Connect with us

Policy & Regulations

Bank Indonesia Rilis White Paper Proyek Garuda CBDC Digital Rupiah

Published

on

Ilustrasi CBDC Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) akhirnya merilis white paper pengembangan CBDC Digital Rupiah dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Rabu (30/11). Penerbitkan desain (high level design) ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.

Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.

“Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale dengan ritel secara end-to-end,” tutur Perry.

Key Driver CBDC

Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan
Bank Indonesia: Kripto Tingkatkan Inklusi Keuangan. Foto: Reuters.

Baca juga: World Blockchain Summit Bangkok 2022 Digelar Desember Mendatang

Perry menambahkan penerbitan white paper ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Adapun key driver pengembangan CBDC ini adalah:

  • Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital;
  • Memperkuat peran BI di kancah internasional;
  • Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.

“Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan,” ujar Perry.

Proyek Garuda

Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.
Roadmap Digital Rupiah. Foto: Bank Indonesia.

Baca juga: Raja Kripto Hong Kong Tiantian Kullander Meninggal Dunia

Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Digital Rupiah merupakan sumbangsih Bank Indonesia kepada negara dalam perjuangan menjaga kedaulatan mata uang fiat di era digital.

Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong agenda transformasi digital nasional, khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end yang saat ini sudah didorong dari jalur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)​.

Pengembangan Digital Rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu Immediate state, Intermediate state, dan End state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik (consultative paper dan focus group discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/sandboxing), dan diakhiri reviu atas stance kebijakan.​

Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga sovereignty Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutkan.

Policy & Regulations

Indonesia Bisa Jadi Salah Satu Pemimpin Pasar Aset Kripto di Dunia

Published

on

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan optimis dengan berkembangan pasar aset kripto di Indonesia. Menurutnya pasar aset kripto di dalam negeri semakin meningkat setiap tahunnya dan hal tersebut membuat Indonesia bisa menjadi salah satu market leader di dunia.

“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Zulkifli dalam keterangan resminya dikutip Senin (6/2).

Sepanjang 2022, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 16,7 juta orang. Jumlah itu meningkat 44,64% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 11,2 juta orang. Jumlah tersebut didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.

Secara kumulatif, transaksi asest kripto di Indonesia telah mencapai sebesar Rp 306,4 triliun sepanjang 2022. Angkanya menurun 64,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 858,76 triliun. Tren transaksi kripto yang menurun bersamaan dengan anjloknya nilai market secara global, terutama menjelang akhir tahun 2022. Meski begitu, pemerintah masih yakin dengan potensi berkembangnya aset kripto di masa depan.

Optimis Kehadiran Bursa Kripto

“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham melemah (bearish), tapi di sisi lain semakin banyaknya perusahaan seperti Meta, Google, dan Twitter yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain dalam kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” tutur Mendag Zulkifli Hasan.

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Data Ungkap Alasan kripto Litecoin (LTC) Reli 80% ke Harga US$ 100

Kementerian Perdagangan juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa
aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Bursa kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan yang pesat, jika dilihat dari sudut pandang teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya adalah aset kripto terus mengalami
perkembangan. Namun demikian, Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut
dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil, serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.

Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti. Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK diharapkan dapat saling mengoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.

Bulan Literasi Kripto

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: BPS Pakai Teknologi Blockchain Olah Data Penduduk Indonesia

Bappebti dan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (ASPAKRINDO) menggelar program “Bulan Literasi Kripto” yang diselenggarakan sepanjang Februari 2023. Program BLK 2023 dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan mpemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,” tutur Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda.

Bulan Aset Kripto 2023 akan diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport, dan turnamen eSport dan lainnya. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau
hibrida.

Continue Reading

Policy & Regulations

Bappebti Kemendag dan ASPAKRINDO Gelar Bulan Literasi Kripto 2023

Published

on

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (ASPAKRINDO) menggelar program “Bulan Literasi Kripto.” Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan perdagangan ataupun investasi aset kripto memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengapresiasi kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 yang memiliki program meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan
aset kripto.

“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan aset kripto,” jelas Zulkifli dalam sambutannya saat membuka Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2).

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Tokocrypto Hadirkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68

Pasar Kripto Meningkat

Lebih lanjut, Zulkifli mengungkapkan, pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat.
Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta pelanggan. Angka ini meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta pelanggan.

Jumlah investor kripto di Indonesia didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun. Berdasarkan data dari Coinfolks, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Mendag.

Sementara itu, Perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada 2022 mencatat nilai transaksi yang sebesar Rp 296,66 triliun. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 859,4 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp 64,9 triliun.

Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.
Pembukaan kegiatan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta, Kamis (2/2). Sumber: Kemendag RI.

Baca juga: Bappebti: Bursa Kripto Indonesia Hadir Paling Lambat Juni 2023

Literasi Aset Kripto

Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menjelaskan melalui Bulan Literasi Kripto (BLK), selain membangun pemahaman yang benar terhadap literasi aset kripto, diharapkan masyarakat dapat semakin berhati-hati dan selalu memastikan platform dan token terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.

“Bulan Literasi Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko,
manfaat, dan potensi dari perdagangan aset kripto. Selain itu, dapat menciptakan awareness terkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,” tutur Didid.

Ketua ASPAKRINDO, Teguh Kurniawan Harmanda, menambahkan program BLK 2023 menggandeng seluruh anggota ASPAKRINDO yang berjumlah 25 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang terdaftar resmi di Bappebti. Menurutnya edukasi merupakan fokus utama dari perkembangan industri aset kripto.

“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,” jelas pria yang akrab disapa Manda.

Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun roadshow ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport, dan turnamen eSport dan lainnya. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.

Continue Reading

Policy & Regulations

Mendag: Sebagian Tugas Bappebti Soal Kripto Dialihkan ke OJK

Published

on

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membuka Rapat Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan tema “Penguatan Peran Bappebti: Menyongsong Perdagangan 2023 yang Lebih Tangguh” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (19 Jan). Sumber: Bappebti.

Tugas pengawasan aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) nantinya sebagian besar akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berkaitan dengan adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Industri perdagangan aset kripto di Indonesia akan memasuki babak baru. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan, salah satu tugas utama Bappebti pada 2023 adalah melaksanakan UU PPSK yang ditandatangani Presiden pada Kamis, 12 Januari 2023 lalu. Dengan adanya UU tersebut, sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Bappebti terkait pengawasan di industri keuangan telah dialihkan ke OJK.

“Pengalihan ini sebagai upaya pemerintah dan DPR dalam memfokuskan dan memperkuat fungsi pengawasan industri keuangan di Indonesia untuk melindungi konsumen atau nasabah dari pesatnya perkembangan. Sekali lagi, saya tekankan bahwa ini merupakan upaya dari Pemerintah dan DPR yang berpandangan ke depan,” kata Zulkifli dikutip dari siaran pers, Selasa (24/1).

UU PPSK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca juga: Bappebti dan Aspakrindo Sinergi Pengembangan Perdagangan Kripto

UU PPSK sendiri terdiri dari 27 bab dan 341 pasal mengamanahkan pergeseran dua kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu terkait pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif. Perpindahan kewenangan merupakan keputusan pemerintah dan DPR agar pengelolaan dan pengawasan terhadap aset kripto dan perdagangan derivatif dapat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan.

Tujuan dari peralihan ini untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam stabilisasi sektor keuangan di masa depan. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bappebti bersama Kementerian Keuangan akan menyusun Peraturan Pemerintah terkait masa transisi.

“Bappebti harus mengoptimalkan peran dan bekerja lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta perbaikan ekosistem usaha. Selain itu, perlu juga untuk disusun langkah strategis dan tepat agar mekanisme pengalihan kewenangan nantinya tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi industri dan masyarakat,” jelas Mendag.

Masa Peralihan

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sumber: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

Baca juga: Siap-siap! Bappebti akan Umumkan 5 Aset Kripto Lokal Baru Awal 2023

Bappebti dengan kementerian keuangan akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk masa transisi pengalihan aset kripto dan perdagangan derivatif ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RPP ini akan disusun selama paling lambat 6 bulan dan masa transisi akan dilakukan selama dua tahun atau 24 bulan.

Semantara itu, Zulkifli berpesan agar Bappebti senantiasa secara terus-menerus menelurkan strategi kebijakan yang proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian. Peran Bappebti harus diperkuat, khususnya dalam menyongsong tantangan perdagangan 2023.

“Kemendag akan semakin proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global yang penuh ketidakpastian dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan yang tepat sasaran. Kuncinya adalah kolaborasi serta sinergi antarkementerian lembaga dan unit yang ada di Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Continue Reading

Popular