Connect with us

Policy & Regulations

Sempat Diblokir Kominfo, Bisakah Transfer Dana Paypal ke Kripto di Indonesia?

Published

on

Ilustrasi PayPal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membuka sementara platform layanan keuangan digital, Paypal. Sebelumnya platform raksasa pembayaran global itu sempat diblokir karena belum melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pembukaan blokir ini bertujuan agar masyarakat yang dananya masih tertahan di Paypal bisa melakukan migrasi ke platform lain selama lima hari kerja ke depan. Kemkominfo pun meminta masyarakat memanfaatkan pembukaan sementara ini dengan memindahkan dananya sebelum kembali diblokir jika tidak juga mendaftar.

Salah satu pertanyaan yang muncul dibenak masyarakat, apakah bisa melakukan transfer dana Paypal ke aset kripto di Indonesia?

Sayangnya hal itu belum bisa dilakukan. Sebagai informasi, PayPal memang telah mengumumkan pada 7 Juni 2022 pengguna kripto bisa dapat memindahkan atau melakukan transfer kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum dari platformnya ke dompet digital eksternal.

Ilustrasi PayPal.
Ilustrasi PayPal. Sumber: Reuters.

Baca juga: Memahami Perspektif Aset Kripto Tak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan

Baru Tersedia di Amerika Serikat

Dalam penjelasannya, Paypal mengatakan fitur transfer dana ke walllet kripto baru tersedia khusus untuk penggunanya yang berada di Amerika Serikat dan itu pun yang terpilih. Dalam waktu beberapa bulan ke depan akan diluncurkan ke semua pelanggan AS yang memenuhi syarat.

Menurut laporan Reuters, PayPal sudah lama memasuki industri aset kripto sejak dua tahun lalu, namun ini merupakan pertama kalinya perusahaan itu mengizinkan pengguna memindahkan dana kripto mereka ke wallet eksternal.

Langkah PayPal tersebut bisa menjadi momentum untuk mengembangkan layanan lainnya yang memanfaatkan kripto ataupun blockchain. Masuknya PayPal ke industri yang baru seumur jagung ini juga menguatkan potensinya di masa depan.

PayPal mulai mengizinkan pelanggan untuk membeli, menjual dan menyimpan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), dan Litecoin (LTC) pada Oktober 2020 lalu. Tetapi, pengguna tidak diizinkan untuk memindahkan kepemilikan kripto dari platform tersebut sebelumnya.

Ilustrasi aset kripto.
Ilustrasi aset kripto.

Baca juga: Telkom Kembangkan Metanesia, Dunia Metaverse Serba Bisa

Integrasi Paypal ke Industri Kripto dan Blockchain

SVP blockchain dan kripto PayPal, Jose Fernandez da Ponte, dalam sebuah wawancara mengatakan perusahaan mengambil sudut pandang jangka panjang dalam hal mengejar strategi untuk mengintegrasikan kripto dan blockchain pada platformnya.

“Seluruh alasan kami menggunakan kripto adalah karena kami yakin sebagian besar perdagangan akan beralih ke mata uang digital,” ujar Ponte.

Ponte menambahkan ini adalah alasan besar PayPal tidak mengenakan fee atau biaya untuk transaksi kripto yaitu, karena dalam rencananya aset kripto hanya akan ada dikisaran pada perdagangan, bukan operasi bisnis pertukaran untuk masa depan.

Policy & Regulations

Mendag: Sebagian Tugas Bappebti Soal Kripto Dialihkan ke OJK

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membuka Rapat Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan tema “Penguatan Peran Bappebti: Menyongsong Perdagangan 2023 yang Lebih Tangguh” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (19 Jan). Sumber: Bappebti.

Tugas pengawasan aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) nantinya sebagian besar akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berkaitan dengan adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Industri perdagangan aset kripto di Indonesia akan memasuki babak baru. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan, salah satu tugas utama Bappebti pada 2023 adalah melaksanakan UU PPSK yang ditandatangani Presiden pada Kamis, 12 Januari 2023 lalu. Dengan adanya UU tersebut, sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Bappebti terkait pengawasan di industri keuangan telah dialihkan ke OJK.

“Pengalihan ini sebagai upaya pemerintah dan DPR dalam memfokuskan dan memperkuat fungsi pengawasan industri keuangan di Indonesia untuk melindungi konsumen atau nasabah dari pesatnya perkembangan. Sekali lagi, saya tekankan bahwa ini merupakan upaya dari Pemerintah dan DPR yang berpandangan ke depan,” kata Zulkifli dikutip dari siaran pers, Selasa (24/1).

UU PPSK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca juga: Bappebti dan Aspakrindo Sinergi Pengembangan Perdagangan Kripto

UU PPSK sendiri terdiri dari 27 bab dan 341 pasal mengamanahkan pergeseran dua kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu terkait pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif. Perpindahan kewenangan merupakan keputusan pemerintah dan DPR agar pengelolaan dan pengawasan terhadap aset kripto dan perdagangan derivatif dapat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan.

Tujuan dari peralihan ini untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam stabilisasi sektor keuangan di masa depan. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bappebti bersama Kementerian Keuangan akan menyusun Peraturan Pemerintah terkait masa transisi.

“Bappebti harus mengoptimalkan peran dan bekerja lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta perbaikan ekosistem usaha. Selain itu, perlu juga untuk disusun langkah strategis dan tepat agar mekanisme pengalihan kewenangan nantinya tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi industri dan masyarakat,” jelas Mendag.

Masa Peralihan

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

Baca juga: Siap-siap! Bappebti akan Umumkan 5 Aset Kripto Lokal Baru Awal 2023

Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan.

Semantara itu, Zulkifli berpesan agar Bappebti senantiasa secara terus-menerus menelurkan strategi kebijakan yang proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian. Peran Bappebti harus diperkuat, khususnya dalam menyongsong tantangan perdagangan 2023.

“Kemendag akan semakin proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran. Kuncinya adalah kolaborasi serta sinergi antarkementerian lembaga dan unit yang ada di Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti: Bursa Kripto Indonesia Hadir Paling Lambat Juni 2023

Published

on

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) kembali memberikan informasi terkait perkembangan bursa kripto di Indonesia. Lembaga penunjang ekosistem industri aset kripto itu telah direncanakan hadir sejak tahun 2021.

Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan pembentukan bursa kripto di Indonesia paling lambat pada bulan Juni 2023. Menurutnya kehadiran bursa kripto merupakan sebuah kebutuhan yang harus direalisasikan untuk berbagi risiko antara Bappebti dengan bursa itu sendiri.

“Bursa kripto harus segera terbentuk dan Pak Menteri (Zulkfli Hasan) tenggat waktunya adalah Juni 2023,” kata Didid dikutip Antara pada Selasa (24/1).

Didid menambahkan pembentukan bursa kripto juga akan mempercepat perkembangan perdagangan aset kripto yang sudah memiliki banyak pelanggan. Menurut data Bappebti hingga November 2022, jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 16,55 juta. Tren kenaikan ini terus berlanjut, walau market kripto sepanjang 2022 mengalami kelesuan.

“Jadi sebetulnya yang harus kami bentuk adalah ekosistem dari perdagangan aset kripto bukan sekedar bursanya saja,” ujar Didid.

Upaya Pembinaan

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.
Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Sumber: Bappebti.

Baca juga: Sambut Imlek, Tokocrypto Gelar Kompetisi Trading Hadiah Rp 200 Juta

Didid mengatakan terkait dengan aset kripto dan perdagangan derivatif, Bappebti akan melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini juga berkaitan dengan peralihan sebagian pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini, Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke OJK.

Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap pedagang yang mendapat izin dari Bappebti, serta pelaku usaha yang melakukan usaha-usaha menyerupai perdagangan berjangka komoditi (PDK).

“Kami akan melakukan upaya-upaya pendekatan agar mereka masuk ke dalam ekosistem Bappebti. Artinya izinnya harus diurus, jadi ada beberapa pelaku perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan itu pelanggannya udah cukup banyak,” jelas Didid.

Anti-pencucian Uang

Aset kripto lokal yang masuk daftar legal Bappebti. Sumber: TokoNews.
Aset kripto lokal yang masuk daftar legal Bappebti. Sumber: TokoNews.

Baca juga: Tokocrypto Raih Penghargaan dari PPATK

Bappebti, lanjut Didid, juga turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pencegahan pencucian uang. Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF.

“Keanggotaan dalam FATF ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF,” terangnya.

Dari segi nilai transaksi, sampai akhir Desember 2022, nilai transaksi kripto di Indonesia sebesar Rp 296,66 triliun. Memang ada penurunan dari tahun 2021 yang mencapai Rp 859,4 triliun, tapi perlu ingat nilai transaksi masih tercatat lebih besar dibanding tahun 2020 sebesar Rp 64,9 triliun.

Continue Reading

Policy & Regulations

Hong Kong Berambisi Jadi Pusat Kripto Global, Mungkinkah?

Published

on

Ilustrasi aset kripto di Hong Kong. Sumber: Getty Images.

Hong Kong telah menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi pusat kripto global, setelah runtuhnya crypto exchange, FTX. Ambisi ini telah lama direncanakan dan pemerintah mulai serius dalam mewujudkannya.

Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan Mo-po, mengatakan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industri aset digital pada pertemuan puncak web3 di Cyberport, Senin (9/1).

“Karena bursa kripto tertentu runtuh satu demi satu, Hong Kong menjadi titik berdiri yang berkualitas bagi korporat aset digital,” kata Mo-po dikutip Bitcoin.com.

Aturan Kuat

Ilustrasi aset kripto di Hong Kong. Sumber: Getty Images.
Ilustrasi aset kripto di Hong Kong. Sumber: Getty Images.

Baca juga: Mastercard Kolaborasi Polygon Bikin Program Bantu Artis Eksis di Web3

Mo-po menambahkan bahwa pihaknya memiliki kerangka peraturan yang kuat untuk kripto yang sesuai dengan norma dan standar internasional.

Sementara, Joseph Chan, wakil menteri untuk jasa keuangan dan Departemen Keuangan untuk pemerintah Hong Kong, mengungkapkan pihaknya sedang bersiap untuk mengeluarkan lebih banyak lisensi untuk perusahaan perdagangan aset digital.

Selain itu, sedang merencanakan konsultasi pada platform kripto untuk mengeksplorasi potensi partisipasi ritel di industri ini.

Dorong Investasi

Hong Kong bakal izinkan penuh perdagangan aset kripto. Foto: REUTERS/Tyrone Siu.
Hong Kong bakal izinkan penuh perdagangan aset kripto. Foto: REUTERS/Tyrone Siu.

Baca juga: WEF Percaya Kripto dan Blockchain Jadi Bagian Integral Ekonomi Modern

Hong Kong mendorong untuk menjadi pusat kripto global, meskipun runtuhnya FTX dan beberapa perusahaan aset digital lainnya yang mengajukan kebangkrutan. Setelah bertahun-tahun peraturan kripto yang ketat, pemerintah sekarang mendorong untuk memudahkan investor ritel untuk memperdagangkan aset digital.

Bulan lalu, Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong mengeluarkan pernyataan peringatan tentang risiko yang terkait dengan platform aset digital yang menawarkan simpanan, tabungan, pendapatan, dan layanan staking.

Elizabeth Wong, SFC’s director of licensing and head of the fintech unit, mengatakan pada Oktober tahun 2022 lalu: “Kami telah memiliki empat tahun pengalaman dalam mengatur industri ini… Kami pikir ini mungkin saat yang tepat untuk benar-benar memikirkan dengan hati-hati tentang apakah kami akan melanjutkan persyaratan khusus investor profesional ini.”

Continue Reading

Popular