Grayscale: Penundaan CLARITY Act Tidak Banyak Ganggu Pasar Kripto

Keputusan Senat Amerika Serikat menunda voting CLARITY Act hingga September 2026 kembali memunculkan keraguan terhadap peluang pengesahan regulasi kripto tahun ini. Namun, Grayscale menilai penundaan tersebut tidak akan langsung mengganggu aktivitas utama di industri aset digital.

Tim Research Tokocrypto mengatakan aktivitas blockchain, permintaan Bitcoin, dan pertumbuhan pembayaran stablecoin masih dapat berlanjut meskipun CLARITY Act belum disahkan.

“Pandangan ini muncul setelah Senat memasuki masa reses Agustus tanpa melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang struktur pasar aset digital tersebut,” ungkapnya.

“The digital asset industry has operated for roughly 17 years without CLARITY, and it will keep doing so,” tulis Grayscale dalam pernyataannya.

Menurut Grayscale, industri aset digital telah berkembang cukup lama tanpa kehadiran undang-undang komprehensif seperti CLARITY Act. Perusahaan juga menilai sejumlah pekerjaan regulasi dari lembaga federal sudah membantu membentuk beberapa bagian pasar, termasuk custody institusional, akses perbankan, staking, dan produk exchange-traded crypto.

Dampak Jangka Pendek Dinilai Terbatas

Head of Research Grayscale, Zach Pandl, menilai penundaan CLARITY Act tidak akan menghentikan aktivitas di jaringan blockchain utama. Ia juga menilai permintaan terhadap Bitcoin dan pertumbuhan pembayaran stablecoin tidak akan langsung terganggu hanya karena voting mundur ke September.

Menurut Pandl, kesepakatan terkait CLARITY Act masih mungkin terjadi. Namun, jadwal Senat yang semakin padat dan semakin dekatnya pemilu sela 2026 membuat peluang pengesahan tahun ini menjadi lebih kecil.

Grayscale menilai pasar kripto tetap dapat berjalan meski tanpa kepastian legislasi baru dalam waktu dekat. Jaringan utama tetap beroperasi, investor masih memiliki akses ke produk kripto, dan stablecoin terus digunakan dalam berbagai aktivitas pembayaran.

Namun, penundaan tetap memiliki konsekuensi. Tanpa undang-undang komprehensif, sebagian pelaku industri masih harus menghadapi ketidakpastian terkait status aset digital, aturan exchange, serta pembagian kewenangan antara regulator.

The digital asset industry has operated for roughly 17 years without CLARITY, and it will keep doing so.

The Senate delayed its vote on the CLARITY Act, but the impact is minimal. Regulatory guidance and SEC are already helping build the framework for tokenized assets, pushing…

— Grayscale (@Grayscale) August 8, 2026

Baca Juga: Bitcoin Bidik US$67.500, Trader Kalshi Mulai Bullish meski BTC Masih Tertahan

Senat Siapkan Jalur Voting September

Dikutip Coingape, pemimpin Mayoritas Senat John Thune telah mengajukan cloture motion pada motion to proceed untuk CLARITY Act. Senat diperkirakan akan menggelar cloture vote pada 15 September, satu hari setelah anggota parlemen kembali dari reses Agustus.

Jika cloture vote berhasil, Senat dapat melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Namun, proses ini tetap membutuhkan dukungan bipartisan.

Partai Republik saat ini memegang 53 kursi di Senat. Untuk mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan dalam cloture, dukungan dari sejumlah senator Demokrat tetap diperlukan.

CLARITY Act bertujuan membangun kerangka aturan federal untuk pasar aset digital di Amerika Serikat. RUU ini juga berupaya memperjelas pembagian tanggung jawab antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission.

Selain itu, rancangan undang-undang tersebut mencakup aturan untuk exchange aset digital, intermediaries, tokenized assets, dan berbagai aktivitas pasar kripto lainnya.

Stablecoin dan Etika Masih Jadi Perdebatan

Meski voting telah dijadwalkan kembali ke September, CLARITY Act masih menghadapi sejumlah isu yang belum selesai. Salah satu perdebatan utama berkaitan dengan stablecoin yield provisions dan bahasa etika dalam rancangan undang-undang.

Perdebatan terkait stablecoin penting karena dapat memengaruhi bagaimana produk berbasis stablecoin digunakan, dipasarkan, dan diawasi di AS. Sementara itu, ketentuan etika menjadi sorotan karena menyangkut potensi konflik kepentingan pejabat publik dalam industri aset digital.

Negosiasi antara anggota parlemen dan Gedung Putih masih berlanjut menjelang kembalinya Senat pada September. Pasar kini menunggu apakah para pihak dapat mencapai kompromi yang cukup kuat untuk mengamankan 60 suara.

Grayscale menilai lembaga federal tetap dapat melanjutkan rulemaking untuk mengisi sebagian kekosongan regulasi. Namun, Pandl mengingatkan bahwa tidak adanya undang-undang komprehensif dapat membatasi investasi baru dan pembentukan modal di AS.

Ia juga menilai perusahaan kripto berpotensi memindahkan operasional ke luar negeri jika yurisdiksi lain menawarkan aturan yang lebih jelas dan ramah bagi bisnis aset digital.

Untuk saat ini, penundaan CLARITY Act dinilai tidak memberi dampak langsung yang besar terhadap aktivitas pasar. Namun, dalam jangka panjang, kepastian regulasi tetap menjadi faktor penting bagi pertumbuhan industri kripto di Amerika Serikat.

Jika voting September berjalan lancar dan dukungan bipartisan tercapai, CLARITY Act masih dapat menjadi katalis positif bagi pasar. Sebaliknya, jika pembahasan kembali tertunda, pelaku industri kemungkinan harus terus bergantung pada panduan regulator dan rulemaking bertahap hingga kerangka hukum yang lebih jelas terbentuk.

Baca Juga: Binance Resmi Integrasi RLUSD, Stablecoin Ripple Makin Ekspansif!

---

Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.