Connect with us

Policy & Regulations

Bappebti Tinjau Ulang Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia

Published

on

Ilustrasi aset kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan meninjau ulang daftar aset kripto legal di Indonesia menyusul kondisi FTX Token (FTT) yang mengalami volatilitas tinggi. Nilai FTT runtuh imbas crypto exchange, FTX yang bangkrut akibat krisis likuidasi.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengatakan volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

Menurutnya investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatil atau mudah berubah. Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Nasabah perlu waspada.

“Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi FTX Token saat ini. Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti,” kata Tirta dalam keterangan resminya, Jumat (18/11).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca juga: Daftar Lengkap 383 Aset Kripto Legal Terdaftar Bappebti di Indonesia

“Permohonan disertakan jumlah nasabah dan jumlah aset kripto yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset kripto dalam rupiah.”

Perdagangan FTX Token Dihentikan

Bappebti pun sudah resmi menghentikan perdagangan aset kripto FTX Token. Langkah ini ditempuh setelah FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat. Akibatnya, masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga FTT terus turun secara drastis.

Penghentian perdagangan aset kripto FTT dimulai sejak 14 November 2022. FTX Token termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pangsa FTX Token hanya 0,038% dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 trilliun. Diharapkan pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran di Indonesia.

Perlindungan Nasabah

Ilustrasi FTX Token (FTT). Foto: Cryptoast.
Ilustrasi FTX Token (FTT). Foto: Cryptoast.

Baca juga: Bappebti Hentikan Perdagangan Kripto FTX Token (FTT) di Indonesia

Tirta menambahkan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan FTX Token wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset kripto milik nasabah ke dompet atau wallet nasabah.

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset kripto untuk tetap memprioritaskan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

“Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha dan jenis aset kripto yang diperdagangkan. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id,” pungkas Tirta.

Policy & Regulations

Bos BI: Belanja hingga Beli Rumah di Metaverse Bisa Pakai Rupiah Digital

Published

on

Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan

Rupiah Digital yang akan dirilis oleh Bank Indonesia bisa dipakai untuk belanja dan beli rumah di metaverse. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dan manfaat dari Central Bank Digital Currency (CBDC).

Bank Indonesia (BI) telah merilis white paper pengembangan Rupiah Digital yang dinamakan proyek “Garuda,” yaitu sebuah inisiatif yang memayungi berbagai eksplorasi dan diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan Rupiah Digital merupakan alat pembayaran yang sah seperti halnya mata uang fiat dalam bentuk kertas maupun logam. Salah satu keunggulannya adalah nantinya bisa digunakan untuk membayar belanja hingga membeli rumah di dunia virtual atau metaverse.

“Rupiah digital bisa untuk beli sepatu, bisa untuk beli rumah, mobil, dan untuk beli barang di metaverse. Bedanya dengan uang kertas, saat ini itu tidak bisa digunakan untuk membeli di metaverse,” kata Perry pada Senin (5/12).

Kesamaan Uang Biasa

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Vitalik Buterin: Fokus Teknologi, Bukan Pergerakan Harga Kripto

Perry menegaskan prinsipnya CBDC yang dikembangkan yang sama dengan uang logam dan kertas. Nantinya, dalam uang digital atau CBDC tersebut, terdapat logo Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk memuat foto pahlawan, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.

“Rupiah digital satu-satunya alat pembataran sah yang dikeluarkan BI. Bentuknya adalah coding-coding yang semuanya terenskripsi. Hanya BI yang mengetahui dan akan ada spesial tim di BI,” jelas Perry.

Nantinya akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end-to-end.

Apresiasi Pedagang Kripto

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: Digital Rupiah Bakal Jadi Alat Transaksi di Ekosistem Web3

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik dan mengapresiasi diterbitkannya white paper (WP) CBDC Rupiah Digital yang telah dinantikan cukup lama. Dengan adanya WP ini menjadi langkah baik untuk mengekplorasi desain CBDC yang tepat untuk Indonesia ke depan dan hubungannya dengan perdagangan aset kripto, serta pengembangan adopsi blockchain.

“Ini sebuah kemajuan besar dalam pendekatan penerbitan CBDC di Indonesia solusi future proof yang prospektif. Benar, perkembangan CBDC bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Cepat atau lambat Indonesia harus mengarah ke sana. Jika CBDC dirancang dengan hati-hati, berpotensi menawarkan lebih banyak ketahanan, lebih aman, ketersediaan lebih besar, dan biaya lebih rendah,” kata pria yang akrab disapa Manda.

Manda menjelaskan pihaknya siap bersinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai penerbitan CBDC ini. Hal ini terkait sinergi dalam proyek Garuda akan menyasar tujuh area prioritas yang bersifat non-exhaustive. Salah satunya area perdagangan aset kripto, termasuk penggunaan Rupiah Digital pada ekosistem Web3.

Continue Reading

Policy & Regulations

Kripto dan Fintech Sumbang Pajak Rp 339 M ke Penerimaan Negara RI

Published

on

Ilustrasi pajak aset kripto.

Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan pajak aset kripto dan fintech hingga Oktober 2022 mencapai Rp 339 miliar. Kementerian Keuangan mulai memberlakukan pajak kedua sektor ini mulai 1 Mei 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan pungutan dari jenis pajak kripto dan fintech cukup besar total bisa mencapai Rp 339 miliar. Meski mulai diberlakukan pada 1 Mei, tetapi mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022.

Sri Mulyani memerinci penerimaan negara sebesar Rp 339,71 miliar berasal dari pajak fintech sebesar Rp 148,6 miliar dan pajak kripto sebesar Rp 191,11 miliar.

Ilustrasi pajak aset kripto.
Ilustrasi pajak aset kripto. Foto: Shutterstock.

Baca juga: Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp 159,12 Miliar hingga September 2022

“Untuk fintech PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 101,39 miliar dan PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 47,21 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita, Kamis (24/11).

Pajak Kripto

Pajak kripto yang berhasil terkumpul Rp 191,11 miliar sejak Juni hingga Oktober 2022 berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp 91,4 miliar.

Rinciannya PPN dalam negeri atas pemungutan oleh non-bendaharawan pada pajak kripto berhasil terkumpul Rp 99,71 miliar. “Jadi, ini dalam relatif yang cukup singkat dari mulai Juni hingga 31 Oktober,” jelas Sri Mulyani.

Tarif Pajak Kripto

Infografik pajak kripto di Indonesia. Foto: Tokocrypto.
Infografik pajak kripto di Indonesia. Foto: Tokocrypto.

Baca juga: ASPAKRINDO dan DJP Kemenkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak Kripto

Ketentuan PPh yang dipungut atas transaksi aset kripto adalah PPh Pasal 22 yang bersifat final. Bila perdagangan aset kripto dilakukan melalui platform yang terdaftar Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan sebesar 0,1%.

Sementara, apabila perdagangan dilakukan melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku atas transaksi tersebut adalah sebesar 0,2%.

Sedangkan untuk pengenaan PPN, penyerahan aset kripto melalui platform yang terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 1% dari tarif umum atau sebesar 0,11%.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bank Indonesia Rilis White Paper Proyek Garuda CBDC Digital Rupiah

Published

on

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis white paper pengembangan CBDC Digital Rupiah dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (30/11). Penerbitkan desain (high level design) ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.

Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.

“Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end-to-end,” tutur Perry.

Key Driver CBDC

Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan
Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan. Foto: Reuters.

Baca juga: World Blockchain Summit Bangkok 2022 Digelar Desember Mendatang

Perry menambahkan penerbitan white paper ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Adapun key driver pengembangan CBDC ini adalah:

  • Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital;
  • Memperkuat peran BI di kancah internasional;
  • Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.

“Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan,” ujar Perry.

Proyek Garuda

Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Raja Kripto Hong Kong Tiantian Kullander Meninggal Dunia

Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Digital Rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan mata uang fiat di era digital.

Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end yang saat ini sudah didorong dari jalur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)​.

Pengembangan Digital Rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Immediate state, Intermediate state, dan End state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik (consultative paper dan focus group discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/sandboxing), dan diakhiri reviu atas stance kebijakan.​

Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga sovereignty Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutkan.

Continue Reading

Popular