Kantor Kepresidenan Korea Selatan mempertimbangkan penundaan keempat pajak penghasilan kripto ke Januari 2029. Keputusan final menunggu parlemen.
OJK mengatur kewajiban pelaporan bulanan, tahunan, dan insidental bagi penyelenggara aset kripto lewat PADK 3/2026 yang berlaku sejak 1 September 2026.l
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan fatwa MUI 2021 masih menjadi rujukan hukum kripto: haram sebagai mata uang, bersyarat sebagai komoditas.
OJK dan Bappebti menandatangani adendum serah terima yang menuntaskan peralihan pengawasan aset kripto, termasuk derivatifnya.
Pada 5 Oktober 2026, CFTC menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) untuk meminta masukan publik mengenai pengaturan transaksi tersebut.
SEC menyebut 3 bursa saham tertokenisasi. Ketiganya adalah TSV, OKXICE, dan Perpetuals
Penerimaan pajak transaksi kripto mencapai Rp2,15 triliun sejak 2022. Rincian PPh dan PPN, perubahan PMK 50/2025, dan tarif yang berlaku.
OJK mencatat lima insiden aset digital selama Agustus-September 2026. Modus penipuan, cara melindungi diri, dan apa yang perlu diwaspadai pengguna kripto.
OCC belum memutuskan aturan umum soal reward stablecoin di bawah GENIUS Act. Lantas, apa artinya buat pengguna?
OJK mendorong penurunan pajak kripto terbaru dari 0,21% menjadi 0,1%. Dampaknya? Ini simulasi penghematan pajak yang bisa dirasakan trader
Regulasi aset kripto memasuki fase baru pada 2026. Berbagai negara mulai membangun kerangka hukum yang lebih terstruktur, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, hingga Timur Tengah....
