IRS AS Merilis Panduan Pajak tentang Airdrop dan Hard Fork

Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat telah menerbitkan pedoman untuk pelaporan pajak terkait airdrop cryptocurrency dan hard fork. Revenue Ruling 2019-24 tersebut  diumumkan  pada 9 Oktober, membahas pertanyaan umum para pembayar pajak dan praktisi. Panduan ini juga menjawab pertanyaan tentang transmisi mata uang kripto bagi investor yang memegang mata uang kripto sebagai aset modal. Komisaris IRS, Chuck Rettig mengatakan:

“Pedoman baru ini akan membantu pembayar pajak dan profesional pajak untuk lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip perpajakan lama berlaku dalam lingkungan yang berubah dengan cepat ini. Kami ingin membantu wajib pajak memahami persyaratan pelaporan serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan penegakan hukum pajak yang adil bagi mereka yang tidak mengikuti aturan.”

Pedoman baru ini menambah Pemberitahuan 2014-21, yang menetapkan “prinsip umum hukum pajak untuk menentukan bahwa mata uang virtual adalah properti untuk keperluan pajak federal.”Lokay Cohen, wakil presiden platform perhitungan pajak kripto Bittax, mengatakan kepada Cointelegraph bahwa pedoman akan membedakan hard fork dari airdrop, dan bahwa tidak semua hard fork harus diperlakukan sebagai airdrop. Mereka yang menerima mata uang baru dalam hard fork perlu melaporkan aset kepada IRS sebagai pendapatan kotor.

Cohen lebih lanjut menyatakan bahwa pedoman baru-baru ini mengikuti permintaan kongres kepada IRS yang mencari kejelasan tentang pelaporan pajak untuk cryptocurrency. Awal tahun ini, IRS mengirim ribuan surat kepada investor cryptocurrency untuk menjelaskan persyaratan pengajuan pajak kripto. Diperkirakan 10.000 investor kripto menerima pos dari agensi, meminta beberapa untuk mengubah pengajuan pajak mereka, sementara memaksa yang lain untuk membayar pajak atau bunga dan denda.

Memanfaatkan ketidakpastian seputar pelaporan pajak kripto, scammer kemudian berusaha menipu investor dari aset digital mereka dengan mengirim surat yang mengaku berasal dari IRS.Beberapa surat mengklaim bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap penerima karena kewajiban pajak mereka yang belum dibayar dan bahwa kegagalan untuk melakukan pembayaran segera dapat mengakibatkan penangkapan atau tindakan kriminal lainnya.