Memahami Proof of Authority dalam Aset Kripto

Berbagai mekanisme konsensus telah diperkenalkan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan blockchain, salah satunya Proof of Authority (PoA). Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep PoA secara mendalam dan menggali relevansinya dalam ekosistem aset kripto.

Perkembangan dunia aset digital telah mengalami transformasi signifikan sejak transaksi Bitcoin pertama kali terjadi di jaringan Bitcoin. Selain algoritma terkenal seperti Proof of Work (PoW) dan Proof of Stake (PoS), berbagai mekanisme konsensus lainnya juga diperkenalkan, menyediakan alternatif bagi sistem blockchain dalam mencapai konsensus.

Algoritma konsensus PoW yang digunakan oleh Bitcoin memang sangat aman dan handal, namun masih memiliki kendala dalam hal skalabilitas. Blockchain berbasis PoW, termasuk Bitcoin, memiliki keterbatasan dalam jumlah transaksi per detik (TPS).

Kendala tersebut berkaitan dengan fakta bahwa Bitcoin mengandalkan jaringan node yang tersebar, yang memerlukan pencapaian konsensus dan persetujuan dari mayoritas node untuk memvalidasi kondisi terbaru blockchain. Dengan demikian, sebelum transaksi pada blok baru dapat dikonfirmasi, mereka harus melewati verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari mayoritas node di jaringan. Hal ini menyebabkan aspek desentralisasi Bitcoin memberikan sistem ekonomi yang aman dan terpercaya, namun juga membatasi potensinya untuk digunakan dalam skala yang lebih luas.

Dalam hal TPS, blockchain berbasis Proof of Stake umumnya menunjukkan performa lebih baik daripada Bitcoin. Meski begitu, perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan dan jaringan PoS pun belum sepenuhnya mengatasi masalah penskalaan.

Dalam konteks ini, Proof of Authority (PoA) muncul sebagai alternatif yang lebih efisien, karena algoritma ini dapat mengatasi lebih banyak transaksi per detik.

Apa Itu Proof of Authority?

Proof of Authority (PoA) adalah algoritma konsensus berbasis reputasi yang menawarkan solusi praktis dan efisien untuk jaringan blockchain, terutama yang bersifat privat. Terminologi ini diperkenalkan pada tahun 2017 oleh salah satu pendiri Ethereum dan mantan CTO, Gavin Wood.

Algoritma konsensus PoA menggunakan identitas sebagai nilai kunci, sehingga para validator blok tidak berkompetisi untuk mendapatkan koin sebagai staking, tetapi lebih pada reputasi mereka sebagai kepercayaan. Dengan demikian, blockchain PoA diamankan oleh node validasi yang telah dipilih karena kepercayaan.

Model Proof of Authority bergantung pada jumlah blok validator yang terbatas, yang memungkinkan sistem menjadi lebih skalabel. Blok dan transaksi diverifikasi oleh peserta yang telah disetujui sebelumnya, dan mereka bertindak sebagai moderator dalam sistem.

Algoritma konsensus PoA dapat diterapkan dalam berbagai skenario, dan sering kali dianggap sebagai opsi yang sangat berharga untuk implementasi di bidang logistik. Sebagai contoh, dalam rantai pasokan, PoA dianggap sebagai solusi yang efektif dan logis.

Model kerja Proof of Authority memungkinkan perusahaan untuk menjaga keamanan privasi mereka dan tetap mendapatkan manfaat dari teknologi blockchain. Salah satu contoh implementasi PoA dapat ditemukan di Microsoft Azure, di mana algoritma ini sedang diterapkan. Secara singkat, lingkungan Azure memberikan solusi untuk jaringan privat tanpa memerlukan mata uang kripto sendiri seperti ether “gas,” karena proses penambangan tidak diperlukan.

Perbedaan Proof of Authority dengan Proof of Stake

Beberapa orang menganggap Proof of Authority (PoA) sebagai versi modifikasi dari Proof of Stake (PoS) yang menggunakan identitas alih-alih koin. Mengingat sifat desentralisasi yang dimiliki oleh banyak jaringan blockchain, PoS tidak selalu menjadi pilihan yang tepat bagi beberapa perusahaan dan koperasi. Sebagai gantinya, sistem PoA menawarkan solusi yang lebih optimal untuk blockchain privat karena kinerjanya yang lebih tinggi.

Syarat-syarat Konsensus Proof of Authority

Meskipun persyaratan PoA dapat bervariasi tergantung pada sistem yang digunakan, algoritma konsensus PoA umumnya bergantung pada:

• Identitas yang Benar dan Dapat Dipercaya: Para validator harus memastikan dan mengkonfirmasi identitas mereka.
• Proses Pengangkatan Validator yang Tidak Mudah: Seorang kandidat harus bersedia untuk menginvestasikan uang dan reputasinya sebagai jaminan partisipasinya. Dengan adanya proses seleksi yang sulit, risiko terpilihnya validator yang tidak dapat dipercaya dapat dihindari, dan komitmen jangka panjang dapat dijaga.
• Standar Persetujuan untuk Menjadi Validator: Metode pemilihan validator harus konsisten dan sama untuk semua kandidat yang berpotensi.

Inti dari mekanisme reputasi adalah menjamin kepastian identitas para validator. Proses ini tidaklah mudah, dan individu yang tidak siap atau tidak memenuhi syarat akan mundur. Hal ini harus diatur sedemikian rupa untuk mengeliminasi kehadiran pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, keharmonisan sistem harus terjaga dengan memastikan bahwa semua validator mengikuti prosedur yang sama, sehingga integritas dan keandalan sistem tetap terjaga.

Batasan Proof of Authority (PoA)

Pandangan terhadap mekanisme PoA sering kali lebih positif daripada desentralisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa model algoritma konsensus ini sering dianggap sebagai cara untuk membuat sistem menjadi lebih efisien secara sentral. 

Meskipun PoA menawarkan solusi menarik bagi perusahaan besar dengan kebutuhan logistik, namun keraguan juga muncul, terutama dalam dunia mata uang digital. Memang, sistem PoA menghasilkan kinerja yang baik, namun masalah penetapan keputusan menjadi pertanyaan jika hal-hal seperti sensor dan daftar hitam dapat dengan mudah dimanipulasi.

Salah satu kritik umum terhadap PoA adalah bahwa identitas para validator terlihat jelas bagi semua orang. Argumentasinya adalah bahwa hanya orang-orang dengan reputasi tertentu yang dapat mendapatkan posisi tersebut (sebagai peserta umum). 

Namun, mengetahui identitas validator membawa risiko manipulasi oleh pihak ketiga. Sebagai contoh, jika seorang kompetitor ingin mengganggu jaringan berbasis PoA, ia mungkin mencoba mengendalikan validator untuk bertindak tidak jujur demi mengompromikan sistem dari dalam.

Kesimpulan

Baik PoW, PoS, atau PoA, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, menjadi rahasia umum bahwa desentralisasi dianggap sebagai nilai tinggi dalam komunitas mata uang digital, dan algoritma konsensus PoA menempatkan fokus pada hasil dan penskalaan yang lebih besar dengan mengorbankan desentralisasi. 

Fitur lain dari sistem PoA berbeda dengan arah perkembangan blockchain saat ini. Meskipun demikian, PoA tetap menawarkan solusi menarik dan tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama karena relevansinya dalam pengaplikasian di dalam blockchain privat.

Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam mengenai aset kripto atau cryptocurrency, bisa baca artikel “Belajar Crypto untuk Pemula Mulai Dari Sini.”

Sumber: Binance Academy Indonesia