Senator AS Selidiki Pembayaran Tether ke Firma Bo Hines

Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal meminta penerbit stablecoin Tether menyerahkan dokumen terkait pembayaran sekitar US$6,3 juta kepada Nxum, firma konsultasi yang didirikan bersama oleh Bo Hines, mantan penasihat kebijakan kripto Gedung Putih.

Penyelidikan ini menyoroti potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang berkepentingan terhadap regulasi stablecoin menjalin hubungan bisnis dengan firma yang memiliki keterkaitan dengan pejabat pembentuk kebijakan.

Dalam surat yang diumumkan pada 22 Oktober 2026, Blumenthal meminta kontrak, catatan pembayaran, komunikasi, serta dokumen terkait aktivitas lobi antara Tether, Nxum, Hines, dan pihak-pihak terkait.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan Senat mengenai dugaan konflik kepentingan dan hubungan bisnis perusahaan kripto dengan pemerintahan Donald Trump.

Dalam keterangan resminya, Blumenthal memberi peringatan dokumen yang diminta harus diserahkan paling lambat 6 November 2026.

Kasus ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika Hines terlibat dalam pembahasan regulasi stablecoin di Washington.

Baca Juga: Stablecoin Adalah: Cara Kerja dan Aturan Baru AS (GENIUS Act)

Apa yang Diminta Blumenthal?

Blumenthal, anggota Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota peringkat teratas dari kubu minoritas di Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi, meminta Tether memberikan informasi menyeluruh mengenai hubungan bisnisnya dengan Nxum dan Hines.

Dokumen yang diminta mencakup kontrak dan rancangan perjanjian, rincian seluruh pembayaran, metode transfer, alamat dompet kripto yang digunakan, serta komunikasi mengenai kegiatan konsultasi dan lobi.

Senator itu juga meminta penjelasan mengenai alasan Tether menggunakan perusahaan marketing Notorious sebagai perantara pembayaran.

Selain itu, surat tersebut meminta catatan komunikasi antara Tether dan Hines selama periode 20 Januari hingga 9 Agustus 2025, termasuk pembahasan mengenai regulasi dan aktivitas lobi yang berkaitan dengan industri kripto.

Permintaan dokumen ini bertujuan membantu penyelidikan mengenai apakah hubungan bisnis tersebut menimbulkan persoalan etika, antikorupsi, atau kepatuhan terhadap aturan lobi federal.

Namun, permintaan informasi bukanlah putusan hukum. Hingga informasi yang tersedia saat ini, penyelidikan tersebut belum membuktikan bahwa Tether atau Hines melanggar hukum.

Misteri Pembayaran US$6,3 Juta dan Penerimanya

Kasus ini berawal dari laporan The Wall Street Journal yang menyebut Tether menyepakati kerja sama dengan Nxum pada Mei 2025.

Firma tersebut ditugaskan mengembangkan strategi merek, hubungan publik, dan komunikasi untuk penerbit USDT.

Menurut laporan tersebut, nilai kerja sama menghasilkan sekitar US$6,3 juta yang mengalir ke Nxum.

Dalam suratnya, Blumenthal mengutip kesepakatan pembayaran sekitar US$415.000 per bulan yang dimulai pada Mei 2025.

Nxum didirikan bersama oleh Bo Hines dan ayahnya, Todd Hines, serta mitra bisnis lainnya. Bo Hines disebut masih memiliki sekitar sepertiga kepemilikan Nxum ketika bekerja di Gedung Putih.

Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan karena firma yang terkait dengannya menerima pembayaran dari perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap regulasi stablecoin.

Rincian pembayaran tersebut bersumber dari laporan media yang dikutip dalam surat senator, bukan hasil akhir penyelidikan resmi.

Karena itu, nilai dan struktur transaksi perlu dipahami sebagai informasi yang sedang dimintakan klarifikasi, bukan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.

Peran Bo Hines dan Notorious

Bo Hines pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Dewan Penasihat Aset Digital Gedung Putih pada 2025.

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam pembahasan kebijakan aset digital, termasuk regulasi stablecoin di Amerika Serikat.

Menurut laporan yang dirujuk Blumenthal, Hines tetap memiliki kepentingan kepemilikan di Nxum ketika firma itu menjalin hubungan bisnis dengan Tether.

Senator tersebut juga menyoroti dugaan komunikasi antara Hines dan Nxum mengenai strategi lobi serta perkembangan legislasi stablecoin.

Sementara itu, Notorious, firma marketing yang dipimpin Peter Vincer, disebut berperan sebagai perantara pada tahap awal kerja sama.

Berdasarkan surat Blumenthal, Tether mengalirkan pembayaran dalam bentuk kripto melalui Notorious sebelum dana diteruskan ke Nxum dan kemudian dibagi serta ditransfer kembali.

Blumenthal juga meminta penjelasan mengenai alasan penggunaan perantara tersebut dan mengapa Tether mulai berkontrak langsung dengan Nxum setelah Hines meninggalkan Gedung Putih.

Surat itu turut menyinggung laporan bahwa Nxum kemudian menawarkan lebih dari US$300.000 serta bagian dari pembayaran Tether berikutnya kepada pimpinan Notorious sebagai imbalan atas perjanjian kerahasiaan.

Rangkaian tersebut menjadi bagian dari pertanyaan penyelidikan, bukan kesimpulan final mengenai adanya praktik ilegal.

Tenggat Respons 6 November

Batas waktu yang tercantum dalam surat resmi Blumenthal kepada Tether adalah 6 November 2026.

Dokumen tersebut meminta tujuh kelompok informasi yang mencakup asal mula kerja sama, rincian pembayaran, layanan konsultasi dan lobi, peran Notorious, kemungkinan investasi Tether di Nxum, serta komunikasi dengan Hines selama ia bekerja di pemerintahan.

Tenggat 3 November yang disebut dalam sebagian konteks pemberitaan perlu dibedakan dari batas respons resmi dalam surat senator.

Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Pemilihan AS 2026, sedangkan surat resmi Blumenthal mencantumkan 6 November.

Respons Tether dan Nxum dapat menjadi bagian penting dari perkembangan kasus berikutnya. Dalam pernyataan yang dikutip The Block, juru bicara Tether mengatakan perusahaan mengetahui laporan yang menjadi dasar permintaan senator.

Tether juga menyatakan peninjauan sebelumnya oleh penasihat hukum eksternal tidak menemukan bukti pelanggaran.

Pernyataan tersebut merupakan posisi Tether, sementara penyelidikan dan permintaan dokumen masih berjalan.

Lobi Stablecoin

Penyelidikan ini berkaitan erat dengan Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act atau GENIUS Act, undang-undang yang membentuk kerangka regulasi federal bagi stablecoin di Amerika Serikat.

Tether memiliki kepentingan bisnis yang besar terhadap aturan tersebut karena USDT merupakan stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS dan digunakan secara luas dalam perdagangan aset kripto.

Ketentuan mengenai kepatuhan, masa transisi, dan akses perusahaan asing ke pasar Amerika dapat memengaruhi strategi bisnis penerbit stablecoin.

Menurut laporan Cointelelegraph, Blumenthal menyoroti dugaan bahwa Hines mengupayakan perubahan terhadap GENIUS Act yang dinilai dapat menguntungkan Tether, termasuk ketentuan mengenai masa pemenuhan persyaratan regulasi.

Senator itu juga mengutip laporan mengenai koordinasi antara Tether dan Nxum dalam aktivitas lobi terhadap legislasi tersebut.

Persoalan utamanya adalah apakah hubungan bisnis dan kepemilikan firma konsultasi berpotensi memengaruhi proses pembentukan kebijakan ketika salah satu pendirinya masih memegang jabatan pemerintah.

Pertanyaan ini menyentuh transparansi, pengungkapan kepentingan finansial, serta batas hubungan antara pejabat publik dan perusahaan yang diatur pemerintah.

Dampak ke Pasar Stablecoin

Tim Research Tokocrypto menilai bahwa persoalan ini terutama menyangkut tata kelola, bukan teknologi USDT.

Pertanyaan yang muncul adalah seberapa dekat penerbit stablecoin terbesar dengan pembuat kebijakan, serta bagaimana hubungan tersebut dikelola agar tidak menimbulkan keraguan terhadap independensi proses regulasi.

Dampak langsung bagi pengguna Indonesia relatif kecil selama tidak ada perubahan kebijakan operasional atau regulasi yang memengaruhi layanan USDT.

Penyelidikan atas pembayaran kepada firma konsultasi juga tidak dengan sendirinya mengubah nilai patokan USDT terhadap dolar AS, mekanisme penerbitan token, maupun kemampuan pengguna untuk bertransaksi.

Namun, perkembangan kasus ini dapat memengaruhi persepsi regulator dan publik terhadap industri stablecoin secara lebih luas.

Jika penyelidikan mendorong tuntutan transparansi yang lebih tinggi terhadap lobi dan konflik kepentingan, penerbit stablecoin lain pun berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan pejabat dan pembuat kebijakan.

Bagi pasar, hal yang perlu dipantau adalah isi jawaban Tether dan Nxum, dokumen yang dapat dipublikasikan, serta apakah penyelidikan menghasilkan temuan resmi atau tindak lanjut dari otoritas terkait.

Sampai ada bukti dan kesimpulan yang lebih kuat, kasus ini sebaiknya dipandang sebagai penyelidikan atas dugaan konflik kepentingan, bukan bukti bahwa USDT bermasalah secara teknis atau kehilangan dukungan asetnya.

---

Investasi dan trading kripto aman hanya di Tokocrypto. Ikuti Google News Tokonews untuk update berita crypto dan download aplikasi trading bitcoin & crypto sekarang.

DISCLAIMER: Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda berdasarkan rekomendasi, riset dan informasi seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko investasi tersebut. Konten ini hanya bersifat informasi bukan ajakan menjual atau membeli.

Tokocrypto berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan.