed ledger technology (DLT).

Bank Indonesia semakin dekat dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang bakal dikenal sebagai Rupiah Digital. Salah satu kabar terbaru adalah BI akan menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya.

Dikutip Antara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan pihaknya kini sedang dalam proses seleksi pemain terbesar di perbankan atau perusahaan sistem pembayaran, yang akan ditunjuk atau diamanatkan untuk mendistribusikan rupiah digital.

“Platform distribusinya nanti akan menggunakan Distributed Ledger Technology (DLT) blockchain dan perbankan yang ditunjuk akan memiliki dua akun, akun digital dan akun standar. Hanya bank yang bisa menggunakan DLT,” kata Perry.

Continue Reading

Blockchain

Mastercard & Polygon Kolaborasi Bikin Program Bantu Artis Eksis di Web3

Published

on

POLAND - Ilustrasi Mastercard.. Foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.

Mastercard telah bermitra dengan Polygon MATIC untuk memperkenalkan artis atau konten kreator baru ke dalam teknologi Web3. Program akselerator ini, akan mengajari lima artis pendatang baru yang berbeda, termasuk penyanyi, musisi, DJ, dan produser, untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mengembangkan brand dan keterlibatan penggemar mereka.

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan para artis tersebut dengan memanfaatkan blokchain, seperti efisiensi biaya, mencetak koleksi NFT sendiri untuk menumbuhkan keterlibatan penggemar online mereka, dan hadir dalam konser berbasis metaverse dan lainnya.

Web3 memiliki potensi untuk memberdayakan artis pendatang baru yang dapat menumbuhkan basis penggemar, mendapatkan penghasilan, dan memperkenalkan media baru untuk ekspresi diri dan koneksi dengan cara mereka sendiri,” kata Ryan Watts, CEO Polygon Studios dikutip TechCrunch.

Metaverse Fashion Week akan kembali hadir di tahun 2023.
Metaverse Fashion Week akan kembali hadir di tahun 2023.

Baca juga: Solana dan Cardano Naik 21% Raih Kenaikan Tertinggi Bulanan

Web3 dan Musik

Tidak hanya dengan Polygon, hubungan antara Mastercard dan musik telah berjalan lama, karena perusahaan saat ini menjadi sponsor resmi Grammy dan bahkan mencoba-coba produksi musik, meluncurkan rekamannya sendiri pada tahun 2022. Pentingnya teknologi terdesentralisasi untuk Mastercard sudah jelas, karena berusaha untuk memberdayakan artis baru dalam ekosistem untuk mencapai relevansinya sendiri.

“Musik adalah hasrat universal, menginspirasi kita, menggerakkan kita, dan menyatukan kita; Namun, rasanya mustahil bagi seniman pemula untuk menerobos masuk,” kata Raja Rajamannar, CMO Mastercard, memperkuat relevansi teknologi ini untuk perkembangan artis masa kini.

Lima artis yang akan mengikuti program ini masih belum terpilih, mereka masih dapat mendaftar dan menunjukan karyanya. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada musim semi 2023, dan penggemar juga akan dapat bergabung dengan para penampil ini, bekerja sama untuk mempelajari cara kerja teknologi blockchain dan web3.

Baca juga: Lido DAO Naik 57% Dalam Seminggu, Bagaimana Prospek ke Depan?

Continue Reading

Metaverse

McKinsey: Metaverse Ciptakan Potensi Ekonomi US$ 5 T di Tahun 2030

Published

on

Ilustrasi metaverse

Metaverse menjadi topik yang paling dibahas pada tahun 2022 lalu, karena memiliki potensi ekonomi besar di masa depan. Namun ternyata, seiring dengan lesunya pasar kripto, perkembangan metaverse juga mengalami pelambatan bahkan kerugian.

Banyak orang, termasuk CEO Meta Inc., Mark Zuckerberg, tetap percaya metaverse masih berada di posisi yang baik untuk jangka panjang. Mempertimbangkan banyak sekali kasus penggunaan yang berpusat pada konsumen dan bisnis yang dapat dipenuhi oleh metaverse, laporan McKinsey & Company menyoroti potensi teknologi untuk menghasilkan nilai hingga US$ 5 triliun pada tahun 2030.

Agar metaverse dapat mencapai potensi penuhnya, laporan tersebut menyoroti kebutuhan akan empat pendukung teknologi — perangkat (AR/VR, sensors, haptics, dan peripherals, interoperabilitas dan standar terbuka, memfasilitasi platform dan alat pengembangan.

Fokus pada Manusia

Laporan McKinsey menyebutkan metaverse kemungkinan menciptakan nilai US$ 5 triliun pada tahun 2030. Sumber: McKinsey.
Laporan McKinsey menyebutkan metaverse kemungkinan menciptakan nilai US$ 5 triliun pada tahun 2030. Sumber: McKinsey.

Baca juga: Kenal Aset Kripto DODO, Fundamental Protokol Blockchain DeFi Optimal

Kesuksesan metaverse ditimbang dengan fokus yang lebih besar untuk memaksimalkan pengalaman manusia yang bertujuan memberikan pengalaman positif bagi konsumen, pengguna akhir, dan masyarakat.

Sampai saat ini, inisiatif metaverse masih seputar pemasaran, pembelajaran, dan pertemuan virtual dan telah melihat tingkat adopsi yang tinggi di berbagai industri. Namun, mayoritas inisiatif di sekitar metaverse telah melihat adopsi rendah-menengah, menurut survei April 2022 terhadap eksekutif senior yang dilakukan oleh McKinsey.

Metaverse terlalu besar untuk diabaikan,” tulis laporan tersebut dikutip Cointelegraph.

McKinsey memperkirakan bahwa lebih dari 50 persen kegiatan dapat diadakan di metaverse pada tahun 2030, berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga US$ 5 triliun. Hal tersebut berkaitan dengan sorotan dampaknya terhadap kehidupan komersial dan pribadi.

Kesenjangan Gender

Ilustrasi metaverse.
Ilustrasi metaverse.

Baca juga: WEF Percaya Kripto dan Blockchain Jadi Bagian Integral Ekonomi Modern

Laporan McKinsey juga menemukan kesenjangan gender dalam metaverse mirip dengan yang ada di perusahaan Fortune 500, di mana kurang dari 10% CEO adalah perempuan. Ini terlepas dari lebih banyak perempuan daripada pria yang mengunjungi metaverse, dan perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di dunia virtual.

McKinsey mengatakan bahwa 35% wanita yang disurvei adalah “pengguna kuat” metaverse – artinya mereka menghabiskan lebih dari tiga jam seminggu di sana – dibandingkan dengan 29% pria.

Selain itu, perempuan memimpin lebih banyak inisiatif terkait metaverse di perusahaan tempat mereka bekerja, dengan 60% dari 450 eksekutif wanita yang disurvei telah mendorong rencana ke depan, dibandingkan dengan 50% pria.

Continue Reading

Popular