BPS Pakai Teknologi Blockchain Olah Data Penduduk Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan teknologi blockchain dalam pengolahan data penduduk Indonesia. BPS akan menerapkan blockchain pada platform digital data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai bagian dari reformasi birokrasi BPS pada 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan penggunaan blockchain akan menjaga akurasi dan akuntabilitas data. BPS juga berupaya membangun Regsosek yang mengintegrasikan seluruh data ke dalam sistem reformasi perlindungan sosial. Setiap gugus data yang saling terintegrasi dapat dibagi-pakai oleh kementerian/lembaga (k/l) hingga pemerintah daerah (pemda).

“Kami akan gunakan teknologi blockchain supaya akurasi data, akuntabilitas data, dan sejarah data tercatat dengan baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah sekaligus merupakan tugas BPS dalam perpres 132 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional,” kata Margo dikutip Antara, Rabu (1/2).

Integrasi Data

Baca juga: BI Pastikan Rupiah Digital Pakai Teknologi Blockchain, Kapan Dirilis?

Margo berharap Regsosek tidak hanya menjadi gugus data yang baru, tanpa ada integrasi dengan sistem data yang lain. Untuk melakukan integrasi, setiap gugus data harus terkoneksi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Harapannya, sistem data yang menggunakan teknologi blockchain itu terhubung pula dengan gugus data lainnya seperti data perkawinan dan perceraian, serta data lain sebagainya.

Dengan Regsosek, BPS tengah berupaya mendapatkan data terkait kondisi infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat, dan terakhir menyangkut kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Jika dapat diketahui bisa memberikan treatment dan kebijakan sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Jadi melihat si miskin ini spektrumnya 360 derajat, bisa dari kapabilitas individu dan keluarga, kondisi infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan penyangga masyarakat, dan bisa menggambarkan kantong-kantong kemiskinan dari kondisi geografis dan kemudahan akses wilayah. Dengan melihat data statistik 360 derajat (statistical dataverse 360°), maka kita bisa melihat program yang cocok di setiap wilayah itu apa (mengingat antar daerah memiliki karakteristik yang berbeda),” jelas Kepala BPS.

Pemerintah Indonesia dan Blockchain

Baca juga: Elon Musk Ungkap Fitur Pembayaran Kripto di Twitter, Harga DOGE Naik?

BPS bukan menjadi lembaga pemerintahan yang mulai mengadopsi teknologi blockchain. Sebelumnya yang ramai diberitakan adalah Bank Indonesia yang tengah merancang Rupiah Digital dengan blockchain atau distributed ledger technology (DLT).

Bank Indonesia semakin dekat dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang bakal dikenal sebagai Rupiah Digital. Salah satu kabar terbaru adalah BI akan menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya.

Dikutip Antara, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan pihaknya kini sedang dalam proses seleksi pemain terbesar di perbankan atau perusahaan sistem pembayaran, yang akan ditunjuk atau diamanatkan untuk mendistribusikan rupiah digital.

“Platform distribusinya nanti akan menggunakan Distributed Ledger Technology (DLT) blockchain dan perbankan yang ditunjuk akan memiliki dua akun, akun digital dan akun standar. Hanya bank yang bisa menggunakan DLT,” kata Perry.