Connect with us

Policy & Regulations

Alasan Tingkat Adopsi Kripto Vietnam Tinggi, Kalahkan Indonesia

Published

on

Alasan tingkat adopsi kripto Vietnam tinggi, kalahkan Indonesia. Foto: Getty images.

Vietnam telah dinobatkan sebagai negara yang memiliki tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia berdasarkan laporan Chainalysis. Negeri Naga Biru itu mampu mengalahkan Indonesia yang berada diperingkat 20 besar.

Sebuah riset terbaru dari Chainalysis merilis indeks yang mengukur adopsi kripto global di tahun 2022, hasilnya Indonesia berada di urutan ke-20.

Chainalysis menyebutkan dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2022, Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki pertumbuhan adopsi kripto yang tinggi. Meskipun, Indonesia kalah dengan Vietnam yang menduduki nomor satu.

Tingkat adopsi kripto yang tinggi Vietnam adalah fenomena yang membingungkan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Ini beberapa faktor penyebabnya.

Tidak Ada Pajak Kripto

Dikutip Cointelegraph, ada banyak alasan mengapa tingkat adopsi kripto di Vietnam sangat tinggi dan salah satunya adalah, tak seperti di Indonesia, di mana transaksi aset kripto dikenai pajak. Tidak ada pajak kripto di Vietnam.

Saat ini, pemerintah Vietnam bahkan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara otoritas pajak negara telah menunjukkan minat untuk mengenakan pajak pada aset digital tersebut, mereka tidak memiliki mandat untuk menetapkannya sebagai aset kena pajak. Dengan demikian, hukum Vietnam sebagian besar diam dalam hal perpajakan kripto.

Ilustrasi pajak aset kripto.
Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Riset: Adopsi Kripto Tumbuh Subur di Indonesia

Akibatnya, lembaga keuangan di dalam negeri dilarang menanganinya. Namun, warga negara Vietnam diizinkan untuk memiliki dan memperdagangkan kripto.

Kurangnya pajak kripto membuatnya menjadi instrumen investasi yang ideal, sehingga adopsi meningkat. Imbalannya adalah bahwa hukum Vietnam tidak melindungi pengguna kripto, jika terjadi penipuan atau kerugian.

Banyak Penduduk Tidak Punya Rekening Bank

Banyak orang Vietnam memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Statista, negara ini menempati urutan kedua di antara 10 negara teratas yang tidak memiliki rekening bank. Laporan tersebut menyoroti bahwa sekitar 69% warga tidak memiliki akses ke layanan perbankan.

Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 61% penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan, di mana akses ke layanan perbankan modern terbatas. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh jaringan blockchain dan aset kripto.

Konsep blockchain yang revolusioner seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) juga mendapatkan daya tarik di antara investor kripto Vietnam yang ingin mendapatkan kredit untuk tujuan investasi kripto.

Vietnam juga berada di peringkat kedua di antara negara-negara dengan penggunaan DeFi tertinggi di dunia, menurut laporan Chainalysis Global DeFi Adoption Index 2021.

Biaya Transfer Uang

Pada tahun 2021, warga negara Vietnam yang tinggal di luar negeri mengirim uang ke negaranya lebih dari US$ 18 miliar dalam bentuk remitansi, dan itu membuat rekor baru, menjadikan negara itu penerima remitansi terbesar kedelapan di dunia. Ini adalah peningkatan 3% dari US$ 17,2 miliar yang tercatat pada tahun 2020.

Ilustrasi transfer uang dan kripto.
Ilustrasi transfer uang dan kripto.

Baca juga: Analisa: Kripto Mulai Bersemi Kembali, Imbas Dolar AS Turun

Bagi orang Vietnam yang secara teratur mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halaman, biaya transfer seringkali terlalu tinggi. Biaya tambahan biasanya termasuk biaya administrasi dan nilai tukar. Menurut statistik Bank Dunia, biaya pengiriman uang ke Vietnam rata-rata sekitar 7% pada 2020.

Biaya selangit, di samping kurangnya akses ke layanan pengiriman uang oleh penduduk yang tidak memiliki rekening bank, telah membuat transfer aset kripto menjadi pilihan yang menarik bagi orang Vietnam yang tinggal di luar negeri untuk membantu mendukung keluarga mereka di rumah.

Sementara, blockchain memang memiliki biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan jaringan pengiriman uang konvensional, dan lebih jauh lagi adalah P2P dan tidak bergantung pada perantara untuk menyelesaikan transaksi.

Meningkatnya Popularitas GameFi

Game blockchain dengan insentif finansial, sering disebut sebagai GameFi, menggunakan model ekonomi inovatif yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah saat bermain. Hadiah biasanya dalam bentuk NFT dan aset kripto.

Karena kripto berada di jantung lingkungan GameFi, banyak gamer belajar bagaimana mereka bekerja sebagai bagian dari gameplay, memberikan jalan lain untuk diadopsi.

Menurut survei State of GameFi 2022 Chainplay pada bulan Agustus, 75% investor kripto GameFi mengatakan bahwa mereka mulai berinvestasi dalam aset digital setelah bergabung dengan platform GameFi.

GameFi, terutama game play-to-earn (P2E), sangat populer di Vietnam dan telah berkontribusi besar pada adopsi kripto di negara tersebut. Menurut laporan penelitian tahun 2021 yang diterbitkan oleh layanan agregasi data Finder, Vietnam menempati urutan keenam dalam daftar negara dengan persentase gamer P2E tertinggi.

Game Berbasis NFT, Axie Infinity Indonesia
Ilustrasi Axie Infinity.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Kripto Lindung Nilai Terhadap Inflasi

Warga Vietnam, sepanjang sejarah, lebih suka menggunakan mata uang nasional lainnya seperti dolar Amerika Serikat selama masa gejolak ekonomi dan hiperinflasi. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Vietnam juga telah mengumpulkan aset, seperti emas untuk lindung nilai terhadap inflasi.

Kemunculan aset kripto juga menyebabkan lebih banyak warga Vietnam menggunakannya untuk melakukan lindung nilai terhadap inflasi daripada aset berwujud seperti emas.

Sementara, bank sentral Vietnam telah memperingatkan individu dan institusi agar tidak berurusan dengan mata uang virtual karena sifatnya yang lincah, berkurangnya kepercayaan pada dong Vietnam telah menyebabkan lebih banyak investor Vietnam beralih ke mata uang digital.

Menurut data yang berasal dari Statista, Bitcoin (BTC), yang banyak digunakan oleh investor sebagai lindung nilai terhadap inflasi, saat ini merupakan aset kripto paling populer di negara tersebut.

Adopsi kripto di Vietnam akan bertahan, karena semakin banyak orang yang menemukan kenyamanan dan peluang pada aset digital. Namun, peraturan yang ekstensif tampaknya masih jauh. Bank Negara Vietnam memiliki waktu hingga 2023 untuk mempelajari pro dan kontra dari aset kripto dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Policy & Regulations

Bank Indonesia Rilis White Paper Proyek Garuda CBDC Digital Rupiah

Published

on

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis white paper pengembangan CBDC Digital Rupiah dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (30/11). Penerbitkan desain (high level design) ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.

Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.

“Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end-to-end,” tutur Perry.

Key Driver CBDC

Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan
Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan. Foto: Reuters.

Baca juga: World Blockchain Summit Bangkok 2022 Digelar Desember Mendatang

Perry menambahkan penerbitan white paper ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Adapun key driver pengembangan CBDC ini adalah:

  • Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital;
  • Memperkuat peran BI di kancah internasional;
  • Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.

“Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan,” ujar Perry.

Proyek Garuda

Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Raja Kripto Hong Kong Tiantian Kullander Meninggal Dunia

Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Digital Rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan mata uang fiat di era digital.

Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end yang saat ini sudah didorong dari jalur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)​.

Pengembangan Digital Rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Immediate state, Intermediate state, dan End state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik (consultative paper dan focus group discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/sandboxing), dan diakhiri reviu atas stance kebijakan.​

Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga sovereignty Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutkan.

Continue Reading

Policy & Regulations

Presiden Rusia Minta Sistem Pembayaran Internasional Pakai Blockchain

Published

on

Presiden Rusia Minta Sistem Pembayaran Internasional Via Blockchain.

Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta adanya sistem pembayaran digital baru untuk penyelesaian berbagi kebutuhan internasional. Sistem pembayaran baru ini diusulkan menggunakan blockchain.

Putin dikabarkan tengah meminta untuk adanya sistem pembayaran yang dikatakan harus independen dari keterlibatan pihak ketiga dan bank. Seperti disebutkan, sistem pembayaran digital baru dapat dikurasi menggunakan buku besar terdistribusi dan teknologi mata uang digital.

Putin membagikan usulannya terkait sistem pembayaran internasional dengan teknologi blockchain saat berbicara di konferensi artificial intelligence yang diselenggarakan oleh Sberbank.

Lepas Ketergantungan Bank

Ilustrasi Bank Sentral Rusia.
Ilustrasi Bank Sentral Rusia.

Baca juga: Jepang Bakal Uji Coba CBDC Yen Digital di Tahun 2023, Indonesia?

Presiden Rusia percaya sistem baru untuk transfer uang internasional diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bank besar dan pihak ketiga. Putin yakin bahwa pembayaran lintas batas yang mengandalkan mata uang digital dan teknologi ledger terdistribusi akan “jauh lebih nyaman”.

Putin menyatakan bahwa pembayaran internasional dan aliran keuangan antar negara dalam bahaya. Ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia.

“Kita semua tahu betul bahwa di bawah pembatasan tidak sah saat ini, salah satu jalur serangan adalah melalui permukiman. Dan lembaga keuangan kita mengetahui hal ini lebih baik daripada siapa pun karena mereka terpapar pada praktik ini,” kata Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Rusia dan Kripto

Ilustrasi aset kripto.
Ilustrasi aset kripto.

Baca juga: Google Telah Investasikan US$ 1,506 Miliar di Perusahaan Blockchain

Vladimir Putin mengacu pada sanksi yang dijatuhkan pada Federasi Rusia atas invasi ke negara tetangga Ukraina yang telah sangat membatasi aksesnya ke keuangan dan pasar global. Menurut sebuah laporan oleh kantor berita Prime, dia juga menunjukkan:

Saat ini, sistem pembayaran internasional mahal, dengan akun dan regulasi koresponden dikendalikan oleh klub kecil negara bagian dan grup keuangan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin

Rusia sendiri telah mempertimbangkan peraturan kripto yang komprehensif dalam beberapa bulan terakhir, dengan meningkatnya dukungan untuk legalisasi pembayaran kripto lintas batas.

Pada bulan September, otoritas keuangan di Moskow mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian aset kripto internasional. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Rusia dan Kuba, keduanya di bawah sanksi, sudah membahas masalah tersebut.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti Terbitkan Regulasi Baru Lindungi Investor Kripto di Indonesia

Published

on

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan regulasi baru terkait aset kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 resmi diterbitkan dengan tujuan menguatkan industri dan melindungi nasabah.

PerBa No. 13/2022 mengatur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Regulasi baru dari Bappebti ini keluar di tengah pertumbuhan investor dan transaksi perdagangan aset kripto yang meninggi.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut positif diterbitkannya PerBa No. 13 Tahun 2022 sebagai regulasi baru terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, regulasi ini menjadi pondasi kuat untuk pelaku usaha di industri aset kripto dalam memitigasi potensi risiko dan tetap mengutamakan keamanan nasabah.

“Dua tahun belakangan ini menjadi periode yang menarik untuk perkembangan industri aset kripto. Terjadi pertumbuhan investor dan jumlah transaksi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, seiring pertumbuhan tersebut, perlu adanya penguatan regulasi yang agile untuk memitigasi risiko ke depan dan mengutamakan pada perlindungan nasabah, serta memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha di industri ini,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Patuh Regulasi

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: Bappebti Tinjau Ulang Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia

Lebih lanjut, semua platform crypto exchange anggota ASPAKRINDO akan selalu mematuhi dan menyesuaikan operasional bisnisnya dengan PerBa yang baru ini. Diharapkan ekosistem industri aset kripto di Indonesia akan lebih kuat ke depannya.

“Kami akan selalu menerapkan prinsip tata kelola Good Governance yang kuat dan transparan. Ada berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam regulasi PerBa 13/2022 ini. Secara keseluruhan regulasi mengikuti dinamika pertumbuhan asaet kripto yang cepat, maka dari itu dibutuhkan aturan yang kuat dan jelas guna mengurangi risiko,” jelas Manda.

Menilik perkembangan industri aset kripto belakangan, adanya publikasi soal transparansi dan reserve penuh atas dana pengguna adalah hal yang sangat penting. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa crypto exchange tidak menyalahgunakan dana nasabah.

Transparansi

Ilustrasi investasi aset kripto.
Ilustrasi investasi aset kripto.

Baca juga: Alasan Presiden El Salvador, Nayib Bukele Beli Satu Bitcoin Setiap Hari

Hal ini juga sudah di atur dalam salah satu poin dalam Perba 13/2022 di mana exchanger harus diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan punya SDM bersertifikasi Certified Information System Auditor (CISA).

“Ada juga larangan bagi exchanger untuk menginvestasikan kembali aser kripto yang disimpan. Exchanger juga berkewajiban untuk melapor dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti, jika melakukan kegiatan di luar ruang lingkup pedagang aset kripto,” tutur Manda.

Transparansi adalah salah satu kunci utama keberhasilan investasi aset kripto. Transparansi bisa menjadi membuka sekat atau halangan bagi investor dalam memahami investasi kripto dengan baik. Transparansi juga membantu melegitimasi industri aset kripto di mata regulator dan masyarakat umum.

Continue Reading

Popular