Connect with us

Policy & Regulations

Regulasi Baru Bappebti Dorong Tingkat Keamanan Investor Kripto

Published

on

Ilustrasi aset kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru saja mengeluarkan regulasi terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, mengapresiasi dan menyambut baik dikeluarkannya PerBa No. 11 Tahun 2022. Menurutnya regulasi tersebut dibentuk untuk meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industrinya secara keseluruhan di Indonesia.

“Kami melihat regulasi ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan positive list, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis,” kata Pria yang akrab disapa Manda.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: Event NFT Bira Siap Digelar, Ajang Kumpul Pegiat Web3 dan Blockchain

Publik Wajib Tahu Regulasi Baru Bappebti

Lebih lanjut, Manda menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu diketahui publik terkait regulasi aset kripto yang baru ini. Menurutnya dengan pemahaman yang cukup, investor bisa mendalami industri yang baru ini.

Inti dari regulasi PerBa No. 11 Tahun 2022 yang merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto. Berikut di antaranya:

  • Larangan kepada exchange untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal miliki Bappebti. 
  • Pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.
  • Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di exchange kripto di Indonesia saat ini. 
  • Sanksi bagi exchange yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia. 

“Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. ASPAKRINDO mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam PerBa secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa,” tutur Manda.

Ilustrasi Bappebti.
Ilustrasi Bappebti.

Baca juga: Jadwal Baru Rilis Ethereum 2.0 dan Gas Fees Lebih Murah

Daftar Baru Aset Kripto Legal Tingkatkan Transaksi

Manda juga mengatakan dengan adanya aturan tersebut, pelaku usaha di industri kripto memiliki guideline yang jelas dalam menjalankan bisnisnya untuk menentukan token kripto mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak. Langkah ini juga jadi cara agar melindungi investor dari token atau koin yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka. 

“Penambahan daftar aset kripto ini akan berpengaruh pada kenaikan transaksi kripto dan minat investor. Alasannya pertama, investor kripto di Indonesia kini memiliki daftar aset legal yang lebih banyak. Mereka akan lebih trust dan confidence untuk memulai atau melakukan transaksi. Sejumlah project aset kripto lokal pun sudah masuk daftar legal Bappebti,” ungkapnya.

Kemudian selanjutnya, Manda berpendapat langkah ini nampaknya akan menjadi cara regulator menjaga pertumbuhan industri kripto di Indonesia dapat terjadi secara baik, sehat dan aman. 

“Namun, di sisi lain kita harus melihat aturan ini secara seimbang. Melihat regulasi ini masih baru, butuh waktu untuk mengetahui apakah penerapannya akan berdampak luas untuk kemajuan industri kripto di Indonesia,” pungkas Manda.

Policy & Regulations

Kemendag Bakal Perketat Regulasi Exchange Kripto di Indonesia

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dan Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. Foto: Bappebti.

Kementerian Perdagangan berencana untuk mengeluarkan regulasi baru terkait pengelolaan pedagang atau exchange aset kripto di Indonesia. Aturan ini akan diyakini akan menjadikan industri aset kripto lebih sehat, transparan dan efisien ke depannya.

Melansir Deal Street Asia, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan akan ada regulasi yang mewajibkan dua pertiga dari dewan direksi dan komisaris exchange kripto adalah warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di negara tersebut.

Menurutnya, langkah ini diambil menyusul masalah keuangan yang dihadapi oleh pedagang aset kripto, Zipmex. Exchange tersebut sendiri memiliki fokus pada pasar di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia.

“Kami tidak mau sembarangan memberikan izin, jadi hanya yang memenuhi syarat dan kredibel,” kata Jerry kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga di acara peresmian T-Hub Solo pada Jumat (18/8). Foto: Dok. Tokocrypto.

Baca juga: Tokocrypto Dukung NXC International Summit 2022, Akselerasi Startup Web3 di Indonesia

Bappebti akan Terbitkan Aturan Baru

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag akan segera menerbitkan aturan baru, meski menurut Jerry, belum ada waktu kepastian hal tersebut akan terjadi.

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan dalam rapat dengar pendapat tersebut, bahwa pihak akan memastikan regulasi yang mewajibkan dua pertiga dewan direksi adalah WNI dapat mencegah manajemen puncak melarikan diri ketika ada masalah terhadap perusahaannya.

Bappebti juga memandang perlu untuk penyempurnaan ekosistem kripto di Indonesia dengan fokus perlindungan kepada konsumen. Perihal ini, Bappebti sudah menjalankan syarat seperti beberapa penyempurnaan izin pedagang aset kripto di antaranya: Penyertaan modal minimal yang sebelumnya Rp 50 miliar, menjadi Rp 100 miliar dengan memperhatikan skala bisnis dan net aset.

Baca juga: Potensi Web3 Tingkatkan Ekonomi Digital Indonesia

Continue Reading

Policy & Regulations

Menakar Bisakah Indonesia Jadi Crypto Hub Dunia?

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Pembahasan Indonesia bisa menjadi salah satu negara crypto hub di dunia tengah ramai diperbincangkan, khususnya dalam acara Think-20 (T-20) Indonesia Summit 2022  yang digelar di Bali pada tanggal 4-6 September 2022.

T20 merupakan salah satu engagement groups dari G20 yang menjadi bank ide dan mengumpulkan rekomendasi dari para analis hingga pemikir. Salah satu Keynote Speaker yang hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo.

Bamsoet menjelaskan potensi Indonesia menjadi hub kripto dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Menurutnya, agar perkembangan aset kripto bisa dimaksimalkan perlu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan yang Komprehensif.

“Misalnya dengan menghadirkan Digital Future Exchange sebagai bursa kripto resmi. Langkah ini membutuhkan komitmen dari segenap pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk duduk bersama dan merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif,” kata Bamsoet di Bali, Selasa (6/9).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menghadiri soft launching Tambang Digital Indonesia di Jakarta, Minggu (13/3/22).
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menghadiri soft launching Tambang Digital Indonesia di Jakarta, Minggu (13/3/22).

Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, juga meyakini potensi Indonesia dalam perkembangannya menjadi pusat inovasi kripto dan blockchian di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya Indonesia sendiri punya regulasi dan pasar yang potensial untuk mendukung hal itu.

“Meningkatnya pengguna kripto yang sangat luar biasa dan memiliki potensi bisa mendorong pengelolaan industri yang lebih baik. Maka dari itu, perlu dukungan berbagai stakeholder untuk memajukan industri kripto di Tanah Air. Aset kripto ini memiliki potensi besar di ekosistem digital. Transaksi kripto juga sudah dikenakan pajak. Jika dilihat dari jumlah transaksi bisa diketahui berapa banyak kontribusi yang bisa diberikan kepada negara,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Market Indonesia yang Potensial

Market Indonesia dilihat sebagai pasar yang potensial, terlebih sudah ada lebih dari15,57 juta investor kripto per Juli 2022. Nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia pun tercatat sebesar Rp 232,4 triliun di waktu yang sama. Potensi itu tentu akan dimanfaatkan oleh para perusahaan investor untuk menanamkan modalnya di developer kripto atau blockchain lokal. 

Sementara dari hasil survei Finder Crypto Adoption yang dilakukan di 26 negara pada Agustus 2022 melaporkan bahwa kepemilikan aset kripto orang Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase 16 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 15 persen.

“Secara angka investor kripto dalam negeri masih bisa terus tumbuh, walau diterpa crypto winter. Saat ini angkanya masih sekitar lebih dari 4% dari jumlah populasi sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Penetrasi kripto bisa dioptimalkan mengedepankan inklusivitas,” jelas Manda.

Kemudian dari sisi bisnis industri aset kripto juga masih menjanjikan. Adanya aksi korporasi dari startup decacorn, GoTo yang mengakuisisi Calon Pedagangan Aset Kripto, membuktikan bahwa masih ada ruang untuk perkembang. Di samping itu, banyaknya project aset kripto lokal juga menjadi indikator eskalasi bisnis kripto di Indonesia, dari sisi talenta hingga teknologi.

Ilustrasi aset kripto.
Ilustrasi aset kripto.

Regulasi yang Komprehensif

Manda menjelaskan regulasi yang komperhensif dan tidak mengekang inovasi menjadi landasan bagi pelaku pasar industri kripto untuk mengembangakan bisnisnya, mencakup perdagangan fisik aset kripto, startup blockchain, Web3 dan lainnya. Terlebih potensi bisnis di dalam negeri masih menjanjikan.

“Keterbukaan pemerintah ini sangat baik untuk pertumbuhan industri kripto dan blockchain. Namun, perlu beberapa adjustment untuk memperkuat ketahanan industri menuju ke arah yang lebih transparan, efisien, dan efektif. Ke depannya, tentu memiliki visi menciptakan industri aset kripto yang sehat,” terangnya.

Dalam laporan Forex Suggest, Indonesia disebut terapkan tarif pajak kripto yang terendah, mengambil tempat kedua sebagai negara yang membebankan investor retail hanya 0,1% pajak capital gain atas keuntungan kripto. Transaksi kripto juga dikenakan pajak pertambahan nilai di Indonesia berdasarkan undang-undang baru ini.

Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

Industri aset kripto di Indonesia saat ini terus mengalami pertumbuhan, walaupun ada dampak yang signifikan dari situasi bear market yang banyak disebut sebagai crypto winter. Melihat situasi market yang sangat volatil ini, tentu diperlukan keputusan-keputusan yang rasional untuk tetap terus bertahan dalam memperkuat industri.

Dilihat secara global, adanya tren sejumlah exchanger yang mulai terguncang karena terdampak oleh kondisi pasar yang bearish. Saat ini terjadi sejumlah platform exchange kripto dengan skala kecil, rela diakuisisi oleh perusahaan kripto yang lebih besar. Di sisi lain, ada fenomena exchange kripto yang bisnisnya menyiratkan tanda-tanda akan kolaps.

“Maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi yang tepat untuk membuat industri semakin sehat dan mampu bertahan dari situasi saat ini. Kami selalu mendukung semua stakeholder menciptakan iklim ekosistem yang sangat sehat, efisien, efektif,” pungkas Manda.

Continue Reading

Policy & Regulations

Wamendag: Indonesia Bakal Punya Bursa Kripto Pertama di Dunia

Published

on

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga. Foto: Kemendag.

Bursa kripto atau Bursa Berjangka semakin dekat bakal hadir di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, bahkan menyatakan bursa kripto tersebut juga akan menjadi yang pertama di dunia.

Jerry menyatakan Indonesia akan memiliki bursa kripto yang ditargetkan bisa rampung dan terbentuk pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan perdagangan aset kripto yang tumbuh secara eksponensial.

“Keberadaan bursa ini sangat penting karena ada banyak hal yang bisa diantisipasi, misalnya pencucian uang, pendanaan yang tidak baik seperti untuk narkoba dan terorisme, dan perdagangan akan semakin tertib,” kata Jerry dikutip Antara, Rabu (14/9).

Bursa Kripto Pertama di Dunia

Wamendag menyebutkan jika bursa kripto di Indonesia tersebut bisa diwujudkan, maka akan menjadi bursa kripto pertama di dunia.

“Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut,” katanya.

Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.
Ilustrasi investasi aset kripto di Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR RI: Aspek Legalitas Kripto Penting untuk Pertumbuhan

Tujuan utama dari pembentukan bursa sendiri salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga untuk mengantisipasi berbagai tindakan perdagangan atau pendanaan yang berimplikasi negatif.

“Yang paling prioritas adalah perlindungan kepada konsumen. Bursa adalah instrumen untuk memberikan proteksi kepada konsumen,” ujar Jerry.

Dibentuk Hati-hati

Proses pembentukan bursa kripto, menurut Jerry, akan dilakukan secara hati-hati, tidak terburu-buru, dan memastikan seluruh tahapan dilalui dengan baik.

“Ada banyak persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk membentuk bursa kripto. Pemerintah memastikan seluruh tahapan itu dijalankan dengan baik sehingga nantinya bursa pun berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Jerry kembali menegaskan bahwa di Indonesia, kripto bukan alat pembayaran tetapi masuk dalam kategori komoditas sehingga kewenangannya berada di bawah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data Bappebti, saat ini terdapat 383 jenis aset kripto yang diperdagangkan dengan 10 jenis aset di antaranya merupakan project aset kripto lokal dari Indonesia.

“Meskipun jumlahnya masih sedikit, tetapi ini berpotensi untuk terus berkembang dan bisa mendukung neraca perdagangan Indonesia dari produk digital,” katanya.

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto

Baca juga: Kemendag: Aset Kripto Bagian dari Ekonomi Digital

Produk Digital Indonesia

Jumlah investor kripto terdaftar hingga Juli 2022 mencapai 15,6 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebanyak 690.000 pelanggan per bulan. Jumlah tersebut meningkat pesat dibanding 2020 yang berkisar dua juta investor.

Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan lima produk utama untuk neraca perdagangan yaitu dari CPO, batu bara, nikel, elektronik, dan kayu serta turunannya.

Sepanjang 2021, neraca perdagangan Indonesia mencapai 35,4 miliar dolar AS atau tertinggi sejak 2011, dan hingga pertengahan 2022 sudah mencapai 24,89 miliar dolar AS. Jumlah tersebut diperkirakan tumbuh baik hingga akhir tahun sehingga nilainya bisa melebihi tahun sebelumnya.

Continue Reading

Popular