Connect with us

Policy & Regulations

Pertemuan G20 Akan Bahas Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral

Published

on

Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20.

Aset kripto dan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CDBC) akan jadi topik utama dalam rangkaian agenda 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) G20 yang akan berlangsung di Bali mulai pekan depan 11-17 Juli 2022. 

Agenda besar pertemuan FMCBG dan FCBD tersebut akan membahas tren terbaru dalam industri digital keuangan, termasuk pembayaran lintas batas, aset kripto dan CBDC. Pembahasan akan dilakukan seputar bagaimana desain atau standar dari aset kripto dan CDBC, bagaimana perkembangannya, serta ada diskusi panel yang dihadir oleh delegasi dari negara anggota G20, terdiri dari perwakilan bank sentral, pejabat pemerintah, pengusaha dan akademisi.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: Potensi Industri Aset Kripto di Indonesia saat Bear Market

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik pembahasan aset kripto dan CBDC yang akan menjadi topik utama dalam pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali. Menurutnya pertemuan tersebut bisa memfasilitasi pertumbuhan industri kripto untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko.

“Perkembangan aset kripto tak bisa dimungkiri sangatlah pesat. Momentum pertemuan 3rd FMCBG dan FCBD G20 di Bali nanti, bisa dimanfaatkan untuk setiap negara-negara G20 saling bertukar pikiran bagaimana perlunya pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan mitigasi risiko,” jelas pria yang akrab disapa Manda.

Regulasi yang Matang

Lebih lanjut, Manda mengungkap diharapkan dengan rangkaian pertemuan tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri aset kripto dan blockchain di Indonesia, melalui regulasi yang matang dengan mengedepankan transformasi digital dan inklusivitas. Di samping itu, para panelis bisa lebih mengenal konsep CBDC yang menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan akses yang lebih luas dan mendorong inklusi keuangan.

World Economic Forum
Pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss bahas soal aset kripto. Foto: Getty Images.

Baca juga: Aset Kripto dan Blockchain Jadi Perhatian di Pertemuan Tahunan WEF 2022, Apa Dampaknya?

Aset kripto pun saat ini sudah diakui oleh global dengan masuk sebagai pembahasan utama di agenda tahunan World Economic Forum (WEF) yang digelar bulan Mei lalu. Aset kripto dan blockhcain sudah tidak dipandang sebelah mata oleh para pemimpin ekonomi global.

Kesempatan ini merupakan peluang untuk menciptakan nilai tambah yang baik. Pokok pembahasan tersebut bisa menjadi acuan bagi perkembangan kripto dan blockchain ke depannya, termasuk di Indonesia.

Manda menjelaskan kehadiran aset kripto tetap tumbuh, walau saat ini market secara keseluruhan sedang mengalami kelesuan. Menurutnya, kripto semakin terintegrasi dengan perekonomian global, maka risiko-risiko seperti itu bisa jadi memiliki beberapa justifikasi. Meski demikian, masih memungkinkan kripto dan teknologi blockchain berfungsi dengan berbagai cara dan melangkah lebih jauh lagi.

Policy & Regulations

Bank Indonesia Rilis White Paper Proyek Garuda CBDC Digital Rupiah

Published

on

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis white paper pengembangan CBDC Digital Rupiah dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (30/11). Penerbitkan desain (high level design) ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.

Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.

“Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end-to-end,” tutur Perry.

Key Driver CBDC

Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan
Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan. Foto: Reuters.

Baca juga: World Blockchain Summit Bangkok 2022 Digelar Desember Mendatang

Perry menambahkan penerbitan white paper ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Adapun key driver pengembangan CBDC ini adalah:

  • Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital;
  • Memperkuat peran BI di kancah internasional;
  • Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.

“Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan,” ujar Perry.

Proyek Garuda

Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Raja Kripto Hong Kong Tiantian Kullander Meninggal Dunia

Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Digital Rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan mata uang fiat di era digital.

Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end yang saat ini sudah didorong dari jalur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)​.

Pengembangan Digital Rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Immediate state, Intermediate state, dan End state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik (consultative paper dan focus group discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/sandboxing), dan diakhiri reviu atas stance kebijakan.​

Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga sovereignty Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutkan.

Continue Reading

Policy & Regulations

Presiden Rusia Minta Sistem Pembayaran Internasional Pakai Blockchain

Published

on

Presiden Rusia Minta Sistem Pembayaran Internasional Via Blockchain.

Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta adanya sistem pembayaran digital baru untuk penyelesaian berbagi kebutuhan internasional. Sistem pembayaran baru ini diusulkan menggunakan blockchain.

Putin dikabarkan tengah meminta untuk adanya sistem pembayaran yang dikatakan harus independen dari keterlibatan pihak ketiga dan bank. Seperti disebutkan, sistem pembayaran digital baru dapat dikurasi menggunakan buku besar terdistribusi dan teknologi mata uang digital.

Putin membagikan usulannya terkait sistem pembayaran internasional dengan teknologi blockchain saat berbicara di konferensi artificial intelligence yang diselenggarakan oleh Sberbank.

Lepas Ketergantungan Bank

Ilustrasi Bank Sentral Rusia.
Ilustrasi Bank Sentral Rusia.

Baca juga: Jepang Bakal Uji Coba CBDC Yen Digital di Tahun 2023, Indonesia?

Presiden Rusia percaya sistem baru untuk transfer uang internasional diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bank besar dan pihak ketiga. Putin yakin bahwa pembayaran lintas batas yang mengandalkan mata uang digital dan teknologi ledger terdistribusi akan “jauh lebih nyaman”.

Putin menyatakan bahwa pembayaran internasional dan aliran keuangan antar negara dalam bahaya. Ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia.

“Kita semua tahu betul bahwa di bawah pembatasan tidak sah saat ini, salah satu jalur serangan adalah melalui permukiman. Dan lembaga keuangan kita mengetahui hal ini lebih baik daripada siapa pun karena mereka terpapar pada praktik ini,” kata Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Rusia dan Kripto

Ilustrasi aset kripto.
Ilustrasi aset kripto.

Baca juga: Google Telah Investasikan US$ 1,506 Miliar di Perusahaan Blockchain

Vladimir Putin mengacu pada sanksi yang dijatuhkan pada Federasi Rusia atas invasi ke negara tetangga Ukraina yang telah sangat membatasi aksesnya ke keuangan dan pasar global. Menurut sebuah laporan oleh kantor berita Prime, dia juga menunjukkan:

Saat ini, sistem pembayaran internasional mahal, dengan akun dan regulasi koresponden dikendalikan oleh klub kecil negara bagian dan grup keuangan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin

Rusia sendiri telah mempertimbangkan peraturan kripto yang komprehensif dalam beberapa bulan terakhir, dengan meningkatnya dukungan untuk legalisasi pembayaran kripto lintas batas.

Pada bulan September, otoritas keuangan di Moskow mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian aset kripto internasional. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Rusia dan Kuba, keduanya di bawah sanksi, sudah membahas masalah tersebut.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti Terbitkan Regulasi Baru Lindungi Investor Kripto di Indonesia

Published

on

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan regulasi baru terkait aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 resmi diterbitkan dengan tujuan menguatkan industri dan melindungi nasabah.

PerBa No. 13/2022 mengatur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Regulasi baru dari Bappebti ini keluar di tengah pertumbuhan investor dan transaksi perdagangan aset kripto yang meninggi.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut positif diterbitkannya PerBa No. 13 Tahun 2022 sebagai regulasi baru terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, regulasi ini menjadi pondasi kuat untuk pelaku usaha di industri aset kripto dalam memitigasi potensi risiko dan tetap mengutamakan keamanan nasabah.

“Dua tahun belakangan ini menjadi periode yang menarik untuk perkembangan industri aset kripto. Terjadi pertumbuhan investor dan jumlah transaksi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, seiring pertumbuhan tersebut, perlu adanya penguatan regulasi yang agile untuk memitigasi risiko ke depan dan mengutamakan pada perlindungan nasabah, serta memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha di industri ini,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Patuh Regulasi

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: Bappebti Tinjau Ulang Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia

Lebih lanjut, semua platform crypto exchange anggota ASPAKRINDO akan selalu mematuhi dan menyesuaikan operasional bisnisnya dengan PerBa yang baru ini. Diharapkan ekosistem industri aset kripto di Indonesia akan lebih kuat ke depannya.

“Kami akan selalu menerapkan prinsip tata kelola Good Governance yang kuat dan transparan. Ada berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam regulasi PerBa 13/2022 ini. Secara keseluruhan regulasi mengikuti dinamika pertumbuhan asaet kripto yang cepat, maka dari itu dibutuhkan aturan yang kuat dan jelas guna mengurangi risiko,” jelas Manda.

Menilik perkembangan industri aset kripto belakangan, adanya publikasi soal transparansi dan reserve penuh atas dana pengguna adalah hal yang sangat penting. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa crypto exchange tidak menyalahgunakan dana nasabah.

Transparansi

Ilustrasi investasi aset kripto.
Ilustrasi investasi aset kripto.

Baca juga: Alasan Presiden El Salvador, Nayib Bukele Beli Satu Bitcoin Setiap Hari

Hal ini juga sudah di atur dalam salah satu poin dalam Perba 13/2022 di mana exchanger harus diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan punya SDM bersertifikasi Certified Information System Auditor (CISA).

“Ada juga larangan bagi exchanger untuk menginvestasikan kembali aser kripto yang disimpan. Exchanger juga berkewajiban untuk melapor dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti, jika melakukan kegiatan di luar ruang lingkup pedagang aset kripto,” tutur Manda.

Transparansi adalah salah satu kunci utama keberhasilan investasi aset kripto. Transparansi bisa menjadi membuka sekat atau halangan bagi investor dalam memahami investasi kripto dengan baik. Transparansi juga membantu melegitimasi industri aset kripto di mata regulator dan masyarakat umum.

Continue Reading

Popular